Kendati telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun lalu, menariknya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review yang membuat kenaikan iuran BPJS Kesehatan batal dilakukan. Lantas, mungkinkah itu menunjukkan bahwa para penasihat Presiden Jokowi sudah selayaknya perlu dipertanyakan?
PinterPolitik.com
Awal tahun kali ini, nampaknya tidak berlebihan apabila menyebutkan bahwa masyarakat disambut oleh berbagai kenaikan tarif, mulai dari cukai rokok hingga jalan Tol. Namun, dari semua kenaikan tersebut, naiknya iuran BPJS Kesehatan nampaknya menjadi isu khusus yang terbenam di benak publik.
Bagaimana tidak, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), praktis iuran BPJS Kesehatan meningkat 100 persen atau naik dua kali lipat.
Akan tetapi, drama kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut nampaknya menemui akhir ceritanya menyusul pada dikabulkannya judicial review atas PP No. 75/2019 oleh Mahkamah Agung (MA), yang mana itu menegaskan batalnya kenaikan iuran tersebut.
Tentu, putusan MA tersebut mendapat pandangan positif, khususnya dari mereka yang memposisikan diri beriringan dengan ketakutan publik atas biaya kesehatan.
Peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata misalnya, ia menyebutkan bahwa MA sangat memahami denyut nadi publik yang telah dari jauh-jauh hari menolak kenaikan tersebut. Tidak hanya itu, Dian juga menegaskan bahwa itu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi untuk melihat kondisi perekonomian rakyat.
Tidak ketinggalan, terdapat komentar pedas dari ekonom senior, Rizal Ramli (RR) di akun twitter pribadinya yang menyebutkan dengan dikabulkannya judicial review, itu adalah indikasi bahwa di sekitar Presiden Jokowi terlalu banyak “penyebar angin surga” – penasihat – yang mengabaikan kepatuhan hukum dan memberikan solusi ekonomi yang hanya berkutat pada persoalan seperti menaikkan harga.
RR yang menggunakan frasa “penyebar angin surga” tentu membuat konteks kritik tersebut memiliki keunikan dan tanda tanya tersendiri. Salah satunya adalah, siapa yang dimaksudnya dalam frasa indah tersebut?
Siapa Si “Penyebar Angin Surga”?
Jika merunut pada kronologinya, boleh jadi frasa RR tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, sosok yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Hal tersebut misalnya jelas terlihat dari Sri Mulyani yang mengancam akan mencabut suntikan dana sebesar Rp 13,5 triliun untuk BPJS Kesehatan jika DPR meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran kelas 3 mandiri yang berasal dari peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).
Indikasinya juga makin jelas dengan keterangan RR yang menyebut solusi menaikkan harga, yang mana itu sesuai dengan kebijakan Sri Mulyani yang memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai solusi atas defisit yang terus meningkat tiap tahunnya.
Lalu, merujuk pada catatan Bank of America yang dikutip oleh South China Morning Post, disebutkan bahwa Sri Mulyani adalah arsitek utama di balik kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Jika hal tersebut benar, maka mudah untuk menyimpulkan bahwa Sri Mulyani adalah salah satu sosok yang berperan dalam dikeluarkannya PP No. 75/2019 oleh Presiden Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Pada konteks ini, mungkin RR teringat pada sejarah raja-raja terdahulu yang kerap mengambil suatu kebijakan berdasarkan masukan para penasihat terpercayanya. Jika merujuk pada cerita pewayangan Mahabharata, RR mungkin tidak menginginkan agar Presiden Jokowi tidak dipengaruhi oleh sosok seperti Sengkuni yang memang kerap memprovokasi raja Duryudana.
Namun, dengan RR yang menggunakan istilah “terlalu banyak”, tentu itu menunjukkan bahwa kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada Sri Mulyani semata, melainkan pula kepada orang-orang kepercayaan Presiden Jokowi yang memiliki peran dalam mengatur arah kebijakan ekonomi.
Jika ingin merumuskan nama-nama tersebut, seperti kita dapat menjumpai nama-nama sebagai berikut:
Pertama, mungkin ada nama Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pasalnya, menurut Aaron L. Connelly dalam tulisannya di Lowy Institute, Presiden Jokowi dan Luhut ternyata sudah menjalin hubungan sejak 2008 lalu.
Bahkan menurut Connelly, Luhut adalah salah satu sosok penyumbang dana penting dalam kampanye Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, politikus senior Partai Golkar tersebut juga disebut memiliki pengaruh terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut, meskipun ia misalnya tidak berada di kabinet sekalipun.
Merujuk pada ditambahkannya bidang investasi di koordinasi Luhut, itu menjadi indikasi kuat bahwa Presiden Jokowi memang mengandalkan sosok yang kerap disebut sebagai Menteri Segala Urusan tersebut untuk mengarahkan kebijakan ekonomi, khususnya terkait investasi.
Kedua, mungkin terdapat nama Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Selaku menteri yang membawahi persoalan ekonomi, mudah untuk menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi akan mempertimbangkan saran dari Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Apalagi, Airlangga disebut-sebut sebagai sosok yang begitu dipercaya oleh Presiden Jokowi. Indikasinya misalnya terlihat dari beredarnya isu yang menyebutkan terdapat peran Istana dalam terpilih kembalinya Airlangga sebagai Ketua Umum pada Kongres Golkar beberapa waktu yang lalu.
Indikasi kedekatan juga makin menguat dengan Airlangga yang diketahui bergeriliya untuk mencari dukukan agar Omnibus Law disetujui oleh banyak pihak. Sebagaimana diketahui, produk hukum tersebut adalah kiat Presiden Jokowi untuk mendorong laju investasi di Indonesia, sekaligus sebagai “jalan pintas” untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Akan tetapi perlu dicatat, disebutnya nama Luhut ataupun Airlangga bukan dalam konteks mereka yang mendorong kenaikan iuran BPJS Kesehatan – meskipun ada kemungkinkan juga itu terjadi – melainkan pada konteks bahwa keduanya adalah kemungkinan sosok penasihat yang disebutkan oleh RR.
Belajar dari Negara Sosialis
Di luar persoalan para penyebar angin surga yang disebutkan oleh RR, terkait dengan dibatalkannya kenaikan BPJS Kesehatan oleh MA, tentu itu menjadi berita positif bagi berbagai pihak. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika putusan tersebut justru menjadi preseden buruk bagi keuangan negara?
Pada kasus Jerman Timur misalnya. Dengan kuatnya pengaruh komunisme Uni Soviet, negara tersebut memberlakukan sistem kesejahteraan atau masif menerapkan program kesejahteraan sosial, seperti asuransi pengangguran, asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan.
Akibatnya, karena tidak mampu dalam membiayai berbagai program tersebut, seperti yang disebutkan oleh Sosiolog Jerman, Mario Rainer Lepsius, Jerman Timur menjadi negara kesejahteraan pertama yang kolaps akibat beban anggaran sosialnya sendiri.
Tidak hanya Jerman Timur, pada kasus terbaru, Venezuela disebut-sebut sebagai negara yang juga terhempas karena masifnya penerapan program kesejahteraan sosial. Kendati terdapat perdebatan mengenai akar masalah dari kolapsnya ekonomi negara ujung utara Amerika Selatan tersebut, program kesejahteraan sosial – atau sosialisme – disebut memiliki sumbangan besar atas terjadinya inflasi ekstrem.
Pada konteks Indonesia, khususnya BPJS Kesehatan, kondisinya memang diketahui tidak menggembirakan. Bagaimana tidak, BPJS Kesehatan diketahui mengalami defisit yang terus bertambah setiap tahunnya. Terlebih lagi dengan fakta adanya 15 juta penunggak iuran, tentu itu menjadi “lampu kuning” tersendiri bagi program kesejahteraan sosial tersebut.
Konteksnya tentu bukan menyebut bahwa program BPJS Kesehatan buruk, melainkan menekankan agar program tersebut dievaluasi agar nantinya tidak menjadi preseden buruk bagi keuangan negara seperti yang telah terjadi di Jerman Timur ataupun Venezuela. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
