Setelah dilantik menjadi Panglima TNI, wacana menduetkan Andika Perkasa dengan Puan Maharani deras terdengar. Jika terwujud, apakah duet ini merupakan simbol peta kekuatan politik internasional?
Prabowo Subianto dapat dikatakan merupakan politisi yang menarik. Alih-alih berada di luar pemerintahan untuk menjadi oposisi, ia justru membawa Partai Gerindra masuk ke dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi). Menimbang pada dalamnya pembelahan politik di Pilpres 2019, manuver itu benar-benar mengejutkan banyak pihak, khususnya di level akar rumput. Sadar keputusannya juga menimbulkan penolakan dari internal partai, dalam Rapimnas Gerindra pada 16 Oktober 2019, Prabowo memberikan pidato menarik dan mengungkapkan alasannya untuk bergabung ke koalisi pemerintahan.
Ada tiga pemimpin dunia yang dijadikan teladan oleh Prabowo. Mereka adalah Abraham Lincoln yang merangkul William H. Seward di Amerika Serikat (AS), Hideyoshi yang merangkul Tokugawa di Jepang, dan Mao Zedong yang merangkul Deng Xiaoping di Tiongkok.
Tegas Prabowo, tokoh-tokoh politik tersebut memiliki kebesaran hati untuk bersatu agar pembelahan politik tidak terus menerus terjadi. Ini lah yang menjadi alasan Prabowo masuk ke kabinet Jokowi.
Berbulan-bulan sebelumnya, tepatnya pada Januari 2019, Amien Rais sebenarnya telah membocorkan isi kepala Prabowo. Tuturnya, Prabowo ingin seperti Abraham Lincoln. Jika nantinya memenangkan Pilpres 2019, ia akan membentuk “team of rivals” dan merangkul pihak oposisi masuk ke dalam kabinet pemerintahannya.
Baca Juga: Andika Tantang Prabowo di 2024?
Terlepas dari kontroversi manuver tersebut, manuver Prabowo masuk ke dalam kabinet tampaknya sangat tepat. Hubungannya yang merenggang dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP terlihat menghangat kembali. Wacana Batu Tulis jilid II untuk menduetkan Prabowo dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di Pilpres 2024 juga tengah menjadi pembahasan publik.
Namun, kontestasi Panglima TNI tampaknya begitu mengubah mata angin. Terpilihnya mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Andika Perkasa menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI benar-benar mengubah peta politik yang dibayangkan selama ini. Tidak dengan Prabowo, berbagai pihak menyebut Andika yang justru akan dipasangkan dengan Puan.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, misalnya, menyebutkan jika Andika kinclong sebagai Panglima, sangat mungkin bagi PDIP untuk men-duet-kannya dengan sang Ketua DPR. Pun demikian dengan Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, yang menilai Andika-Puan merupakan alternatif dari Prabowo-Puan.
Tentu pertanyaannya, kenapa wacana ini tiba-tiba mencuat? Kenapa nama Andika tiba-tiba meroket?
Fenomena Pendulum
Secara cepat, naiknya nama-nama militer di bursa kandidat 2024 dapat dipahami sebagai fenomena pendulum. Disebutkan, setelah Jokowi yang notabene sipil memimpin, tahun 2024 nanti dapat menjadi momen ketika tampu kepemimpinan akan kembali ke militer. Tidak hanya di level teoretis dan praduga, penekanan tersebut juga terlihat dari rilis survei Parameter Politik Indonesia (PPI) pada 22 Februari.
Dari empat kombinasi, responden ternyata paling banyak memilih kombinasi militer-sipil dengan nilai mencapai 30,2 persen. Peringkat kedua ditempati duet sipil-sipil dengan 26,1 persen, kemudian kombinasi sipil-militer dengan nilai 18,6 responden, dan terakhir militer-militer dengan nilai 11,1 persen. Menurut Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno, data survei tersebut secara konsisten menunjukkan kembali meningkatnya pamor capres berlatar belakang militer.
Baca Juga: Mengapa PDIP Amankan Andika?
Temuan tersebut seayun dengan pandangan Natalie Sambhi dalam tulisannya Generals gaining ground: Civil-military relations and democracy in Indonesia. Menurut Sambhi, kuatnya hubungan militer-sipil sejak era Orde Baru terartikulasikan dalam kepercayaan publik yang sangat dalam terhadap kompetensi militer dan budayanya. Ini sekaligus menjawab mengapa TNI selalu menempati posisi pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik.
Namun, konteks fenomena pendulum ini tetap mengundang pertanyaan. Bukankah Prabowo juga seorang militer? Kalaupun berbicara soal pangkat Panglima, nyatanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat menjadi presiden tanpa harus menjadi Panglima TNI. Di sisi lain, karier politik Gatot Nurmantyo dan Moeldoko yang telah menjabat Panglima TNI sejauh ini justru terlihat kurang menjanjikan.
Lantas, dengan berbagai variabel tersebut, apa yang membuat fenomena pendulum berayun ke Andika, bukannya Prabowo?
Peta Politik Internasional
Jika membahas variabel pembeda Prabowo dengan Andika, jawaban paling mungkin mengarah pada persepsi internasional. Pasalnya, ketika Joe Biden terpilih menjadi Presiden AS, muncul narasi bahwa itu dapat menjadi ganjalan Prabowo jika maju di Pilpres 2024.
Kendati tidak spesifik menyebut nama Prabowo, pada 8 November 2020, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon secara lugas menyampaikan kekhawatirannya agar Biden tidak masuk ke dalam isu-isu detail soal Papua ataupun politik domestik terkait HAM di Indonesia.
Bak gayung bersambut, di kesempatan yang berbeda, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, juga menegaskan bahwa Partai Demokrat yang memiliki perhatian besar terhadap isu HAM akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Biden. Oleh karenanya, Indonesia harus berhati-hati terhadap kebijakan yang berpotensi melanggar HAM.
Baca Juga: Biden Ganjal Prabowo Maju di 2024?
Bagi yang mengikuti pemberitaan seputar Prabowo, desas-desus perihal isu HAM telah menjadi batu ganjalan baginya. Bahkan, sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo tidak diperbolehkan masuk ke AS karena diduga sebagai pelaku pelanggar HAM.
Nah, konteks tersebut yang menjadi pembeda utama antara Prabowo dengan Andika. Melihat latar belakang pendidikan, baik pendidikan formal dan militer, Andika dapat dikatakan memiliki hubungan khusus dengan AS.
Menantu Hendropriyono ini menempuh studi Strata-2 di The Military College of Vermont, Norwich University pada 1999; National War College, National Defense University pada 2003; dan Harvard University pada 2004. Kemudian menempuh Strata-3 di The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University pada 2005.
Ketika dilantik menjadi Panglima TNI, Andika terlihat mengenakan 12 brevet yang lima di antaranya dari AS, yakni Military Freefall Parachutist Badge (US Army), Master Parachutist Badge (US Army), Air Assault Badge (US Army), Master Explosive Ordnance Disposal Badge (US Army), dan Expert Marksmanship Badge with Pistol Tab (US Army).
Ditambah pada 2020 lalu, Andika juga menerima Medali Kehormatan dari pemerintah AS, yaitu Medali the Legion of Merit, degree of Commander yang diserahkan langsung KSAD AS Jenderal James C. McConville.
Nah, konteks posisi Panglima TNI yang dekat AS menjadi penting karena saat ini Paman Sam tengah terlibat ketegangan dengan Tiongkok di Laut China Selatan (LCS). Mengutip laporan Institute for Defence and Strategic Studies (IDSS), saat ini Indonesia juga tengah menjadikan AS sebagai mitra utama dalam hal pertahanan dan keamanan.
Hubungan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Menurut Zack Cooper, peneliti senior di American Enterprise Institute, bagi AS keberadaan Indonesia juga sangatlah strategis dalam isu pertahanan, terutama dari segi teritorial dan pengaruh besar yang dimiliki di kawasan ASEAN.
Senada dengan Cooper, analis pertahanan senior dari RAND Corporation, Derek Grossman, juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan latihan militer terbesar antar Indonesia dan AS pada Agustus kemarin merupakan indikasi upaya Paman Sam dalam meningkatkan kehadirannya di Indonesia untuk melawan pengaruh Tiongkok.
Tentu pertanyaannya, bukankah variabel-variabel tersebut membahas soal Panglima TNI, bukannya presiden? Lantas, apa korelasi hubungan dekat Andika dengan AS di kontestasi Pilpres 2024?
Intervensi Washington?
Untuk menjawabnya, kita perlu melihat sejarah berbagai pergantian kekuasan di Indonesia. Dalam tulisan PinterPolitik sebelumnya, Washington akan Intervensi Pilpres 2024?, berbagai fenomenanya telah dibahas. Dari PRRI dan Permesta pada tahun 1958, G30S pada tahun 1965, hingga turunnya Soeharto pada tahun 1998, memiliki catatan adanya indikasi keterlibatan Amerika Serikat, khususnya CIA. Jika ditanya apa tujuannya, jawabannya tentu sederhana, intervensi itu diperlukan untuk mengamankan kepentingan Paman Sam di Indonesia.
Konteksnya menjadi semakin kompleks karena Biden terlihat menunjukkan doktrin politik seorang hawkish atau elang, yakni keras dan agresif. Kendati awalnya dinilai akan menerapkan pendekatan yang lebih lembut terhadap Tiongkok, Biden nyatanya menunjukkan sifat keras, yang bahkan menggunakan diksi ancaman perang.
Jika berbicara kekuatan politik, militer, dan ekonomi, AS jelas masih di atas Tiongkok. Oleh karenanya, mengacu pada hegemonic stability theory (HST), untuk mendapatkan stabilitas, Indonesia dinilai perlu condong ke negara hegemon, yakni AS.
Nah, dengan perkiraan tensi di LCS akan terus menegang, banyak pihak menilai AS perlu mengamankan kandidat presiden yang mendukung mereka di konflik tersebut. Poin ini yang menjadi kunci kenapa Andika dinilai tepat sebagai pendamping Puan di Pilpres 2024.
Singkatnya, mencuatnya duet Andika-Puan pada dasarnya menunjukkan arah peta politik luar negeri Indonesia. Itu adalah simbol bahwa Indonesia akan mengikuti AS sebagai negara hegemon agar stabilitas tetap terjaga.
Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan duet Andika-Puan merupakan cara PDIP untuk mengamankan kemenangan di Pilpres 2024. Andika adalah simbol kekuatan politik internasional, sementara Puan adalah simbol kekuatan politik domestik. Ini adalah langkah agar partai banteng mencatatkan hattrick kemenangan pemilu.
Well, sebagai penutup, perlu untuk digarisbawahi, sekelumit analisis dalam artikel ini bertumpu pada asumsi bahwa PDIP tengah mengikuti hegemonic stability theory. Benar tidaknya ada pertarungan antara Barat dan Timur di LCS dan kontestasi Pilpres 2024 mungkin hanya dapat kita raba secara analisis deduktif semata. (R53)
