Terlihat bahwa ada perbedaan program antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga. Apa akar filosofi yang membedakan program tersebut?
Pinterpolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]iapa bilang Pilpres 2019 adalah gelaran yang sama sekali tanpa adu program? Siapa bilang kalau Pilpres 2019 kandidatnya sama sekali tak memiliki perbedaan jelas dari segi ideologi? Memang, tak banyak perbedaan jelas di antara Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tetapi, rasanya aneh juga jika mengatakan sama sekali tak ada perbedaan di antara kedua kandidat tersebut.
Perbedaan paling kentara mungkin tersaji di debat cawapres yang mempertemukan Ma’ruf dan Sandiaga. Kala itu, para cawapres itu mencoba menghadirkan solusi yang berbeda untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan – khususnya pengangguran – di negeri ini.
Ma’ruf, sebagai pendamping petahana, hadir dengan program yang dikampanyekan oleh Jokowi. Kartu-kartu sakti jadi andalan Ma’ruf untuk menyelesaikan berbagai program kesejahteraan di negeri ini. Kartu tersebut umumnya akan menjadi tiket bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan atau subsidi tertentu dari pemerintah.
Sementara itu, Sandiaga hadir dengan solusi yang bebeda. Sebagai seorang pengusaha, Sandi lebih banyak menekankan solusi kewirausahaan. Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan pada kolaborasi antara dunia industri dengan sektor pemerintahan.
Terlihat bahwa ada perbedaan cukup jelas antara kedua kandidat tersebut. Merujuk pada perbedaan tersebut, dapat diasumsikan bahwa ada akar ideologi atau filosofi yang mendasari solusi dari masing-masing kubu. Lalu, apa sebenarnya akar utama dari program masing-masing kubu?
Subsidi Negara
Ma’ruf tampak menggunakan pendekatan yang lebih pro intervensi negara dalam mengatasi berbagai persoalan di negeri ini. Terlihat bahwa pendekatan yang pro kesejahteraan dengan membuka peluang pengeluaran di bidang tersebut menjadi solusi dari kandidat nomor urut 01 tersebut.
Hal ini tergambar misalnya dalam salah satu kartu as-nya, yaitu Kartu Pra Kerja. Kartu ini akan memberikan bantuan kepada para pemuda yang belum mendapat kerja berupa uang semacam honor selagi mereka mendapatkan pelatihan pekerjaan.
Kondisi tersebut tentu masih belum ditambah dengan kartu-kartu yang lain yang juga memberikan peluang kepada negara untuk memberikan lebih banyak pengeluaran di bidang kesejahteraan. Baik kartu KIP Kuliah maupun Kartu Sembako dapat dipandang sebagai salah satu bentuk subsidi bagi masyarakat yang akan diberikan oleh Jokowi-Ma’ruf.
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Jokowi-Ma’ruf memiliki akar filosofi yang cenderung statis di mana negara melakukan banyak intervensi atau dalam konteks ini adalah subsidi untuk mengatasi berbagai persoalan.
Perlu dibatasi bahwa intervensi atau peran negara dalam konteks Jokowi-Ma’ruf ini bukanlah berupa negara totaliter yang negaranya benar-benar membatasi gerak-gerik masyarakat. Intervensi negara dalam konteks Jokowi-Ma’ruf sebenarnya boleh jadi lebih dekat dengan budaya negara kesejahteraan di mana negara banyak mengintervensi dan memberikan subsidi dalam kebijakan sosial dan kesejahteraan. Pemikiran T. H. Marshall kerap menjadi pengaruh utama dari sistem seperti ini.
Meski tradisi intervensi negara banyak terjadi di negara-negara berpaham kiri, namun sebenarnya sulit untuk mengatakan program Jokowi-Ma’ruf ini benar-benar serupa dengan negara-negara tersebut. Untuk itu, istilah paling dekat dan paling aman boleh jadi adalah pro intervensi negara dan pro welfare spending atau pengeluaran di bidang kesejahteraan.
Secara umum, pandangan kesejahteraan ini mendorong institusi negara untuk mendanai berbagai hak-hak sosial masyarakat mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Selain itu, ada pula dana lain yang diberikan kepada individu, salah satunya adalah unemployment benefit atau dana bantuan kepada masyarakat yang belum mendapat kerja.
Corak ini terlihat jelas dari kampanye Ma’ruf dan kartu-kartu saktinya. Sebagai contoh, Kartu Pra Kerja ini sangat mirip dengan unemployment benefit di negara-negara berhaluan welfare state dengan pengeluaran kesejahteraan yang jor-joran. Dalam program tersebut, tidak hanya ada distribusi keahlian melalui balai latihan kerja, tetapi juga ada distribusi pendapatan melalui honor dari pemerintah.
Hal serupa berlaku untuk dua kartu lainnya, yaitu KIP Kuliah dan Kartu Sembako. Sebagaimana disebut di atas, negara kesejahteraan memberikan bantuan dalam hal pendidikan dan ini tergambar pada KIP Kuliah. Sementara itu, Kartu Sembako dapat dikategorikan ke dalam benefit lainnya yang lazim diberikan dalam negara kesejahteraan.
Meski sistem seperti ini tergolong royal membantu warga negara, sistem ini membutuhkan sistem pendanaan yang mumpuni. Salah mengelola, pengeluaran kesejahteraan terlampau deras dalam beberapa kasus memberikan krisis bagi suatu negara. Belum lagi, unsur perilaku di mana masyarakat menjadi malas karena hanya mengandalkan bantuan negara.
Kolaborasi dengan Negara
Berbeda dengan Ma’ruf yang menekankan pada pemberian bantuan pemerintah melalui kartu-kartu, Sandiaga justru memberi ruang kepada aktor non-pemerintah untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di negeri ini.
Ada satu kata kunci yang kerap meluncur dari mulut Sandiaga: kolaborasi. Sandiaga berpandangan bahwa idealnya tidak semua menjadi beban pemerintah. Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyebut bahwa dunia usaha harusnya bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini.
Selain itu, Sandiaga juga amat berfokus pada pemberian keterampilan kepada masyarakat melalui program rumah siap kerjanya. Melalui program ini, diharapakan masyarakat dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Ada kata kunci lain yang kerap hadir dari sosok cawapres nomor urut 02 tersebut. Kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi solusi lain dari Sandiaga untuk mengatasi berbagai masalah ketenagakaerjaan yang ada di Tanah Air.
Merujuk pada solusi-solusi Sandiaga tersebut, terlihat bahwa ada perbedaan secara filosofis dibandingkan Ma’ruf. Jika Ma’ruf menekankan pada intervensi negara melalui kartu-kartunya, Sandiaga justru mengambil langkah dengan meminimalkan intervensi negara dan mengundang aktor non-negara.
Berdasarkan kondisi tersebut, gagasan Sandiaga boleh jadi berakar dari pemikiran-pemikiran yang lebih non-statis ketimbang Ma’ruf. Meski begitu, bukan berarti Prabowo-Sandiaga sama sekali tidak menyentuh aspek negara kesejahteraan dalam programnya tersebut. Prabowo-Sandi tak bisa misalnya serta-merta dicap liberal karena meminimalisasi intervensi negara.
Dalam kadar tertentu, negara kesejahteraan dalam konsep Sandiaga lebih ke tengah dan mirip dengan gagasan Third Way milik Anthony Giddens. Di sana, ada upaya distribusi keahlian dari negara tetapi tidak sepenuhnya mendukung redistribusi penghasilan yang diatur oleh negara.
Hal tersebut terlihat terutama melalui program rumah siap kerja. Di satu sisi, ada unsur di mana negara memberikan semacam bantuan berupa distribusi keahlian, tetapi di sisi yang lain, negara tak memberikan kesetaraan penghasilan layaknya Ma’ruf melalui Kartu Pra Kerja. Alih-alih memberikan bantuan dana, Sandiaga justru mengatakan masyarakat tak perlu belas kasihan, tetapi perlu peluang.
Sandiaga tampak menghargai kesetaraan dan egalitarianisme layaknya Ma’ruf. Meski begitu, ada perbedaan jelas dalam pemenuhan hak-hak sosial antara Ma’ruf dan Sandiaga. Jika Ma’ruf tampak menganggap bahwa hak-hak sosial harus disediakan oleh negara melalui kartu-kartunya, Sandiaga tetap mengakui hak-hak tersebut, tetapi tidak sepenuhnya diberikan oleh negara dan menghargai kesempatan masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri.
Unsur-unsur tersebut serupa dengan analisis banyak ahli tentang Third Way milik Giddens. Di satu sisi, ada upaya untuk menciptakan kesempatan yang setara, tetapi di sisi yang lain ada penekanan pada tanggung jawab pribadi pada masing-masing individu.
Meski kerap dianggap tak berbeda, nyatanya kandidat-kandidat di Pilpres 2019 tetap memilki ciri khas masing-masing. Share on XSelain dalam hal penciptaan kesempatan kerja, unsur Third Way Prabowo-Sandiaga juga terlihat dalam kata kunci kolaborasi. Layaknya Third Way milik Giddens, Sandiaga juga menekankan kolaborasi atau kemitraan antara sektor publik dan sektor privat.
Jika disarikan, cukup aman jika kedua kandidat sama-sama ingin menyetarakan dan menyejahterakan masyarakat. Perbedaan terdapat dalam hal distribusi pendapatan dan intervensi negara.
Ma’ruf cenderung mengizinkan banyak intervensi negara melalui kartu-kartunya. Masyarakat tampak perlu dibantu dana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara itu, intervensi negara di program Sandi cenderung lebih minim. Meski masyarakat dibantu untuk meningkatkan kemampuan, mereka memiliki tanggung jawab sendiri atau menurut Sandi tak perlu belas kasihan sehingga tak mendapatkan bantuan dana dari negara.
Pada akhirnya, pemilih punya kendali untuk menentukan apakah subsidi ala Ma’ruf atau minim belas kasihan ala Sandi yang paling tepat untuk Indonesia lima tahun ke depan. Lalu, bagaimana menurutmu, filosofi siapa yang paling relevan untuk Indonesia? #berikanpendapatmu. (H33)
