Ahok kembali menuai sorotan usai mengungkap bobrok direksi Pertamina. Tekanan untuk meminta Ahok dicopot kemudian datang karena dinilai telah membuat kegaduhan. Namun pertanyaannya adalah, mengapa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tiba-tiba mengeluarkan pernyataan kontroversial semacam itu?
Nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mulai mencuri perhatian publik setelah dirinya menggantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014 lalu. Tidak hanya karena identitasnya, kepribadian Ahok yang terlihat keras dan ceplas-ceplos juga membuatnya menjadi bahan pemberitaan yang mumpuni. Bahkan ada satire yang menyebutkan, “Ahok bersin saja dapat menjadi berita.”
Baru-baru ini, Ahok kembali mendapatkan sorotan panas karena pernyataan menohoknya seputar direksi Pertamina. Berbagai hal disebutkan, mulai dari direksi yang hobi melobi menteri, berutang, menyinggung gaji, hingga saran untuk membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Seperti yang diduga, pernyataan panas Ahok langsung direspons berbagai pihak. Tidak tanggung-tanggung, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade bahkan mengusulkan agar Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Ahok dari jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina.
Menurut Andre, Ahok terlalu banyak bacot, apalagi dengan statusnya sebagai orang dalam Pertamina. Dalam kesempatan tersebut, Andre juga membantah berbagai kritik Ahok seputar Pertamina karena tidak sesuai dengan data yang ada.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun juga mengomentari persoalan ini di kanal YouTube-nya. Menurutnya, Ahok berani memberikan pernyataan terbuka semacam itu karena cantolannya adalah Presiden Jokowi. Oleh karenanya, keputusan dipecat tidaknya Ahok sebagai Komut Pertamina berada di tangan sang presiden.
Melihat gelagat yang ada, bahkan berulang kali Ahok diisukan menjadi menteri meskipun menyandang status sebagai mantan narapidana, jelas dilihat publik sebagai indikasi kedekatan dengan Presiden Jokowi seperti yang disebutkan oleh Refly Harun.
Lantas, apa yang dapat dimaknai dari riuhnya situasi akibat pernyataan Ahok tersebut?
Narsisme
Terdapat suatu tanggapan menarik dari mantan Kementerian Sekretaris BUMN, Said Didu terkait kritik Ahok terhadap Pertamina. Menurutnya, pernyataan tersebut seperti menunjukkan Ahok telah bermain playing victim karena masalah-masalah yang disebutkan merupakan kewenangan dari komisaris. Oleh karena, itu sebenarnya menjadi semacam pengakuan bahwa Ahok tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Jika benar apa yang disebutkan oleh Said Didu, boleh jadi Ahok tidak hanya tengah bermain playing victim, melainkan juga tengah berlaku narsis (narsisme) karena ingin menunjukkan dirinya sebagai pembongkar kebenaran.
Narsisme sendiri adalah istilah untuk menjelaskan seseorang yang mengejar kepuasan atau kekaguman terhadap citra dirinya sendiri. Istilah ini berasal dari mitologi Yunani, di mana Narcissus muda jatuh cinta dengan bayangannya sendiri ketika berkaca di genangan air.
Sigmund Freud dalam tulisannya yang berjudul On Narcissism: An Introduction memberikan kita penjelasan yang menarik perihal konsep tersebut. Menurut Brian Andrew Sharpless dalam tulisannya The Critique of Eros: Freud on Narcissism and the Prospects for Romantic Love, definisi Freud tentang narsisme telah mendobrak pandangan lama karena narsisme tidak lagi dipandang berkonotasi negatif.
Beda halnya dengan konsep narsisme lama yang memaknai narsisme berkaitan dengan relasi individu dengan objek di luar sana, atau perasaan ingin dilihat “wah” oleh pihak lain, Freud justru menyebutkan bahwa narsisme adalah suatu hal yang primer dalam psikis individu. Mengacu pada konsep alam bawah sadar Freud – Id, Ego, dan Super Ego – narsisme dapat didefinisikan sebagai semacam dorongan dalam diri individu yang memang wajar ada.
Friedrich Nietzsche, sebagaimana dikutip oleh Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man juga menjelaskan persoalan yang sama, namun tidak pada konteks psikoanalisis. Menurut Fukuyama, masalah terbesar dari demokrasi liberal adalah menjawab tantangan Nietzsche perihal apakah sistem politik tersebut memberikan kualitas pengakuan yang setara terhadap setiap individu?
Dengan kata lain, untuk mewujudkan demokrasi liberal yang menjanjikan kesetaraan hak seperti yang dibayangkan oleh Fukuyama, hasrat untuk diakui tersebut harus menjadi prioritas utama untuk dijawab. Jika tidak demikian, seperti yang dicatat oleh sejarah, sengketa-sengketa sosial yang tidak jarang berujung pada cucuran darah hanya akan terus berulang.
Mengacu pada konsep narsisme, pelabelan Ahok telah berlaku narsis dengan membongkar bobrok Pertamina, meskipun Ia adalah orang dalam BUMN tersebut merupakan hasrat primer yang sudah sewajarnya dimiliki oleh individu. Di luar persoalan etis, pernyataan Ahok, sebagaimana yang Ia sebutkan, merupakan bentuk dari ekspresi diri karena jenuh dengan tindak-tanduk direksi yang menjadi tanggung jawabnya.
Akan tetapi, apabila kita melihat melalui lanskap yang lebih luas, terdapat strategi politik tertentu yang dapat dilihat dari tiba-tibanya Komut Pertamina tersebut melayangkan kritik. Pasalnya, masalah di BUMN tersebut sebenarnya telah menjadi rahasia umum yang telah lama diketahui. Lantas, mengapa baru sekarang kritik tersebut keluar?
Strategi Usang?
Disadari atau tidak, pernyataan Ahok tersebut bertepatan dengan semakin ganasnya kasus penularan Covid-19 di Indonesia. Beberapa hari terakhir ini, 3.000 – 4.000 kasus perhari bahkan menjadi statistik yang kita terima setiap hari di gawai masing-masing.
Melihat derasnya kenaikan kasus, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono bahkan sampai menyebutkan puncak gunung penularan Covid-19 kemungkinan belum terjadi di akhir tahun 2020 jika penanganan pandemi, khususnya perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih seperti saat ini.
Menariknya, bukan kali ini saja nama Ahok mencuat ketika berdekatan dengan isu sensitif yang mengancam legitimasi pemerintah. Pada 2 Maret lalu, ketika pemerintah Covid-19 pertama kali diidentifikasi di Indonesia, Presiden Jokowi tiba-tiba mengumumkan bahwa Ahok masuk sebagai kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru.
Sebagaimana diketahui, pada saat itu perhatian publik menjadi terbelah. Di satu sisi terdapat pihak yang mengkritik keras pemerintah karena tidak memiliki langkah pencegahan yang memadai untuk membendung virus yang kini memberikan dampak multi-aspek tersebut.
Namun, di sisi lain, demonstrasi justru terjadi karena terdapat pihak yang mempertanyakan mengapa nama Ahok yang masuk sebagai kandidat proyek besar tersebut. Pertanyaannya tentu satu, mengapa Presiden Jokowi tidak peka dengan adanya kelompok yang melihat minor Ahok dengan memunculkan namanya?
Melihat pada keanehan pada kasus di awal Maret tersebut, terdapat selentingan yang menyebutkan bahwa Ahok memang sengaja didesain keluar untuk menciptakan keriuhan di tengah publik agar terjadi pembelahan fokus. Dan memang terbukti, tidak hanya masyarakat umum, berbagai politisi elite turut mencurahkan fokusnya pada pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jika memang benar nama Ahok digunakan sebagai strategi propaganda untuk membelah fokus, konteks ini adalah apa yang telah dijelaskan oleh Noam Chomsky dalam bukunya Politik Kuasa Media. Chomsky bahkan dengan berani menyebutkan bahwa peran media dalam percaturan politik kontemporer telah memaksa kita untuk mempertanyakan demokrasi seperti apa yang kita tempati saat ini?
Menurutnya, media yang disebut sebagai salah satu pilar demokrasi, justru telah lama digunakan oleh kekuasaan dalam menyebarkan propaganda guna mendukung agenda mereka. Chomsky misalnya mencontohkan propaganda pemerintah Amerika Serikat (AS) di tengah Perang Dunia I yang menggunakan media dan selebaran, telah berhasil membius warga AS yang semula anti-perang menjadi massa yang histeris, haus perang, dan ingin menghancurkan Jerman.
Di Indonesia, konteks yang disebutkan Chomsky terjadi pada Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang pada saat itu menjadi “humas” dan alat propaganda pemerintahan Soeharto.
Akan tetapi, tidak seperti sebelumnya, media saat ini tidak hanya menjadi milik pemerintah, melainkan juga beradu narasi dengan media-media swasta lainnya. Ini misalnya dapat kita lihat dengan masih banyaknya media yang tetap memberikan fokus utama pada penanganan pandemi Covid-19, meskipun isu Ahok tengah menjadi perhatian hangat.
Oleh karenanya, kendati tetap bekerja, dengan adanya media tandingan saat ini, taktik semacam itu sudah seharusnya mendapat evaluasi tersendiri jika memang benar itu telah dilakukan oleh pemerintah.
Akan tetapi, tentu perlu ditegaskan, benar tidaknya digunakan Ahok sebagai alat pembelah fokus hanya menjadi interpretasi atau obrolan di warung kopi semata. Namun, satu hal yang jelas, seperti yang disebutkan oleh Freud, boleh jadi kritik Ahok tersebut hanyalah puncak dari kejengkelan sang Komut karena tidak tahan dengan kinerja direksi Pertamina.
Mari kita berharap agar pemerintah dapat mengatasi pandemi Covid-19 dengan baik dan Ahok mampu memberikan kinerja terbaiknya bagi Pertamina. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
