Site icon PinterPolitik.com

Ada Apa Dengan Jokowi-JK?

S13

Foto: Istimewa

Rumor Politik

PinterPolitik.com

“The career of politics grants the feeling of power” – Max Weber (1864-1920)

[dropcap size=big]P[/dropcap]erbedaan merupakan hal yang wajar karena tidak ada satupun manusia yang diciptakan sama persis dengan manusia lain. Namun, bagaimana jika perbedaan itu terjadi dalam satu pemerintahan yang sama? Ibaratnya kaki dan tangan dalam satu tubuh, kalau saling berbeda keinginan dan kepentingan tentu akan membuat seseorang linglung dan tidak tahu akan ke mana. Demikianlah kalau dalam satu pemerintahan, jika pemimpin-pemimpinnya saling berbeda jalur, tentu pemerintahan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Itulah salah satu rumor politik yang kuat berhembus dalam beberapa bulan terakhir: ada perbedaan pandangan terselubung antara orang nomor 1 dan nomor 2 di negara ini. Kabarnya ada persinggungan antara kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Benarkah demikian?

Rumor tersebut menguat di sepanjang gelaran Pilkada Jakarta putaran 2. Setidaknya hal tersebut bisa dibaca dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh keduanya. Rumor tersebut juga sudah bermunculan sejak berbagai aksi besar dengan tajuk ‘Bela Islam’ digelar beberapa bulan lalu. Kini rumor tersebut juga menguat di seputaran wacana reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK.

Isu yang paling sering dibicarakan adalah terkait keinginan Wakil Presiden JK untuk menggeser Jokowi dari jabatannya sebagai presiden. Rumor tersebut awalnya muncul dalam beberapa media blog yang saat ini sudah diblokir pemerintah karena dianggap menyebarkan ‘hoax’ atau berita bohong.

Banyak pihak tentu meragukan kebenaran isu tersebut, apalagi ditulis dalam blog yang bisa dibuat oleh siapa saja. Beberapa media blog juga diblokir menyusul tersebarnya meme tentang komentar JK yang mengkritik aksi karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Namun, isu tersebut ternyata bukan isapan jempol semata. Beberapa pengamat dan mantan praktisi di dunia pemerintahan – yang tidak mau disebutkan namanya – mengatakan bahwa sebetulnya pertarungan inilah yang sedang menghiasi panggung politik nasional. Pertarungan ini pun masih akan menghiasi konstelasi politik di tingkat nasional dalam beberapa waktu ke depan hingga pemilihan presiden di tahun 2019.

Persinggungan kepentingan antara presiden dan wakil presiden ini seolah mengulang fenomena yang sama seperti yang terjadi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan JK periode 2004-2009. Saat itu, istilah ‘matahari kembar’ dipakai untuk menggambarkan persinggungan antara SBY dan JK. Saat ini, persinggungan yang sama muncul lagi, bahkan dirasakan semakin tajam menjelang setengah jalan pemerintahan Presiden Jokowi.

Beda pendapat antara Jokowi dan JK sebetulnya sudah sering terjadi sejak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Soal perampingan kabinet misalnya, Jokowi mengatakan perlu perampingan jumlah kementerian dan jumlah eselon di kementerian, sementara JK berpandangan perampingan kabinet justru akan menguras banyak energi dan jumlah 34 menteri untuk mengurus 250 juta rakyat Indonesia sudah cukup ramping.

Begitu juga soal lelang menteri yang diusulkan Jokowi, namun tidak disetujui oleh JK. Kemudian, Jokowi pernah membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, sebaliknya JK justru menuturkan jadi atau tidaknya Budi Gunawan dilantik bergantung pada putusan praperadilan. Bahkan, tentang Budi Gunawan, JK juga mengatakan akan melantik Budi Gunawan jika menduduki jabatan sebagai presiden.

Baca juga :  AHY, the New “Lee Hsien Loong”?

Begitupun tentang pembentukan Kantor Staf Kepresidenan yang dibentuk Jokowi dan dipimpin langsung kawan lama Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan. Sementara JK menyatakan tak tahu adanya pelantikan Luhut untuk duduk di posisi tersebut. Masih banyak perbedaan pandangan lain, misalnya tentang PSSI, kinerja menteri, dan lain sebegainya. Maka, tidak heran, hingga saat ini perbedaan di antara keduanya terus terjadi.

Jalan Politik JK

Publik tentu masih ingat dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus politisi senior PDIP, Tjahjo Kumolo saat menanggapi rencana aksi demo besar 411 pada November 2016 lalu. Saat itu, Tjahjo menyebut bahwa ada pihak yang ingin sekali menjadi presiden negara ini. Namun, Tjahjo meminta agar pihak yang tidak disebutkan namanya itu menghormati mekanisme demokrasi dan menunggu sampai periode pemilihan presiden berikutnya.

Hanya Menteri Tjahjo yang tahu siapa pihak yang ia sebutkan itu. Namun, tensi politik saat itu membuat banyak yang menilai bahwa pihak yang dimaksudkan oleh Menteri Tjahjo adalah JK. Hal ini beralasan, mengingat jika dibandingkan dengan elit politik lain, JK dinilai punya kontribusi yang besar terhadap gerakan protes tersebut. Agaknya sulit menuduh elit politik lain – misalnya SBY atau Prabowo – sebagai pihak yang ada di belakang gerakan massa tersebut.

JK adalah ketua Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017. Dengan demikian, ia punya pengaruh yang besar terhadap gerakan atas nama Islam.

Apalagi, menjelang Pilkada Jakarta, penggunaan masjid sebagai sarana kampanye politik juga semakin sering terjadi. Sementara pada saat yang sama, tidak ada tanggapan berarti dari Dewan Masjid terkait masalah tersebut. Dewan Masjid sempat mengeluarkan pernyataan sikap terkait penggunaan tempat ibadah sebagai sarana politik yang bahkan menjurus pada perpecahan bangsa, namun hal itu dinilai tidak cukup.

JK sendiri sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia juga tidak pernah berkomentar dan – oleh beberapa pihak – dianggap membiarkan kampanye politik terjadi dalam ceramah-ceramah di masjid. Padahal, posisi ketua Dewan Masjid Indonesia dianggap penting untuk mencegah perpecahan bangsa dan menyerukan kesejukan dalam politik.

Jalan politik JK yang beberapa kali menggoyang Jokowi salah satunya bisa dilihat pada pertengahan tahun 2015 lalu. Saat itu, JK adalah salah satu pihak yang menentang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli – menteri yang dipilih Jokowi – terkait target listrik 35.000 megawatt (MW) yang menurut Rizal Ramli tidak rasional untuk dicapai pada tahun 2019.

Engkus Munarman, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Energi dan Lingkungan (PKEL) dalam tulisannya di Rakyat Merdeka Online (rmol.com) menyebutkan bahwa kepentingan bisnis JK sangat besar dalam program-program tersebut. Hal itulah yang membuat Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, dibela oleh JK. Kepentingan bisnis JK sangat besar di bidang migas dan kelistrikan, mengingat Kalla Group punya beberapa usaha yang bergerak di bidang-bidang tersebut.

JK Dalam Pilkada Jakarta

JK juga dinilai berseberangan dengan Jokowi dalam Pilkada DKI – yang oleh beberapa pengamat – dianggap sebagai bagian dari manuver JK untuk menggoyang legitimasi kepemimpinan Jokowi. Sebagai pasangannya saat menjabat Gubernur Jakarta antara 2012-2014 sekaligus sebagai bagian dari PDIP, Jokowi tentu saja mendukung Ahok-Djarot. Namun, JK disebut-sebut mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi). Padahal, JK berasal dari Partai Golkar yang mendukung Ahok.

JK juga sering berseberangan dengan Ahok. Hal ini terlihat dalam beberapa kesempatan, misalnya ketika ia mengkritik Ahok yang terlalu sering meminta maaf ketika menghadapi kasus penistaan agama, atau ketika mengkritik Ahok dan DPR yang saat itu bertikai gara-gara anggaran siluman.

Baca juga :  IKN dan Sejarah Tanah Kerajaan Tanah Kalimantan

Sebetulnya hal tersebut wajar, mengingat itu adalah hak politik dan pilihan politik setiap orang berbeda-beda. Namun, hal tersebut menjadi agak aneh, mengingat beberapa waktu belakangan, gerakan politik melawan Ahok justru mengarah pada gerakan politik melawan Jokowi. Hal ini kuat terasa pada demonstrasi 411 di mana saat itu JK-lah yang menemui para pendemo.

Selama beberapa bulan terakhir, energi politik nasional sangat dipengaruhi oleh situasi politik Jakarta – yang mulai menjurus pada perpecahan kebangsaan dengan menggunakan isu-isu SARA dan dianggap sudah terlalu berlebihan. Hal itulah yang menyebabkan banyak media asing yang mengulas isu intoleransi dalam Pilkada Jakarta. Namun, JK justru balik mengkritik media-media tersebut yang menurutnya terlalu berlebihan.

“Karena ada imam besar dianggap keras, padahal dukung saja ini, apapun demokrasi, siapapun, apakah yang dipilih oleh yang ringan yang keras, tetap dong demokrasi, tidak ada bedanya. Karena dipilih orang banyak. Mudah-mudahan dapat dipahami bahwa yang menang demokrasi. Kita hormati semuanya,” demikian kata JK dalam suatu kesempatan menanggapi pemberitaan media-media asing tersebut.

Banyak pihak juga mengaitkan dukungan JK kepada Anies-Sandi juga terkait keberadaan Erwin Aksa, salah satu keponakan JK dalam tim sukses Anies-Sandi. Erwin Aksa adalah orang yang meminjamkan helikopter untuk dipakai Anies saat berkunjung ke Balai Kota sehari setelah Pilkada DKI putaran kedua dilaksanakan.

Erwin dianggap sebagai salah satu orang yang menggalang dukungan bagi Anies-Sandi di kalangan pengusaha, meskipun ia berasal dari Partai Golkar yang mendukung Ahok-Djarot – hal yang juga menggambarkan pertarungan dalam Partai Golkar antara faksi JK dengan faksi-faksi politik yang lain.

Erwin Aksa (paling kiri) saat menemani Anies mengunjungi Ahok di Balai Kota (Foto: detik.com)

Matahari Kembar Jilid 2?

Pertentangan orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini kembali menguat di tengah isu reshuffle kabinet jilid 3. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi semakin sering mengkritik menteri-menterinya yang dianggap tidak memenuhi target kerja yang sudah ditetapkan. Menurut Jokowi, menteri bisa dicopot jika tidak mampu meraih target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu lalu.

Sementara JK justru menganggap reshuffle kabinet hanya akan terjadi jika ada ‘alasan kuat’, bukan hanya karena menteri tidak mencapai target. Menurutnya, jika berpatokan pada target, akan ada banyak menteri yang dicopot, mengingat banyak menteri yang tidak mencapai target kerja. Apa yang dikatakan JK ini tentu bertolak belakang dengan keinginan Jokowi yang ingin para menterinya memperoleh hasil kerja sesuai target pembangunan dan target kepemimpinan Jokowi sendiri.

Kontradiksi ini tentu akan kontraproduktif terhadap pembangunan ekonomi dan pencapaian hasil kerja pemerintahan secara keseluruhan. Ibaratnya, ada dua ‘matahari’ dalam pemerintahan. Jika RI 1 dan RI 2 saja berkonflik, bagaimana mau mengharapkan negara ini bisa maju – terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut.

Pada akhirnya, ‘apakah Jokowi dan JK sedang mengalami pertentangan’ akan menjadi pertanyaan yang terus menarik untuk dibahas hingga akhir kepemimpinan keduanya, atau hingga ada manuver politik besar yang terjadi di sisa masa kepemimpinan keduanya.

Tujuan akhir dari berpolitik adalah memang untuk meraih kekuasaan. Karir politik seseorang juga bisa tergambar dari jabatan politik paling tinggi yang bisa diraihnya. Mungkin saja hal itu yang sedang diupayakan oleh JK – jika berbagai rumor politik tersebut benar. Posisi presiden mungkin akan membuatnya dikenang dan mungkin lebih mampu mengamankan bisnis keluarganya, who knows.

Bagi awam dan pengamat politik, hal ini akan menjadi bab-bab lain dari cerita seru dunia politik Indonesia. Selama negara ini masih aman dan damai, tema-tema tersebut akan tetap menjadi bahan diskusi menarik di warung-warung kopi. (S13)

 

Exit mobile version