Salah satu yang disinggung Presiden Jokowi pada HUT TNI 5 Oktober lalu ialah perkembangan dan transformasi satuan skuadron drone tempur milik TNI-AU. Alutsista ini sendiri belakangan dikabarkan akan dipenuhi oleh Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto dengan memaksimalkan riset dan produksi domestik. Lantas, adakah alasan politis tertentu di baliknya?
Semakin populer karena efisiensinya, penggunaan drone atau pesawat nirawak dalam berbagai keperluan oleh suatu negara terus meningkat, utamanya dalam bidang pertahanan dan militer.
Selain untuk keperluan intelijen seperti memata-matai target, drone dengan kemampuan tempur yang dilengkapi persenjataan mematikan juga semakin sering digunakan dalam berbagai konflik saat ini.
Perang saudara Libya yang masih berkecamuk dikatakan sebagai medan terbesar pertempuran drone pertama di dunia saat dua pihak yang bertikai – pemerintah Government of National Accord (GNA) dan Libyan National Army (LNA) – masing-masing “saling bunuh” menggunakan drone tempur Bayraktar TB2 buatan Turki dan Wing Loong buatan Tiongkok dalam intensitas yang tinggi.
Sementara di belahan bumi berbeda, drone tempur juga disebut oleh Stephen Bryen dalam tulisannya di Asia Times, memainkan peran sangat penting dalam perang terbuka antar negara, yakni Armenia dan Azerbaijan dalam perebutan wilayah Nagorno-Karabakh.
Dua refleksi global akan pentingnya eksistensi alutsista drone tempur tersebut yang mungkin saja membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung eksistensi skuadron drone milik TNI-AU sebagai salah satu transformasi di tubuh angkatan bersenjata republik, serta menekankan pentingya peningkatan kapasitas tersebut dalam HUT TNI pada 5 Oktober lalu.
Rapat Koordinasi Intelijen TNI-AU pada awal tahun ini juga menyoroti eksistensi drone yang semakin signifikan dan masif perannya.
Selain untuk mengantisipasi ancaman yang tak dapat diprediksi, memiliki kapasitas drone tempur yang mumpuni bagi Indonesia menjadi sangat penting bagi operasi pengawasan kedaulatan yang jauh lebih efisien, baik di darat, laut, maupun udara guna menjaga kedaulatan negara.
Di bidang pertahanan dan militer, Indonesia memang telah jamak memiliki drone untuk keperluan pengawasan maupun pengintaian, baik oleh TNI-AD, AU maupun AL.
Namun untuk drone tempur sendiri, sejauh ini Indonesia baru diperkuat oleh dua unit CH-4 Rainbow yang didatangkan dari Tiongkok pada era Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
Rencana pembentukan tiga skuadron drone tempur TNI-AU dengan masing-masing diperkuat delapan unit pesawat nirawak tersebut kemudian menjadikan upaya pemenuhan alutsista ini masih terus berjalan dinamis.
Di era Menhan Prabowo saat ini, penjajakan pengadaan alutsista drone tempur sempat dilakukan dengan menyambangi negara seperti Turki maupun Uni Emirat Arab (UEA), meski sampai saat ini belum ada kejelasan.
Belakangan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan empat instansi dalam negeri lainnya diketahui tengah mengembangkan drone tempur lokal bernama Elang Hitam yang dikatakan dapat disandingkan dengan CH-4 Rainbow Tiongkok ataupun MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat (AS).
Lantas, adakah alasan tertentu ketika di era Menhan Prabowo saat ini seolah terdapat kecenderungan untuk “berpaling”, dari yang sebelumnya mengandalkan drone tempur Tiongkok, kemudian beralih ke pengembangan dan produksi dalam negeri?
Prabowo Melihat “Sesuatu”?
Dalam menganalisa alasan di balik pengembangan drone tempur lokal tersebut, akan cukup tepat apabila kita melihat terlebih dahulu urgensi keberadaan alutsista bagi tantangan pertahanan dan keamanan yang dimiliki Indonesia.
Eksistensi Elang Hitam sendiri diproyeksikan menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi ancaman kejahatan dan pelanggaran kedaulatan di perbatasan, utamanya di perairan Indonesia yang sangat luas.
Pada konteks ancaman kedaulatan di perairan sendiri, satu negara yang cukup “bandel” dan menjadi ancaman sendiri ialah Tiongkok, yang acapkali bermanuver ria di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Alex Calvo dalam tulisannya di Asian Military Review mengatakan bahwa dalam merespon dinamika pertahanan dan keamanan, survival instinct atau insting bertahan yang cermat dan matang sangat dibutuhkan untuk tidak mengambil risiko sekecil apapun, termasuk dalam investasi di bidang militer.
Proyek drone tempur Elang Hitam sendiri memang telah diinisiasi sejak tahun 2015, akan tetapi perkembangannya dianggap cukup stagnan, plus setelah kehadiran drone tempur CH-4 Rainbow dari Tiongkok di era Menhan Ryamizard.
Oleh karenanya, survival instinct yang dikemukakan Calvo tersebut tampaknya ditunjukkan Menhan Prabowo dengan mengakselerasi pengembangan drone tempur lokal, sekaligus mengurangi atau bahkan menghentikan ketergantungan drone tempur dari negeri Tirai Bambu jika berkaca pada relevansi ancaman kedaulatan yang dijelaskan sebelumnya.
Tentu dengan kalkulasi untuk menghindari dilema dan kecanggungan tertentu terhadap ancaman Tiongkok yang berpotensi justru merugikan bagi pertahanan dan kedaulatan Indonesia.
Lalu, mengapa Menhan Prabowo tak lantas berupaya mengambil langkah sederhana dengan menyeimbangkan pengadaan drone tempur yang berasal dari AS yang notabene berseberangan dengan Tiongkok?
Hindari Friksi Politik atau Masalah Anggaran?
Selain dinilai merupakan bagian dari survival instinct Menhan Prabowo, pengakselerasian proyek drone tempur Elang Hitam juga tampaknya menjadi strategi pertahanan tersendiri untuk menghindari friksi politik luar negeri tertentu.
Pada konteks pengadaan drone tempur, UEA merupakan negara yang mengalami semacam friksi dengan dua produsen yang terkenal berseberangan, yakni AS dan Tiongkok.
Dikarenakan sebelumnya telah “mesra” dengan negeri Tirai Bambu atas dukungan drone tempurnya, permintaan alutsista serupa UAE kepada AS belakangan menemui kebuntuan akibat negeri Paman Sam tak ingin teknologinya disalahgunakan dan justru jatuh ke tangan Tiongkok.
Cheng-Chwee Kuik dalam The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China menyebutkan hedging strategy yang digunakan Malaysia dan Singapura terhadap Tiongkok sebagai “jalan tengah” dan upaya pengimbangan kekuatan melalui sejumlah opsi kebijakan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian dan jamaknya risiko pada konteks keamanan secara umum.
Jika mengacu pada apa yang dialami UEA yang seolah terjebak friksi politik antara Tiongkok dan AS akibat pengadaan drone tempur, Menhan Prabowo tampaknya telah memahami hal tersebut.
Seperti yang telah diketahui, Prabowo sendiri sebelumnya memang sempat mengunjungi UEA dan dikabarkan turut membicarakan konteks drone tempur dengan negeri Burj Khalifa pada awal tahun ini.
Pengakselerasian drone tempur Elang Hitam dinilai menjadi pengejawantahan hedging strategy Prabowo sebagai jalan tengah kebijakan pertahanan, selain survival instinct personal yang telah dijelaskan sebelumnya.
Kendati demikian, variabel dinamika politik luar negeri agaknya bukan menjadi faktor tunggal di balik Elang Hitam yang cukup diharapkan.
Pada dimensi berbeda, konteks ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 juga dinilai relevan menjelaskan opsi kebijakan Menhan Prabowo dalam pengadaan drone tempur dalam negeri.
Meski disebut mendapat porsi anggaran terbesar kedua di deretan kementerian yang ada dengan Rp 136,9 triliun pada tahun 2021, Kemenhan hanya memproyeksikan Rp 42,65 triliun untuk pengadaan alutsista.
Terlebih di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19, setiap kementerian telah diinstruksikan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran seefisien mungkin.
Jadi, jika dibandingkan dengan membeli CH-4 Rainbow Tiongkok seharga Rp 56,5 miliar atau MQ-9 Reaper AS seharga Rp282 miliar plus konsekuensi politiknya, memaksimalkan drone tempur lokal saat ini memang terlihat merupakan opsi yang tepat.
Selain itu, jika telah teruji secara mutakhir, Elang Hitam juga dapat sangat menguntungkan bagi Indonesia dari sisi strategis dan bisnis. Menhan Prabowo tentu patut berbangga jika drone tempur lokal yang diakselerasi di eranya dapat menjadi pemain utama di kancah alutsista pesawat nirawak dunia.
Pada titik ini, pengakselerasian drone tempur lokal Elang Hitam di era Menhan Prabowo saat ini paling tidak dapat dilihat dari tiga dimensi yang bisa jadi saling terkait satu sama lain.
Pertama, ialah terkait urgensi ancaman dan kalkulasi friksi politik luar negeri. Kedua, terkait dengan anggaran pertahanan. Ketiga, terkait dengan ekspektasi kejayaan brand drone tempur dalam negeri di kancah global.
Tentu itupun dengan catatan bahwa pengembangan Elang Hitam memang murni dilakukan sepenuhnya oleh anak bangsa tanpa technical assistance atau dukungan eksternal apapun dengan potensi pengaruh politis tertentu.
Namun yang jelas, peran Menhan Prabowo dalam membaca situasi tantangan pertahanan dan mengimplementasikan pengakselerasian Elang Hitam bersama instansi lainnya sampai sejauh ini memang patut diapresiasi.
Drone tempur Elang Hitam tentu diharapkan dapat segera mengudara dan menjadi kebanggaan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.