Persaudaraan Alumni (PA) 212 memutuskan untuk mengundangkan Anies daripada Prabowo pada reuni akbar 212. Hal tersebut ditengarai sakit hati kelompok 212 pasca bergabungnya Prabowo pada barisan pemerintah. Akankah reuni 212 mendatang menjadi panggung politik baru bagi Anies pasca kelompok ini ditinggal oleh Prabowo?
PinterPolitik.com
PA 212 akan kembali menggelar reuni akbar di Monumen Nasional (Monas). Reuni yang akan dilakukan disebut sebagai bentuk silaturahmi bagi para alumni aksi-aksi 212 sebelumnya.
Rencana reuni tersebut ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mempersilakan diadakannya reuni pada Desember mendatang.
Di sisi lain, banyak pihak skeptis dengan adanya reuni yang akan digelar. Banyak pihak menilai, reuni yang akan diadakan justru akan membuat kegaduhan sosial dan politik Indonesia yang sudah mulai mereda pasca pemilihan presiden (Pilpres).
Pasca pilpres 2019 usai, banyak pihak mempertanyakan relevansi gerakan 212. Ibarat anak ayam yang kehilangan induknya, bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam kubu pemerintah membuat kelompok ini seolah kehilangan tajinya.
Manuver politik Prabowo tersebut membuat PA 212 berencana untuk tidak mengundang Prabowo pada reuni bulan depan. Meski demikian, ada sosok politisi lain yang ternyata diundang hadir di gelaran tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tokoh politik utama yang menjadi tamu dalam reuni tersebut.
Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin bahkan secara tegas mewajibkan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk datang pada reuni mendatang.
Lantas, sebenarnya seperti apa relevansi pergerakan kelompok 212 pasca Pilpres? Adakah kepentingan politik lain dari diadakannya reuni tersebut ?
Dari Gerakan Massa ke Organisasi Politik
Kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2017 berbuntut pada lahirnya gerakan 212. Gerakan masif yang dimotori oleh berbagai organisasi massa (ormas) Islam tersebut akhirnya mampu menumbangkan Ahok dengan dikeluarkannya putusan pengadilan Ahok sebagai terdakwa.
Kelompok 212 sebagai sebuah gerakan sosial dapat dilihat muncul karena adanya collective challenge atau tantangan bersama dari berbagai kelompok Islam. Bukan hanya pada kasus Ahok, tapi lebih luas lagi tentang keterancaman identitas Islam.
Tidak heran berbagai narasi yang muncul dalam serangkaian gerakan ini ialah narasi tentang ketidaksetaraan, penindasan terhadap Islam hingga anti-pemerintah.
Narasi yang dibangun tampaknya efektif untuk menjaring massa yang besar. Pada Reuni Akbar 212 tahun 2018, peserta yang hadir diklaim mencapai 8 juta jiwa. Klaim tersebut tentu tidak mengherankan di tengah kuatnya sentimen identitas dan agama yang berkembang di Indonesia pada saat itu.
Sidney Tarrow dalam Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics beranggapan bahwa suatu gerakan sosial pada akhirnya mementingkan adanya sustaining collective action atau keberlanjutan dari gerakan tersebut. 212 sebagai sebuah gerakan memang cukup dinamis dan bertahan lama.
Hal ini terlihat dari banyaknya serangkaian jilid dengan berbagai tema yang diusung dalam pergerakannya. Pergerakan yang ada umumnya sebagai bentuk respon dari kondisi sosial-politik yang terjadi seperti Aksi Bela Ulama, Aksi Mujahid 212 dan lain sebagainya.
Dinamika yang terjadi dalam internal kelompok tersebut melahirkan PA 212 yang pada akhirnya mentransformasikan gerakan ini menjadi komunitas yang terinstitusionalisasi.
PA 212 kemudian aktif dalam dengan menjadi wadah bagi anggota-anggotanya yang ingin terlibat di dalam dunia politik. Pemberian wadah ini didukung dengan kedekatan PA 212 dengan beberapa partai politik (parpol) seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra.
Pada awalnya kelompok ini masih berjalan secara independen dan kolektif, sebagai sebuah wadah aspirasi bagi kelompok islam. Lambat laun di tengah konstelasi politik yang ada. Gerakan ini mulai mengarahkan sikap dan dukungan politik, yang paling terlihat ialah pada afiliasi massa PA 212 kepada Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.
Menjaga Eksistensi ?
Kuatnya cap politis dalam gerakan ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, dalam setiap aksi yang dilakukan gerakan ini selalu dimotori dan ditunggangi oleh berbagai kelompok kepentingan. Dalam rangkaian Pilpres 2019, gerakan ini jelas menyatakan dukunganya kepada Prabowo-Sandi dan partai barisan koalisinya.
Kekalahan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 tampaknya bukan menjadi akhir dari pergerakan ini. Reuni dengan tajuk “Munajat untuk Keselamatan Negeri: Maulid Agung dan Reuni Alumni 212” yang akan diadakan tentu memunculkan berbagai spekulasi adanya hasrat politik yang belum tersampaikan dari kelompok ini.
Jika melihat ke belakang, besarnya massa yang terafiliasi dalam kelompok ini tentu menjadi aset politik yang sangat sayang untuk disia-siakan. Bisa jadi reuni yang akan diadakan merupakan bentuk upaya elite 212 untuk mengamankan dan menjaga basis konstituen yang telah ada.
Besarnya massa 212 ditunjukkan dengan prediksi peserta yang akan datang akan mencapai 7 juta peserta. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Tarrow, massa dalam sebuah gerakan sosial umumnya telah memiliki collective identity (identitas kolektif). Kondisi ini membuat ada atau tidaknya Prabowo bisa saja massa akan tetap membanjiri acara tersebut.
Selain itu, reuni ini sangat mungkin dimafaatkan oleh kelompok yang tidak puas dengan hasil Pilpres dan rekonsiliasi politik yang terjadi. Bisa jadi reuni ini menjadi media untuk membangun kembali narasi dan pembangunan opini menolak pemerintah yang sah.
Hal diatas didasari pada dianutnya Ijtima Ulama IV yang mengamanatkan penolakan terhadap pemerintahan baru.
Reuni 212, Panggung Politik Anies?
Perginya Prabowo dari barisan gerakan 212 pasca kekalahannya dalam Pilpres lalu tentu membuat kelompok ini sakit hati. Hal ini mengingat telah banyak dukungan yang diberikan baik berupa elektoral dan finansial. Wajar apabila dalam reuni yang akan diadakan Desember mendatang nama Prabowo tidak masuk kedalam daftar undangan.
Di sisi lain, tidak diundangnya Prabowo dibarengi dengan diundangnya tokoh sentral lain dalam kelompok ini yaitu Anies Baswedan. Kondisi tersebut bisa jadi menunjukkan bahwa kelompok 212 sedang berusaha mencari patron baru pasca ditinggal oleh Prabowo.
Aditya Perdana dalam The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) Post-Reformation 1998 menjabarkan mengenai relasi politis antara ormas dengan politisi.
Perdana secara spesifik membahas mengenai pentingnya sebuah ormas untuk memiliki patron politik. Kondisi tersebut dikarenakan ormas memiliki keterbatasan dalam menerjemahkan basis kekuatannya ke dalam bentuk pengaruh politik formal.
Dari pernyataan diatas, kelompok 212 melalui PA 212 jelas merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki basis massa loyal dan sangat besar. Akan tetapi, para elite dari kelompok tersebut tidak memiliki basis elektoral dan tingkat elektabilitas yang cukup. Kondisi tersebut membuat gerakan 212 secara formal tidak dapat berkontestasi dan mempengaruhi perpolitikan secara efektif.
Perdana lebih jauh menjelaskan, ketidakmampuan ormas bergerak dalam politik formal membuat ormas harus memiliki patron politisi yang mampu menjadi jembatan atas kepentingan mereka. Dukungan kelompok 212 kepada Prabowo-Sandi pada Pilpres lalu jelas merupakan salah satu upaya kelompok 212 dalam mengagregasikan kepentingannya.
Hilangnya Prabowo kemudian memunculkan tanda tanya mengenai sosok yang akan menjadi patron baru dari kelompk ini. Anies Baswedan bisa jadi muncul dari patron baru dari gerakan ini.
Hal diatas didasari pada kuatnya afiliasi Anies pada kelompok 212. Bukan rahasia lagi, salah satu faktor kemenangan Anies dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 disokong kuat oleh kelompok ini.
Pemilihan Anies tentu bukanlah tanpa alasan. Perdana melihat ormas cenderung akan memilih patron yang bukan dari parpol. Patron dari parpol akan lebih mudah berubah preferensi politiknya karena terikat dalam konstelasi yang mengharuskan mereka untuk meraih keuntungan maksimal dalam politik.
Ditinggalnya kelompok 212 oleh Prabowo tentu menjadi pelajaran berarti bagi kelompok ini. Lain Prabowo, lain juga Anies. Anies bukanlah kader partai dan tidak terikat pada satu parpol tertentu yang mungkin dapat menyetirnya.
Pada akhirnya, masih belum pasti apakah Anies benar-benar akan jadi patron bagi kelompok 212. Yang jelas, kekuatan politik Anies akan menjadi hal yang sayang untuk dilewatkan oleh kelompok tersebut. (Y56)
Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
