Demonstrasi 2 Desember 2016 atau populer dengan sebutan gerakan ‘212’ menyisakan banyak cerita. Demonstrasi pada dasarnya memang merupakan bagian dari demokrasi, namun pergunjingan yang semakin sering terjadi pasca aksi 212 adalah tentang munculnya mobokrasi.
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]obokrasi dalam sejarahnya adalah salah satu saksi peradaban, mulai dari Alexander Agung dan Genghis Khan, hingga Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Sejarah kejatuhan penjara Bastille di Prancis (14 Juli 1789) juga menjadi memoar lain mobokrasi. Nah, pertanyaannya: apa benar mobokrasi ada di Indonesia? Apa sih mobokrasi itu?
Pada dasarnya mobokrasi berasal dari kata mob yang berarti ‘massa’ atau gerombolan orang yang tidak teratur. Mobokrasi – yang pada jaman kuno lebih dikenal dengan sebutan okholokrasi – secara sederhana bisa diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh massa atau segerombolan orang yang tidak paham seluk beluk pemerintahan. Mobokrasi cenderung membawa pemerintahan dan negara dekat dengan anarkisme dan kekacauan.
Mobokrasi dan demokrasi harus dipahami secara berbeda. Jika demokrasi adalah paham yang memusatkan kekuatan utama pada publik yang memiliki hak untuk memilih dan mengganti pemimpin secara langsung, bebas dan adil, maka mobokrasi adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh segerombolan orang yang menerapkan kontrol dan tekanan terhadap publik, misalnya melalui penggunaan military force.
Dalam demokrasi ada kesamaan hak dan perlakuan di depan hukum yang tertulis di dalam konstitusi bagi semua warga negara, sementara dalam mobokrasi hal tersebut tidak tampak, bahkan pemerintahan cenderung dijalankan secara otokratif atau dengan kekuasaan absolut.
Demokrasi adalah model pemerintahan yang otoritatif, artinya ada otoritas yang diberi kepercayaan oleh publik melalui pemilihan umum untuk mengatur pemerintahan. Di lain pihak, mobokrasi tidak mengenal pemilihan pemimpin secara bebas dan adil, tetapi pemerintahan dikendalikan melalui tekanan dan tuntutan yang bertubi-tubi oleh sekelompok orang.
Tidak jarang cara-cara kekerasan dan pemberontakan pun dipakai. Dalam pemerintahan yang demokratis, mobokrasi seringkali menjadi penyangkalan terhadap kekuasaan publik yang otoritatif.
Mobokrasi dalam Sejarah
Mari sejenak membolak-balik buku sejarah, seperti kata Soekarno, Bapak Proklamator kita: ‘Jas Merah’, alias jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mobokrasi pertama kali muncul dalam sejarah manusia ketika terjadi penaklukan negara bangsa (nation state) oleh para tentara dan pejuang perang (warriors). Jauh sebelum itu, mobokarasi juga sudah muncul ketika bangsa Barbar (barbarian) menginvasi wilayah negara berdaulat.
Jangan dibayangkan negara pada jaman dulu itu seperti kebanyakan negara saat ini. Jaman dulu, yang namanya ‘negara’ berdiri di belakang benteng atau fortress. Kalau sering nonton film-film kolosal macam Kingdom of Heaven, tentu paham akan pengertian negara yang semacam itu.
Nah, setelah para tentara dan pejuang perang dari kerajaan atau negara lain berhasil menaklukan suatu negara bangsa, mereka kemudian membagi-bagikan kekuasaan atas negara tersebut di antara mereka, yang sesungguhnya tidak paham soal pemerintahan. Akibatnya, mereka cenderung mengatur pemerintahan sesuai kemauan mereka. Ibaratnya, mobokrasi itu seperti bagi-bagi ‘kue’ kepada orang-orang yang tidak paham bagaimana cara membuat ‘kue’ itu.
Ketika Alexander Agung dari Makedonia menaklukan sebagian Eropa dan Asia antara tahun 336-325 SM, ia membagi-bagikan wilayah-wilayah yang ditaklukannya kepada komandan pasukan dan para pengikutnya yang membantu menaklukan wilayah tersebut.
Para pengikutnya menjalankan kepemimpinan sesuai dengan keinginan mereka, bahkan tidak sedikit yang sering melakukan pemberontakan terhadap Alexander. Praktik mobokrasi menjadi paham yang hidup di wilayah-wilayah kekuasaan Alexander Agung, mulai dari laut Ionia di selatan Italia, hingga Himalaya di India. Mobokrasi jugalah yang menyebabkan Makedonia terpecah belah pasca Alexander wafat.
Hal yang sama juga terjadi ketika Genghis Khan atau the Great Khan (1162-1227 M) menaklukan wilayah Asia Tengah hingga sebagian Eropa dibawah kekaisaran Mongol. Ia menyatukan semua wilayah itu dalam sebuah konfederasi kekaisaran besar yang disebutnya sebagai ‘sekutu’.
Seringkali Khan mempercayakan pengelolaan wilayah yang berhasil ditaklukannya kepada para pengikutnya. Bangsa Mongol adalah bangsa nomaden alias bangsa pengembara. Oleh karena itu, bangsa Mongol tidak paham bagaimana mengatur pemerintahan suatu negara. Pada titik inilah mobokrasi terjadi.
Kekacauan sering timbul di wilayah yang berhasil ditaklukan oleh Khan dan dipercayakan kepada para pengikutnya untuk dikelola. Tidak sedikit kekacauan-kekacauan yang timbul mengarah kepada pemberontakan terhadap pemerintahan Khan.
Masih banyak contoh mobokrasi di dunia. Penyerbuan penjara Bastille di Prancis misalnya yang menandai berakhirnya kekuasaan raja Lous XVI dan menandai mulainya era teror dan kekacauan juga merupakan salah satu contoh mobokrasi.
Saat ini, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) merupakan salah satu contoh mobokrasi di dunia modern. Sistem kekhalifaan yang dibangun dengan kekuasaan yang dibagi kepada panglima-panglima perang merupakan perwujudan dari paham ‘bagi-bagi kue’ tersebut.
Mobokrasi dan Perlawanan
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa mobokrasi bisa muncul? Pada banyak kasus, mobokrasi muncul sebagai artikulasi atas ketidakpuasan.
Ketidakpuasan seringkali lahir karena perlakuan yang tidak adil yang dianggap dilakukan oleh pemimpin – tetapi ingat, kepemimpin hasil demokrasi dengan terobosan dan kebijakan yang jenius namun bertolak belakang dengan kepentingan sekelompok orang, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang ‘tidak adil’ oleh lawan-lawan politiknya dan bisa menjadi bumerang bagi kejatuhan kekuasaan terpilih.
Selain itu, mobokrasi juga bisa pula lahir dari keinginan untuk berkuasa. Pada banyak kasus di negara demokrasi, mobokrasi seringkali dianggap lahir sebagai cara untuk menggulingkan pemerintahan terpilih.
Mobokrasi juga bisa menjadi sarana bagi kelompok fundamentalis untuk mengartikulasikan keberadaannya. Mobokrasi merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim berkuasa. Namun, apakah setiap perlawanan terhadap rezim berkuasa merupakan mobokrasi?
Tentu saja tidak. Mobokrasi hanya terjadi jika sekelompok orang yang melakukan perlawanan terhadap rezim terpilih kemudian secara sesuka hati mengatur pemerintahan di negara tersebut. Mobokrasi mengandaikan adanya penundukan hukum oleh keinginan sekelompok orang yang ingin berkuasa.
Anti Ahok: Mobokrasi?
Demonstrasi 411 dan 212 membuka mata banyak orang tentang pelaksanaan demokrasi dan lebih jauh juga tentang mobokrasi. Demonstrasi ini juga seolah kembali mengingatkan kita akan apa yang dikatakan oleh John Adams, filsuf dan presiden kedua Amerika Serikat: “Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide”.
Lalu, apakah demonstrasi 411 dan 212 menjadi tanda bahwa demokrasi Indonesia sedang ada dalam tahap menuju ‘bunuh diri’ seperti yang dimaksud oleh Adams?
Tidak bisa dipungkuri bahwa demonstrasi adalah salah satu artikulasi menyatakan pendapat dalam sebuah negara demokrasi. Demonstrasi 411 dan 212 yang berawal dari dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok merupakan bagian dari aktivitas ‘menyatakan pendapat’ tersebut.
Tekanan publik terhadap kasus ini melalui dua aksi tersebut telah membuat Ahok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum. Tekanan publik atas kasus ini jugalah yang membuat presiden Jokowi harus hujan-hujanan ‘berpayung biru’ menemui pendemo. Tekanan yang besar itu pulalah yang menyebabkan muncul dan menguatnya gerakan anti Ahok.
Kita tentu masih ingat kasus penghadangan kampanye Ahok yang dilakukan oleh sekelompok orang. Banyak pihak yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah penistaan terhadap demokrasi. Lalu, apakah gerakan anti Ahok ini merupakan kelanjutan dari mobokrasi?
Di satu sisi kita bisa mengatakan bahwa publik, khususnya umat muslim wajar marah dalam menyikapi kasus ini. Namun, jika hal tersebut harus berujung pada kegiatan menghalang-halangi aktivitas demokrasi lain seperti kampanye, maka bisa jadi benar apa yang dikatakan oleh John Adams: demokrasi Indonesia sedang mencoba untuk bunuh diri.
Demonstrasi yang adalah bagian dari aktivitas demokrasi telah menimbulkan akibat lahirnya aktivitas kontra demokrasi. Bunuh diri lah namanya kalau seperti ini. Jika demokrasi Indonesia akhirnya harus berakhir karena tekanan sekelompok orang, maka sia-sialah perjuangan para pejuang demokrasi di negara ini. Pada titik ini sampailah kita pada mobokrasi.
Akumulasi gerakan anti Ahok yang kemudian menjadi gerakan kontra demokrasi ini merupakan indikasi lain bahwa ada bahaya mobokrasi yang mulai muncul. Gerakan anti Ahok seolah menjadi jalan bagi mobokrasi dan perlawanan terhadap legitimasi rakyat yang ada pada pemimpin terpilih, dalam hal ini bisa jadi juga terhadap presiden.
Gerakan anti Ahok juga seolah menyiratkan keinginan pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan kekuasaan rakyat atas republik ini dan menggantinya dengan kekuasaan segelintir orang tertentu. Sekali lagi, sampai pada titik ini, mari kita bertanya: apakah gerakan anti Ahok adalah sebuah mobokrasi? Mari merenungkan dan menjawab pertanyaan ini sendiri-sendiri sambil ngopi-ngopi, biar nggak ngantuk.
Mobokrasi di Indonesia?
Sepanjang sejarah peradaban, mobokrasi menjadi saksi perubahan dalam masyarakat. Ibaratnya, mobokrasi adalah warna biru dalam lukisan-lukisan Van Gogh: bukan favorit, tetapi tetap saja selalu muncul. Bahkan tidak jarang warna biru itu begitu dominan , misalnya dalam karya lukisan Van Gogh berjudul ‘The Starry Night”. Demikian halnya dengan mobokrasi: bukan favorit, tetapi selalu saja tetap muncul.
Mobokrasi adalah bagian dari cerita sejarah peradaban manusia, tidak jarang pula membuat sejarah tampak ‘indah’ untuk diperbincangkan. Mobokrasi itu ibarat ‘kepedihan’ dalam Turandot, opera karya Giacomo Puccini: begitu pedih, tapi tetap saja selalu menjadi favorit penggemar opera.
Mobokrasi memang bukan lukisan atau opera, tapi tidak diragukan lagi bahwa ia ada di Indonesia. Gerakan anti Ahok yang telah bergeser menjadi gerakan kontra demokrasi bisa jadi adalah sebuah mobokrasi, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Hal ini tentu patut disayangkan.
Bangsa ini sudah berdarah-darah memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial, sementara oleh segelintir orang isu agama misalnya, dipakai untuk ‘membunuh’ demokrasi di negara ini. Isu agama dipakai untuk menggulingkan kekuasaan. Isu agama seolah dijadikan mainan politik. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa yang berbhineka ini.
Bangsa ini lahir karena perbedaan-perbedaan dan oleh karenanya sangat disayangkan jika isu perbedaan diganggu gugat untuk kepentingan pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab.
Sudah seharusnya mobokrasi dipandang sebagai bahaya dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kita harus belajar dari sejarah bagaimana mobokrasi telah menimbulkan chaos dan anarkisme. Kita tentu ingin negara ini berada dalam kondisi yang aman dan tenteram.
Kita ingin pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial terus berlangsung. Tentu saja semua hal tersebut tidak dapat tercapai jika negara ini berada dalam situasi yang kacau. Mobokrasi akan membawa kita pada kekacauan dan oleh karenanya harus diperangi.
“Liberty, equality, fraternity, or death; – the last, much the easiest to bestow, O Guillotine!” Itulah ungkapan yang ditulis oleh Charles Dickens dalam novelnya A Tale of Two Cities untuk menggambarkan kondisi kala revolusi Prancis terjadi. “Kebebasan, persamaan, persaudaraan, atau kematian. Yang terakhir, yang paling mudah untuk diberikan, hai Guillotine”.
Kisah dua orang lelaki Inggris yang menyukai seorang wanita Prancis yang sama mungkin menjadi inti karya Dickens ini. Namun, penggambaran Dickens soal mobokrasi, teror dan kekacauan yang terjadi di Prancis merupakan saksi sejarah lain tentang mobokrasi. Teror dan kekacauan adalah bagian dari mobokrasi dan dengan demikian demokrasi hanya akan jadi cerita tanpa judul pada bab-bab lain pemerintahan yang ada.
Hari ini diselenggarakan sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Semua media massa dan televisi berlomba memberitakan dan menyiarkannya. Namun, sebelum lebih jauh mengikuti proses sidang ini, mari kita sedikit berefleksi dan melihat perjalanan kasus ini.
Mari juga merefleksikan kembali perjalanan bangsa ini dan berharap apa pun putusan pengadilan atas kasus ini nantinya tetap membawa keamanan dan kenyamanan bagi semua orang. Semoga para hakim memutuskan kasus ini dengan kepala digin.
Biarlah kisah A Tale of Two Cities menjadi cerita mobokrasi di Prancis. Biarlah Turandot dalam segala kepedihannya berbagi kedalaman jiwa, sama seperti lukisan the Starry Night. Tetapi biarkan juga negara ini diingat tidak sebagai negara mobokrasi yang kacau, melainkan sebagai negara demokrasi yang aman dan damai dengan penduduknya yang ramah-ramah.
Hanya ada satu Alexander Agung dan hanya ada satu Genghis Khan. Keduanya adalah cerita sejarah. Sambil menyaksikan sidang Ahok di TV, baiklah kita membolak-balik buku sejarah atau browsing di internet tentang kedua tokoh itu, sekalian untuk menambah wawasan. Mumpung musim hujan, kalau jalan-jalan nanti kehujanan. (S13)