HomeNalar PolitikAntasari Akan dapat Posisi di Pemerintahan?

Antasari Akan dapat Posisi di Pemerintahan?

Isu perombakan (reshuffle) kabinet jilid tiga di jajaran pembantu Presiden Joko Widodo, sudah sangat santer didengungkan. Rumor mengenai jabatan dan nama yang akan ditendang dan dimasukkan pun, sudah mulai diperkirakan. Salah satu nama yang kabarnya akan mendapatkan posisi adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Bila desas desus sebelumnya Antasari akan bergabung ke PDI Perjuangan, kini ada sumber yang mengatakan kalau dirinya pun tengah dipertimbangkan untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi, menempati posisi di salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Isu yang datang dari sumber terpercaya dan berasal dari dalam partai politik berkuasa ini menyatakan, latar belakang pengalaman dan track record yang dimiliki Antasari, diharapkan dapat membantu upaya menciptakan iklim positif penegakan hukum di Indonesia.

“Antasari sedang dipersiapkan di posisi baru oleh pemerintah. Harapannya, dengan pengalaman yang dimiliki dapat lebih mendongkrak upaya penegakan hukum di Indonesia,” kata sumber tersebut, akhir minggu lalu.

Tanpa menyebut posisi yang akan diberikan secara spesifik, sumber tersebut menyatakan kalau jabatan yang dimaksud tidak akan bertentangan dengan konstitusi. Sebab bagaimana pun juga, status Antasari yang mantan narapidana tentu akan banyak dipertanyakan masyarakat.

Antasari mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi pada Senin, 23 Januari lalu melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani dan dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Di dalam Keppres itu isinya mengurangi hukuman Antasari sebanyak enam tahun,” kata jurubicara kepresidenan Johan Budi.

Kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang membuatnya masuk prodeo sendiri, masih dianggap janggal oleh banyak pihak. Antasari divonis bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara pada 11 Februari 2010. Berbagai upaya seperti banding, kasasi, hingga dua kali peninjauan kembali (PK) telah dilakukan, namun kesemua itu gagal.

Baca juga :  Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Permintaan grasi Antasari ke Mahkamah Agung baru diperhatikan saat Jokowi menjabat sebagai presiden, dan kini statusnya sudah bebas murni. Pada saat itu, Antasari telah menjalankan hukuman selama 7 tahun 6 bulan atau dua pertiga lebih dari masa hukumannya.

Di sampaing akan mendapatkan posisi di pemerintahan, kabarnya Antasari juga akan masuk menjadi salah satu kader di partai politik pendukung di pemerintahan. (Suara Pembaruan/R24)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...