“Yang bisa ganti Presiden itu rakyat. Kalau rakyat berkehendak ya bisa, kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT.” ~ Jokowi
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]ebuah pemandangan tidak biasa hadir di Ballroom Puri Begawan, Bogor. Saat itu, Presiden Jokowi yang biasanya terlihat sangat santai jadi tampak berapi-api. Dia menyampaikan pidato menggelegar dalam menanggapi isu yang belakangan beredar di media sosial, yaitu #2019GantiPresiden.
Banyak yang tidak menduga kalau Sang Presiden akan merespons gerakan tanda pagar alias tagar (hashtag) yang tengah ramai di media sosial tersebut. Bagi sebagian orang, tagar tersebut tidak lain hanyalah tagar biasa yang didengungkan oleh kelompok orang biasa, menjelang pesta demokrasi di 2019 nanti.
Lihat saja bagaimana Presiden PKS Sohibul Iman menanggapai tagar tersebut. PKS, sebagai pencetus dari gerakan tersebut menilai, tagar itu hanya bentuk ekspresi biasa. Menurutnya, tagar itu tidak perlu ditanggapi serius apalagi sampai kebakaran jenggot.
Meski begitu, tampaknya bagi kubu Jokowi, tagar tersebut dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Banyak dari pendukungnya menanggapi wacana tersebut secara serius. Jokowi sendiri sampai harus berpidato menanggapi gagasan tersebut. Benarkah tagar tersebut adalah hal yang benar-benar mengkhawatirkan?
Raja Media Sosial
Tagar #2019GantiPresiden sempat merajai media sosial Twitter selama beberapa saat. Wacana ini digunakan oleh kelompok yang memilih posisi berseberangan dengan Jokowi, seperti PKS. Tagar ini sendiri disebut-sebut dicetuskan oleh politikus partai berlogo bulan dan padi tersebut, yaitu Mardani Ali Sera.
Untuk sebuah wacana di media sosial, wacana ini tergolong mampu bertahan selama berhari-hari. Hingga hari ini, tagar tersebut masih digunakan oleh beberapa orang dalam kiriman mereka saat berinteraksi di media sosial.
Wacana ini disebut-sebut berhembus sebagai alternatif dari wacana tagar lainnya yang sudah lebih dulu beredar, seperti #Jokowi2Periode atau #LanjutkanJokowi. Tagar #2019GantiPresiden kerapkali bersaing dengan kedua tagar tersebut dalam menarik perhatian Warganet.
Tidak hanya berhenti di media sosial, perlahan-lahan wacana tersebut mulai merambah di dunia nyata. Berbagai marketing gimmick seperti kaos, gelang, topi, dan lain sebagainya mulai diperdagangkan mengikuti gelombang tagar tersebut.
Meski sempat bergaung di media sosial, tagar tersebut sepertinya sejauh ini hanya menjadi wacana belaka. Sohibul Iman mengakui bahwa wacana ini memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling utama adalah jika Jokowi harus diganti, pengguna tagar masih belum menyiapkan sosok penggantinya.
Apa Tagar Saja Cukup?
Di atas kertas, wacana #2019GantiPresiden dapat dikatakan sah-sah saja. Di era yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, tagar ini merupakan salah satu bagian dari kondisi tersebut.
Tagar ini bisa dikategorikan hanya sebagai kritik semata. Isu yang bergulir di media sosial tersebut tidak lain hanya sebuah wacana alternatif yang dihadirkan oleh kelompok oposisi. Isu ini bisa dikatakan sebagai bentuk rasa tidak puas kelompok oposisi terhadap kepemimpinan Jokowi.
Salam,
Setelah aktifitas ruhiyah pagi ini, mari lanjutkan aktifitas jazadiyah dgn berolah raga. Ayo om ?Semangat pagiiiii….#2019GantiPresiden pic.twitter.com/x48Xzvqk32
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 31, 2018
Beberapa pihak mengaitkan tagar tersebut dengan gerakan berbau makar. Kelompok pendukung Jokowi sempat ingin membawa wacana tersebut untuk dibawa ke ranah hukum. Terlebih, ada grup Whatsapp Ganti Presiden 2019 yang menyertai isu tersebut.
Meski begitu, sejauh ini sulit untuk melihat wacana tersebut sebagai upaya makar. Sekilas, tidak ada unsur pelanggaran hukum dari diskursus yang bergulir di media sosial. Lain soal jika wacana tersebut disertai dengan makian kepada orang nomor satu di negeri ini. Pelanggaran hukum baru terjadi jika unsur seperti itu telah dipenuhi.
Sebagaimana disebut oleh Mardani, sang pencetus, tagar ini merupakan langkah yang konstitusional. Tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah melalui tagar tersebut. Melalui tagar, wacana yang bergulir justru tergolong demokratis.
Penggoreng isu ganti presiden memilih menunggu hingga Pemilu 2019, agar terjadi pergantian kekuasaan di negeri ini. Wacana yang berkembang, bukanlah wacana seperti makar atau kudeta untuk mengganti pemerintahan yang berkuasa saat ini. Memberi gagasan alternatif merupakan hal yang lumrah dalam alam demokrasi.
Tagar tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kampanye yang menarik. Bagi kelompok pendukung Jokowi, tagar tersebut dapat dianggap sebagai serangan tiba-tiba yang memanaskan suasana.
Meski tergolong viral, kelanjutan dari gagasan tersebut masih perlu ditunggu. Sejauh ini, dampak dari tagar ini masih belum benar-benar besar. Salah satu penyebab minimnya dampak dari isu tersebut adalah wacana ini cenderung hanya besar di kelompok oposisi. Wacana ini masih belum terlihat menyentuh golongan lain seperti massa mengambang atau bahkan kelompok pendukung pemerintah.
Kalau dipikir dg jernih #2019GantiPresiden itu msh jauh untuk terealisir. Pertama, hrs ada paslon alternatif diluar petahana. Ini blm ada. Kedua, paslon alternatif tsb hrs lbh tinggi elektabilitasnya drpd petahana. Ini jg blm ada. Jd sdh betul pak @jokowi menyikapi dg santai?
— mohamad sohibul iman (@msi_sohibuliman) April 7, 2018
Tagar itu terlihat belum mengurangi tingkat kesukaan masyarakat kepada Jokowi. Bagi beberapa orang, tagar tersebut justru menguntungkan karena bisa menimbulkan simpati dan membakar semangat para pendukung Jokowi.
Narasi yang muncul dari tagar itu juga terlihat masih sebatas asal bukan Jokowi di tahun 2019 nanti. Tidak nampak narasi-narasi baru soal keburukan pemerintahan saat ini. Salah satu yang paling penting, tidak muncul tokoh oposisi yang benar-benar siap menjadi pengganti Jokowi di 2019 nanti.
Fakta inilah yang seharusnya membuat tagar tersebut bukanlah sesuatu yang harus benar-benar diberikan perhatian serius. Dibutuhkan lebih dari sekadar kaos atau tagar , agar #2019GantiPresiden bisa benar-benar terwujud. Jika wacana itu berkembang menjadi sebuah gerakan, masih banyak yang harus dipenuhi agar wacana dapat menjadi kenyataan.
Jokowi dan #2019GantiPresiden
Setelah berhari-hari mewarnai media sosial, tagar tersebut mendapat perhatian dari kelompok pendukung Jokowi. Banyak politikus dari partai pendukung Jokowi memberikan respons mengecam tagar #2019GantiPresiden tersebut.
Yang menarik adalah tanggapan Presiden Jokowi terhadap wacana tersebut. Publik bertanya-tanya mengapa Jokowi sampai harus merespons tagar #2019GantiPresiden. Beberapa orang menganggap tidak lazim sang presiden memberikan respons semacam itu.
Bagi beberapa orang, respons yang dilakukan oleh Jokowi tergolong santai dan tidak menunjukkan kebakaran jenggot. Akan tetapi, bagi sebagian orang yang lain, ia tidak perlu melakukan respons apapun terhadap isu tersebut.
Sebagaimana disebut sebelumnya, tagar itu bukanlah sesuatu yang benar-benar mengkhawatirkan. Munculnya wacana dari kelompok oposisi merupakan hal yang wajar-wajar saja di dalam negara yang menganut demokrasi.
Pidato Jokowi bisa saja menjadi sinyal bahwa mantan Walikota Solo tersebut mulai gerah dengan wacana yang terus-menerus bergulir di media sosial. Dalam beberapa kesempatan, ia kerap bersikap responsif soal isu miring yang menerpa dirinya.
Sebelum tagar tersebut mengemuka, Jokowi misalnya, pernah merespons soal isu dirinya antek PKI. Ia menyebut bahwa isu tersebut adalah isu yang salah kaprah, karena saat partai tersebut aktif, dirinya masih berusia balita sehingga tidak mungkin menjadi kader partai berlogo palu arit tersebut.
Mantan Gubernur Jakarta tersebut juga tergolong cepat merespons isu utang negara yang terus-menerus dialamatkan padanya. Ia menanggapi isu tersebut dengan menyebut bahwa utang tersebut tidak tiba-tiba muncul di masa kepemimpinannya saja.
Bagi beberapa kalangan, sikap responsif sang Presiden kerap diartikan sebagai sebuah langkah panik yang tidak perlu. Akan tetapi, bisa saja ada maksud lain dari langkah orang nomor satu tersebut. Hal ini bisa saja semacam psywar atau perang urat saraf.
Menurut filsuf Jacques Ellul, perang urat saraf merupakan praktik yang damai untuk menunjukkan agresi secara tidak langsung. Jokowi yang kerap memilih topik lain untuk menanggapi kritik oposisi bisa saja mulai menyiapkan kontra strategi dari kritik tersebut. Mantan Wali Kota Solo ini bisa saja mengirim sinyal bahwa kelompok oposisi tidak lagi bisa sembarangan mengritiknya.
Pidato Jokowi bisa diartikan sebagai serangan balik terhadap kelompok oposisi yang menyerangnya dari berbagai sisi. Dengan pidato tersebut, Jokowi seperti mengisyaratkan bahwa oposisi tidak lagi bisa main-main, karena ia sudah merespons kritik dan wacana liar terhadapnya. Pidato tersebut juga bisa membakar relawan-relawannya agar terjadi #Jokowi2Periode alih-alih #2019GantiPresiden. (H33)
