Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan dan melantik sejumlah nama menteri dan wakil menteri baru guna melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Apakah ini berhubungan dengan dinamika politik internasional?
“The table is prepared for you” – Frank Ocean, penyanyi R&B asal Amerika Serikat (AS)
Akhir-akhir ini, pasti banyak warganet telah menonton sejumlah seri dan film untuk mengisi waktu-waktu senggang kala pandemi. Salah satu dari beberapa seri populer adalah Queen’s Gambit (2020).
Bagi mereka yang menggemari permainan catur, seri satu ini mungkin jadi salah satu seri yang bisa menginspirasi. Bagaimana tidak? Dalam permainan yang mengolah otak ini, pemain dituntut mempelajari setiap langkah pihak lawan.
Langkah-langkah taktis – bahkan strategis – pun disalurkan oleh Elizabeth Harmon ketika mengalahkan lawan-lawannya. Bukan tidak mungkin, berbagai taktik dan strategi ini dipelajarinya sebelum menghadapi lawan.
Ketika akan menghadapi pemain asal Rusia yang bernama Borgov, misalnya, Beth merasa perlu banyak berlatih dan mempelajari lebih banyak pola permainan catur. Bahkan, strategi dan taktik jitu turut dipersiapkan oleh kolega-koleganya yang juga berasal dari Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Kabinet Baru Jokowi ala Jepang?
Mungkin, ini juga yang tengah dipelajari oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di menit-menit akhir tahun 2020, mantan Wali Kota Solo itu akhirnya memutuskan untuk mengganti sejumlah formasi pemerintahannya.
Pada tanggal 22 Desember, Jokowi pun mengumumkan sejumlah wajah baru yang mengisi Kabinet Indonesia Maju. Nama-nama itu adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Tentu, pergantian dari sebagian posisi menteri Kabinet Indonesia Maju ini memiliki konskuensi politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, dianggap memiliki tambahan jatah menteri setelah Jokowi melantik Menag dan Mendag yang baru.
Menariknya, latar belakang partai politik dari para menteri ini bukanlah satu-satunya hal yang bisa memengaruhi dinamika politik. Bisa jadi, latar belakang personal mereka juga dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintahan Jokowi.
Pertanyaannya adalah bagaimana latar belakang tersebut dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah. Lantas, apakah mungkin susunan baru dari Kabinet Indonesia Maju ini juga bisa memengaruhi arah kebijakan politik luar negeri dari pemerintahan Jokowi?
“Mafia Berkeley” Baru di Reshuffle?
Latar belakang personal yang dimiliki oleh pejabat bukan tidak mungkin dapat memengaruhi arah kebijakan. Bahkan, dalam studi Hubungan Internasional (HI), tak jarang latar belakang dan kedekatan personal dapat menjadi salah satu level analisis.
Gus Yaqut yang kini menjabat sebagai Menag, misalnya, dinilai memiliki kedekatan tertentu dengan AS. Hal ini dilihat dari bagaimana organisasi yang dipimpinnya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, disebut berperan penting dalam kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke Indonesia pada akhir Oktober 2020 lalu.
Bila diperhatikan, sejumlah menteri baru yang dilantik Jokowi memiliki kedekatan pendidikan terhadap negara tertentu. Menparekraf Sandiaga Uno, misalnya, merupakan lulusan dari Wichita State University, Kansas, dan George Washington University, Washington, AS.
Selain Sandiaga, beberapa menteri lain juga merupakan lulusan dari kampus-kampus AS. Mendag Lutfi, misalnya, merupakan lulusan dari Purdue University, Indiana, AS.
Di luar menteri-menteri baru, sejumlah menteri lama juga merupakan lulusan kampus AS. Menteri Keuangan Sri Mulyani (Ani), misalnya, merupakan lulusan dari University of Illinois, Urbana-Champaign, AS.
Tidak dipungkiri, masih banyak menteri lain juga yang memiliki jejak pendidikan di AS – mulai dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dari Harvard University; Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro dari Univeristy of Illinois, Urbana-Champaign; Menteri BUMN Erick Thohir dari National University of California; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dari University of Michigan; hingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mehkumham) Yasonna Laoly dari North Carolina University.
Baca Juga: Tim Erick Kuasai Kabinet Jokowi
Dengan sederet menteri yang memiliki rekam pendidikan di AS ini, bukan tidak mungkin arah kebijakan dapat turut terpengaruhi. Dampak dari pendidikan tingkat tinggi ini bisa menjadi sebuah jenis kekuatan yang dimiliki oleh negara pemberi pendidikan. Konsep kekuatan ini dikenal sebagai soft power.
Soft power sendiri merupakan sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Joseph Nye dalam sejumlah tulisannya – seperti Public Diplomacy and Soft Power. Konsep ini kerap didefinisikan sebagai kemampuan suatu aktor politik untuk memengaruhi aktor lainnya agar memiliki keinginan yang sama.
Pendidikan tingkat tinggi pun kerap dinilai menjadi sumber soft power yang krusial. Bahkan, mantan Menteri Luar Negeri AS Colin Powell pernah menyebutkan bahwa pemimpin-pemimpin masa depan yang pernah menuntut pendidikan di negaranya adalah aset yang sangat berharga bagi AS.
Asumsi ini tidak lepas dari bagaimana nilai-nilai dan cara berpikir yang sejalan dengan nilai-nilai AS turut tersalurkan pada mereka yang dapat menjadi pejabat dan pemimpin di negara-negara lain. Bukan tidak mungkin, values ini akhirnya turut diterjemahkan dalam arah kebijakan.
Mungkin, contoh yang dapat diambil dari kekuatan soft power terhadap kebijakan negara lain ini dapat diambil dari fenomena kelompok Mafia Berkeley. Sebutan ini kerap disematkan pada lulusan-lulusan University of Berkeley, California, dan kampus AS lainnya yang menjabat pada fungsi ekonomi di era pemerintahan Soeharto.
Nama-nama yang disebut termasuk dalam Mafia Berkeley adalah Mohammad Sadli, Emil Salim, Subroto, Ali Wardhana, dan Widjojo Nitisastro. Tim ekonomi ala Orde Baru ini disebut-sebut menjadi biang di balik penerapan prinsip-prinsip liberal dari kebijakan ekonomi Soeharto.
Bila Mafia Berkeley dengan rekam pendidikan di AS dapat memengaruhi kebijakan Soeharto di era Orde Baru, bukan tidak mungkin soft power dalam rekam pendidikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dapat juga secara tidak langsung memengaruhi. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah soft power ini bisa membantu AS dalam menjalankan kepentingannya terhadap pemerintahan Jokowi.
Persiapan untuk Biden?
Menariknya, soft power yang bisa saja dimiliki oleh AS terhadap menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju ini bukan tidak mungkin dapat memengaruhi hubungan pemerintahan Jokowi dengan negara Paman Sam tersebut. Apalagi, situasi geopolitik kini yang diwarnai ketegangan dan persaingan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bisa mendorong negara Paman Sam untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan mitra-mitra strategisnya.
Strategi ini disebut oleh John Mearsheimer sebagai upaya offshore balancing. Dalam tulisannya yang berjudul The Case for Offshore Balancing, profesor politik di University of Chicago, AS, tersebut menjelaskan bahwa AS membutuhkan mitra-mitranya untuk menghalau kekuatan RRT.
Strategi inilah yang menurut Mearsheimer luput dari pemerintahan Donald Trump. Seperti yang diketahui, pemerintahan Trump di AS lebih menekankan pada doktrin yang cenderung isolasionis dengan menempatkan AS sebagai tujuan kebijakan luar negeri utama.
Baca Juga: Jokowi dan Kehancuran Kosmopolitanisme
Arah politik luar negeri seperti ini membuat banyak mitra AS semakin renggang dengan negara Paman Sam itu. Bahkan, sejumlah negara Asia Timur dan Asia Tenggara mulai tidak yakin dengan kepemimpinan AS – terlihat dari lahirnya kesepakatan dagang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Menariknya, Mearsheimer menilai bahwa semua ini akan berubah di bawah pemerintahan Joe Biden – presiden terpilih dalam Pilpres AS 2020. Berdasarkan formasi pejabat baru di bidang luar negeri, Biden dinilai akan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Bukan tidak mungkin, perubahan politik luar negeri AS ini juga akan ditanggapi oleh pemerintahan Jokowi di Indonesia. Pergantian formasi Kabinet Indonesia Maju di akhir tahun 2020 ini, misalnya, bisa jadi keputusan yang ditujukan untuk menyongsong transisi pemerintahan AS pada Januari 2021 nanti.
Reshuffle kabinet ini juga bisa saja sejalan dengan arah kebijakan Jokowi yang kerap dinilai berorientasi pada keuntungan dan pembangunan domestik. Seperti yang dijelaskan oleh Ben Bland dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions, mantan Wali Kota Solo tersebut dinilai menerapkan pragmatisme dalam politik dan kebijakan luar negerinya.
RRT, misalnya, kini dinilai dekat dengan pemerintah Indonesia karena dianggap dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur dan peningkatan perdagangan. Kontribusi ekonomi inilah yang akhirnya melandasi hubungan Jokowi dengan negara yang dipimpin oleh Xi Jinping tersebut.
Dengan adanya sinyal bahwa Biden akan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia, Jokowi boleh jadi menempatkan sejumlah orang yang bisa lebih mudah berinteraksi dengan AS. Mendag Lutfi, misalnya, merupakan mantan Duta Besar RI untuk AS.
Lutfi juga disebut berperan menyukseskan perpanjangan fasilitas dagang Generalized System of Preferences (GSP) yang sempat akan dicabut oleh pemerintahan Trump. Prestasi Lutfi ini bisa saja mendasari keputusan Jokowi untuk menempatkannya di fungsi perdagangan – guna menjaga atau meningkatkan surplus perdagangan Indonesia terhadap AS.
Selain Lutfi, Gus Yaqut juga bisa memainkan peran penting bagi AS. Nahdlatul Ulama (NU), misalnya, kini dinilai semakin dekat dengan RRT dalam sejumlah bidang – seperti beasiswa. Bukan tidak mungkin, dengan kehadiran Gus Yaqut sebagai unsur NU yang lebih dekat dengan AS, Biden dapat menjalankan upaya balancing terhadap Tiongkok pada tingkat kemasyarakatan di Indonesia.
Meski begitu, gambaran akan adanya pengaruh dinamika politik internasional terhadap keputusan reshuffle oleh Jokowi ini belum tentu benar adanya – mengingat Biden baru akan menjabat pada Januari 2021 nanti. Mungkin, akan lebih menarik untuk terus diamati hasilnya ketika Biden telah dilantik. (A43)
Baca Juga: Menag Yaqut dan Bayang Cuan AS
