HomeHeadlineApapun Intriknya, Benarkah Jokowi Pemenangnya?

Apapun Intriknya, Benarkah Jokowi Pemenangnya?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Spill Presiden Prabowo Subianto mengenai eksistensi upaya pemisahan dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi) menyiratkan makna tertentu. Utamanya, terkait interpretasi akan dinamika relasi dengan Megawati Soekarnoputri, PDIP, dan di antara para aktor terkait yang muaranya memunculkan Jokowi sebagai pihak yang lebih aman. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

Dinamika terakhir politik negara +62 seolah menyiratkan angin politik yang berhembus nyaman untuk Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Terutama, setelah pernyataan tegas yang berbunyi:

Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan, kita jangan ikut pecah belah-pecah belah itu kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia,” ujar Presiden Prabowo saat memberi sambutan di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).

Tak pelak, berbagai penafsiran muncul setelah statement tersebut. Ihwal yang dipantik dari serangkaian narasi dan pemberitaan intervensi, cawe-cawe, hingga pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran sebelumnya.

Pun dengan faktor lain seperti proyeksi dengan entitas lain, utamanya PDIP (re: sejumlah elitenya) yang seolah-olah dibaca cukup “alergi” dengan hubungan Presiden Prabowo dan Jokowi. Penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto turut menjadi untaian variabel yang dikatakan memengaruhinya.

Namun, tren kurang menguntungkan bisa saja berada di kubu PDIP saat berkaca pada koordinat proses dan dinamika politik saat ini. Saat ditelaah, pernyataan Presiden Prabowo mengenai “upaya memisahkannya dengan Jokowi” bukan tidak mungkin mengarah pada hal krusial lain yang bisa membuat PDIP gigit jari. Mengapa demikian?

Segitiga “Maut”?

Sejak masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019, narasi politik di Indonesia mengalami perubahan signifikan, saat itu hingga dinamikanya kini.

Keputusan tersebut memperlihatkan sikap Jokowi yang mengedepankan rekonsiliasi politik setelah Pilpres 2019 yang penuh ketegangan. Bagi Prabowo, momen ini bisa dilihat sebagai bentuk keterbukaan Jokowi yang memungkinkan dirinya kembali ke panggung pemerintahan setelah serangkaian kekalahan dalam pemilu sebelumnya. Klimaksnya, kemenangan di Pilpres 2024.

Baca juga :  Begitu Sulit Sri Mulyani

Saat mengacu pada triangle interest complexity, Presiden Prabowo mungkin tidak melihat Jokowi sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis yang telah memberinya kesempatan, ruang, dan panggung di blantika politik-pemerintahan.

“Hutang budi politik” ini kiranya tidak diabaikan begitu saja. Kendati kala itu tentu berlandaskan restu PDIP, Presiden Prabowo mungkin merasa bahwa Jokowi telah memberikan modal politik yang cukup baginya untuk mendapatkan legitimasi dari publik.

Oleh karena itu, upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi bisa dianggap sebagai tindakan yang merugikan bagi stabilitas politik dan reputasinya sendiri.

Namun, di sisi lain, ada realitas yang perlu diperhitungkan. Jokowi bukan hanya individu, tetapi juga entitas politik yang tak menutup kemungkinan memiliki kepentingan sendiri.

Tak dapat dipungkiri, dirinya diisukan masih memiliki pengaruh yang kuat di berbagai elemen pemerintahan dan bahkan dalam dinamika legislatif. Keberlanjutan dukungan Jokowi terhadap Prabowo pun kiranya menjadi pertimbangan utama.

Situasi ini membuat Prabowo tampaknya harus benar-benar cermat dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedekatan dengan Jokowi tanpa kehilangan kendali atas pemerintahannya sendiri.

Di saat yang sama, salah satu variabel yang seakan memperumit situasi politik saat ini adalah posisi PDIP. Setelah dominasi politiknya selama satu dekade terakhir, kini PDIP berada dalam posisi yang lebih sulit.

Satu variabel kontemporer lain, isu prasyarat PDIP untuk terlibat memperkuat pemerintah disebut cukup memberatkan kepentingan soliditas koalisi pemerintahan Prabowo.

Bagaimana tidak, isu dan hipotesa yang berhembus, prasyarat seperti mempertimbangkan ulang relasi dengan Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga case Hasto dan lain sebagainya tampak memiliki derajat mudarat lebih dibanding manfaat bagi stabilitas politik-pemerintahan saat ini.

Sampai detik ini dan dengan kondisi sekarang, membiarkan PDIP di luar dan mengulur relasi jadi opsi paling logis dilakukan Presiden Prabowo.

Baca juga :  Prabowo’s Midas Touch: Hilirisasi

Justru, bisa jadi Prabowo menganggap PDIP dan para elitenya saat ini sebagai “ancaman”, baik dari potensi popularitas kader mereka yang bisa malampaui andai dirangkul pemerintah, maupun dari segi head-to-head dengan Partai Gerindra di ranah daya tawar koalisi serta legislatif.

Prabowo-Megawati, Hangat Namun Dingin?

Saat sampai pada interpretasi ini, relasi personal PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo kemungkinan akan tetap dikelola dengan baik di permukaan. Tetapi, variabel dan arah politik yang terkait atau mengacu visi Jokowi masih akan menjadi variabel determinan di masa mendatang.

Dalam catatan, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah politik yang panjang, yang diwarnai dengan pasang surut hubungan, termasuk kabar perjanjian Batu Tulis.

Meskipun keduanya pernah berada dalam satu kubu pada Pilpres 2009, hubungan mereka tidak selalu harmonis dalam konteks persaingan komunikasi politik, baik di kontestasi elektoral 2014 maupun 2019.

Di sisi lain, hubungan antara Jokowi dan Megawati juga mengalami dinamika yang kompleks, terutama menjelang dan setelah Pilpres 2024.

Dengan mempertimbangkan semua variabel yang tampak dan tidak dari teropong analisis, Prabowo tampaknya akan tetap menjaga keseimbangan antara mempertahankan hubungan dengan Jokowi tanpa memberikan terlalu banyak ruang bagi PDIP.

Menariknya, andai gelagat dan keputusan terjadi, bukan hanya akan berdampak pada stabilitas politik saat ini, tetapi juga pada konfigurasi kekuatan politik di masa mendatang.

Selanjutnya, kans relasi yang lebih konstruktif kiranya bisa saja terbentuk apabila terjadi sirkulasi elite di internal PDIP yang tak resisten terhadap Presiden Prabowo dan Jokowi. Dan, nama Puan Maharani mungkin bisa menentukan dalam skenario lain.

Lalu akankah itu terjadi? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Prabowo Lost in Translation

Komunikasi pemerintahan Prabowo dinilai kacau dan amburadul. Baik Prabowo maupun para pembantunya dianggap tak cermat dalam melemparkan tanggapan dan jawaban atas isu tertentu kepada publik, sehingga gampang dipelintir dan dijadikan bahan kritik.

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

The Pig Head in Tempo

Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan.

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

More Stories

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.