Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) partai ke-45 beberapa waktu lalu, PDIP dihadapkan pada pertanyaan besar: akan ke manakah arah partai tersebut pasca kekuasaan Megawati Soekarnoputri berakhir?
PinterPolitik.com
“Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan dirinya sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. ”
– Megawati Soekarnoputri, pada HUT ke-45 PDIP, 10 Januari 2018 –
[dropcap]T[/dropcap]ak ada yang membantah bahwa pesona Soekarno adalah salah satu titik tumpu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Walaupun bukan Soekarno yang mendirikan PDIP, tetapi pesona bapak pendiri bangsa ini setidaknya cukup terlihat dalam diri putrinya sekaligus tokoh sentral partai banteng moncong putih ini, Megawati Soekarnoputri – sekalipun banyak pihak termasuk saudarinya sendiri, ‘menuding’ Mega sekedar ‘menjual’ citra ayahnya.
Yang jelas, di usianya yang ke-45, PDIP telah membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan politik utama Indonesia, setidaknya dalam dua dekade terakhir.
Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan HUT ke-45 PDIP di Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).
(Foto: Biro Pers Setpres) pic.twitter.com/cRnczbrzr3— Sekretariat Negara (@KemensetnegRI) January 11, 2018
Maka, ulang tahun yang dirayakan pada 10 Januari 2018 lalu juga menjadi cerminan kekuasaan partai yang kini menjadi kekuatan utama pemerintahan yang berkuasa. PDIP juga adalah salah satu kekuatan gerakan Reformasi di 1998 yang menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru di Indonesia.
Namun, di tengah pujian terhadap karakter partai yang begitu nasionalis dan menjunjung kebhinekaan, nyatanya sentralistik kekuatan politik yang hanya ada pada Megawati membuat kebijakan partai seringkali bermuara pada ‘apa kata ibu ketua’.
Akibatnya, PDIP menjadi partai yang cenderung oligarkis dan ‘mulai’ mengabaikan demokrasi yang meritokratis – yang memberikan setiap kader kesamaan kesempatan berdasarkan prestasi.
Hal tersebut makin terlihat belakangan ini, di mana beberapa kader partai yang terlihat berprestasi nyatanya sulit untuk mendapatkan jabatan publik yang sebenarnya sangat layak bagi mereka.
Masalah ini juga menjadi ‘agak’ negatif, dan memunculkan selentingan bahwa jika tidak ‘cium tangan’, maka tidak ada ‘kursi kosong di dalam kereta’. Apa yang terjadi pada Pilgub Sumatera Utara (Sumut) mungkin merupakan salah satu contohnya.
Dalam sebuah partai modern – yang sering digembar-gemborkan oleh PDIP – fenomena tersebut tentu bertentangan dengan konsep demokrasi yang menjadi marwah utama partai banteng. Lalu, apakah demokrasi tanpa basis meritokrasi ini adalah arah politik PDIP ke depan?
PDIP: Partai Oligarki Tunggal
Hampir setengah abad partai banteng berdiri, sebelumnya dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tanpa embel-embel ‘perjuangan’. PDIP memang secara resmi baru terbentuk pasca tragedi ‘Kudatuli’ atau kerusuhan 27 Juli 1996 – dikenal juga dengan sebutan ‘Peristiwa Sabtu Kelabu’.
Saat itu, pemerintahan Soeharto diduga menaruh curiga pada Megawati setelah menjadi pemimpin PDI pasca putri Soekarno itu memenangkan kekuasaan partai dalam Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 1993. Apalagi, setelah dipimpin Megawati, kantor DPP PDI sering menggelar Mimbar Bebas yang diisi oleh tokoh-tokoh pengkritik Orde Baru.
Peristiwa Kudatuli memang menandai kembali menguatnya peran trah Soekarno dalam politik nasional sekaligus menjadikan Megawati sebagai salah satu oligarki politik hingga sekarang. Ini juga menandai kehadiran PDIP sebagai kekuatan politik yang sering mengatasnamakan ‘wong cilik’ – walaupun istilah ini belakangan sering berbalik menjadi kritik bagi PDIP sendiri.
PDIP pun terus kokoh dan dalam dua dekade terakhir punya kekuatan politik yang cenderung stabil. Partai yang identik dengan warna merah ini tercatat memenangkan 2 kali Pemilihan Umum, yakni pada tahun 1999 dengan 33 persen suara dan pada 2014 dengan 18,95 persen suara.
Namun, sentralistik kekuasaan partai yang berpusat pada Megawati Soekarnoputri yang telah menjabat sebagai Ketua Umum untuk 4 periode (1999-2020), membuat PDIP juga sering dikritik. Partai banteng ini dianggap sebagai salah satu partai yang bagus dalam pengkaderan, namun kekuatan politiknya masih sentralistik di mana kebijakan dan kepemimpinannya ditentukan oleh orang yang sama.
PDIP adalah salah satu contoh partai dengan oligarki tunggal sebagai penguasa absolut – pernyataan yang mungkin akan kurang disukai oleh para kadernya. Nyatanya, Megawati memang menjadi kekuatan utama dan punya hak veto terhadap semua kebijakan partai.
Di Indonesia, beberapa partai politik memang memiliki tokoh sentral sebagai patron utama. Selain PDIP, tercatat Demokrat, Gerindra, Perindo, hingga Nasdem menjadi partai oligarki tunggal. Partai-partai tersebut punya patron tunggal yang menjadi penentu utama kebijakan partai.
Apakah ini buruk?
Di satu sisi, partai-partai macam ini punya kelebihan, di mana politik di internal partai menjadi lebih terkendali akibat adanya sentralisasi kekuasaan. Namun, kelemahannya adalah meritokrasi atau kesamaan kesempatan seringkali menjadi sulit terpenuhi.
Maka, tidak heran banyak yang menilai partai-partai di Indonesia terjebak kartel oligarki karena kebijakan dan kepemimpinannya ditentukan oleh orang yang sama.
Ahli politik Amerika Serikat Valdimer Orlando Key Jr – lebih dikenal dengan V.O. Key – menyebutkan setidaknya ada 3 komponen utama sebuah partai modern: the voters (kekuatan elektoral partai), the party organization (organisasi partai), dan the office (bagaimana partai tersebut memegang pemerintahan).
PDIP memang dianggap cukup baik dalam memenuhi tiga unsur tersebut. Secara elektoral PDIP punya massa yang loyal, secara organisasi cukup baik – terbukti dengan menjadi partai pertama di ASEAN yang meraih sertifikat ISO 9001:2015 dari lembaga sertifikasi International Certification Services Management (ICSM) – dan saat menjadi partai penguasa juga mampu menjalankan kekuasaan dengan baik, walaupun untuk kategori terakhir, kebijakannya masih dikritik hingga saat ini.
Sebagai catatan, ISO 9001:2015 adalah sertifikat untuk organisasi yang telah memenuhi kualitas sistem manajemen.
Namun, dalam tulisan lain, Seth E. Masket menyebut salah satu ciri partai modern adalah adanya digression on patronage atau berkurangnya peran patron politik dalam partai tersebut. Tanpa adanya penurunan peran patron, sulit melihat sebuah partai politik menjadi institusi politik yang modern.
begitu terlihat bahwa PDIP adalah partai demokrasi yg sangat oligarki https://t.co/qdUn9glzXo
— bagos balghi (@bebasberkembang) January 10, 2018
Hal inilah yang masih akan menjadi batu sandungan bagi PDIP dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi, identitas ‘demokrasi’ yang meritokratik tentu menjadi sangat bertolak belakang dengan kondisi ‘apa kata ibu ketua’.
Dominasi patron politik memang akan menjadi batu sandungan partai ini karena bagaimanapun juga PDIP adalah Megawati dan Megawati adalah PDIP. Hal ini membuat kader dengan kualitas yang menjanjikan dengan track record yang bagus seringkali tidak terpilih untuk diusung menjadi pejabat publik, hanya karena penilaian ketua umum.
Fenomena yang terjadi pada mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang terjun ke Pilgub Sumut merupakan salah satu contohnya.
Padahal, PDIP punya putera daerah Sumut yang baik secara kualitas, misalnya Maruarar Sirait atau Effendi Muara Sakti Simbolon. Beberapa selentingan yang mencuat menyebut kedua kader tersebut tidak disetujui oleh Megawati untuk menjadi pemimpin di Sumatera Utara.
Dengan kondisi yang demikian, cita-cita partai modern sepertinya masih akan menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi PDIP. Selain itu, Megawati telah berusia 70 tahun dan memasuki masa senja karir politik. Tanpa kaderisasi yang baik dan calon pengganti yang sepadan, sulit untuk melihat banteng akan tetap kokoh dalam beberapa tahun ke depan.
After Megawati?
Akan seperti apa PDIP setelah Megawati? Mungkin pertanyaan ini seharusnya dipikirkan oleh kader-kader PDIP sendiri. Dengan bergantung pada pesona Soekarno, maka menjadikan trah Soekarno sebagai penerus Megawati adalah pilihan yang masuk akal. Persoalannya adalah siapa garis darah Soekarno berikutnya yang akan menjadi tokoh sentral partai?
Beberapa nama seperti Puan Maharani, Prananda Prabowo, hingga Puti Guntur Soekarno memang menjadi pilihan logis atas dasar garis darah. Selain itu, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bisa menjadi alternatif pilihan yang cocok, sekalipun bukan keturunan Soekarno. Namun, apakah mereka punya kapasitas menjadi oligarki baru di PDIP?
Untuk sampai pada titik kapasitas politik setara Megawati, sepertinya masih sangat jauh. Namun, itu adalah pilihan yang logis bagi PDIP jika tetap ingin menjadi kekuatan politik utama.
Oleh karena itu, kaderisasi calon pengganti Mega memang sudah harus dilakukan sejak saat ini. Sayangnya, secara kapasitas, 3 nama trah Soekarno di atas oleh banyak pihak dianggap belum punya ‘pesona Soekarno’.
Mungkin hanya Puti Guntur Soekarno yang mulai menampakan pesona itu. Tapi, apakah Mega bersedia memberikan tampuk PDIP pada keponakannya ini, ketimbang pada Puan atau Prananda yang adalah anak kandungnya? Atau apakah Mega rela memberikan kursi ketua pada tokoh di luar trah Soekarno seperti Jokowi?
Sepertinya ini akan menjadi perdebatan bagi PDIP dan Megawati sendiri.
Yang jelas, jika PDIP ingin menjadi partai yang lebih modern, maka perlu ada penurunan peran patron politik. Pesona Soekarno tetap penting, tetapi meritokrasi juga tidak kalah esensial. Jika PDIP menjunjung tinggi prinsip ini, maka bisa dipastikan siapa pun pengganti Megawati, partai merah ini akan baik-baik saja. (S13)