Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, Presiden Jokowi pasti menang apabila maju kembali di Pilpres 2024. Masalahnya, jika benar terjadi amendemen Pasal 7, sosok besar seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat kembali maju. Bagaimana jika terjadi pertarungan antara Jokowi vs SBY di 2024?
“Do not think you command your way through like a Roman emperor.” – Rolf Dobelli, dalam buku The Art of Thinking Clearly
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari tengah menjadi perbincangan hangat. Ini karena manuver-manuvernya dalam mendorong wacana presiden tiga periode. Qodari menilai, untuk menjawab polarisasi di tengah masyarakat, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang menjadi representasi masing-masing kubu harus disatukan.
Qodari juga menjadi salah satu inisiator berdirinya Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Seknas JokPro) 2024. Menariknya, alumnus University of Essex, Inggris ini menilai Jokowi pasti menang jika maju kembali.
“Hemat saya PDIP kalau ingin menang lagi tahun 2024 lebih aman dan pasti jika Pak Jokowi yang maju ketimbang simulasi dan kombinasi lainnya,” begitu paparnya pada 19 Juni.
Sekilas, pendapat Qodari memang masuk akal. Sampai saat ini belum ada kandidat yang dapat menyaingi elektabilitas Jokowi. Namun, tampaknya ada kalkulasi yang dilupakan. Katakanlah terjadi amendemen Pasal 7, sehingga presiden dan wakil presiden dapat menjabat sebanyak tiga periode, itu justru memberi peluang bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).
Baca Juga: Tiga Periode, Mitos Suara Rakyat?
Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono pada 16 Maret. “Dan juga membuka peluang bagi Pak SBY untuk maju, istilahnya itu bisa el clasico, dua-duanya ini pernah sampai 2 periode,” begitu paparnya.
Memang ada yang menyebut sangat kecil kemungkinan SBY untuk maju. Saat ini, Partai Demokrat juga terlihat begitu gigih mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, bagaimana jika sederet kemungkinan itu salah? Bagaimana jika SBY benar-benar maju dan kembali menggandeng JK?
Sedikit membuat perandaian sakti, bagaimana jika di Pilpres 2024 terjadi pertarungan antara Jokowi-Prabowo vs SBY-JK? Kira-kira siapa yang akan menang?
Perbandingan Modal Politik
Berhubung ini adalah perandaian sakti, untuk menjawabnya kita perlu membandingkan modal politik atau political capital kedua pasangan tersebut.
Kimberly L. Casey dalam tulisannya Defining Political Capital menyebut modal politik sebagai konsep penting untuk memahami pertukaran dan hubungan politik. Modal politik adalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan gabungan berbagai modal yang membuat politisi memiliki daya tawar.
Mengutip teori interconvertibility dari Pierre Bourdieu, Casey memetakan berbagai jenis modal yang dapat menjadi modal politik, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (SDM) (human capital), modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolis, dan modal moral.
Kendati dapat dipetakan menjadi tujuh jenis, Casey menegaskan pada dasarnya tidak ada modal politik yang murni. Artinya, besar tidaknya daya tawar suatu modal tergantung atas pasar politik atau modal apa yang tengah dibutuhkan.
Seperti penekanan Casey, modal politik tidaklah baku dan bergantung atas “tren pasar”. Untuk saat ini, sekiranya ada empat modal utama yang menentukan kemenangan, yakni modal partai politik (parpol), modal ekonomi, modal relasi internasional, dan modal simbolis.
Terkait modal parpol, itu sudah jelas, ada presidential threshold (PT) 20 persen. Kedua pasangan telah memenuhi ini. Jokowi-Prabowo tentu diusung oleh PDIP (19,33 persen) dan Gerindra (12,57 persen) yang total suaranya mencapai 31,9 persen.
Baca Juga: Manajemen Isu, SBY Ungguli Jokowi?
Sementara SBY-JK, gabungan suara Demokrat (7,77 persen) dan Golkar (12,31 persen) mencapai 20,08 persen. Ini tentunya dengan catatan pengaruh JK masih besar di partai beringin.
Lalu modal ekonomi, pertarungan mungkin lebih antara para cawapres. Prabowo dan JK adalah pebisnis sukses. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 27 Maret 2021, kekayaan Prabowo mencapai Rp 2.029.339.519.335 (Rp 2 triliun). Sementara JK, dalam LHKPN Maret 2019, kekayaannya mencapai Rp 900.837.737.179 (Rp 900 miliar).
Ini tentunya bukan hanya soal kekayaan pribadi. Prabowo dan JK memiliki relasi bisnis yang luas, baik dalam maupun luar negeri. Suka atau tidak, besarnya ongkos politik membuat logistik menjadi variabel yang begitu penting.
Nah, kemudian ada modal relasi internasional. Ini yang mungkin menjadi pembeda. Damien D. Cheong, Stephanie Neubronner, dan Kumar Ramakrishna dalam tulisan mereka Foreign Interference in Domestic Politics menjelaskan bahwa campur tangan asing dilakukan oleh kekuatan-kekuatan negara lain guna memenuhi kepentingan mereka.
Bahkan, tidak jarang kekuatan-kekuatan asing ini melalukan kultivasi terhadap politisi lokal. Kultivasi ini kadang dilakukan dengan membangun jaringan personal dan pertemanan (friendship).
Di Indonesia, pergantian kepemimpinan memang kerap dikaitkan dengan intervensi asing, khususnya dari Amerika Serikat (AS). Contoh yang banyak disebut adalah turunnya Soekarno dan Soeharto.
Saat ini, suka atau tidak, seperti penegasan Erhard Eppler dalam bukunya The Return of the State?, penetrasi dalam globalisasi telah memberi karpet merah atas arus modal asing. Artinya, untuk menunjang kerja ekonomi, kandidat presiden memang membutuhkan hubungan dengan negara-negara besar seperti AS.
Di sini kelebihan pasangan SBY-JK. Kendati Prabowo juga merupakan pebisnis sukses, citranya di AS tidaklah begitu baik. Potensi ganjalan ini telah dibahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Biden Ganjal Prabowo Maju di 2024?.
JK yang kerap mewakili Indonesia di forum internasional, serta SBY yang dikenal memiliki legacy demokrasi jelas diuntungkan.
Terakhir adalah modal simbolis. Di tengah era digital saat ini, citra adalah variabel yang begitu penting. Nah, SBY dapat tampil menggunakan tagline “kembali ke yang lebih baik”. SBY dapat memanfaatkan legacy demokrasinya.
Seperti yang diketahui, di bawah kepemimpinan Jokowi, indeks demokrasi justru mengalami kemunduran. Dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia pada 2020 mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir.
Lalu ada pengesahan Omnibus Law dan revisi UU KPK, serta utang negara yang dapat digunakan sebagai target serangan politik.
Terkait utang, baru-baru ini Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengungkapkan kekhawatirannya atas tren kenaikan utang negara. Ada pula prediksi Indef yang menyebut utang dapat menembus Rp 10 ribu triliun.
Well, jika benar-benar berhadapan, menimbang pada modal politik yang ada, mungkin SBY-JK akan menang melawan Jokowi-Prabowo.
Langkah Catur Qodari?
Jika kalkulasi tersebut tepat, maka Qodari telah melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Jepang di Perang Dunia II. Ilmuwan politik AS, Francis Fukuyama dalam tulisannya 2034, menyebut Jepang melakukan miscalculation ketika menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941.
Saat itu, Jepang terjebak pada kalkulasi bahwa AS tidak mungkin mengambil cost besar menyeberangi Laut Pasifik untuk menyerang baik. Namun, seperti yang diketahui, kalkulasi itu keliru. AS mengambil harga besar dan menjatuhkan bom atom ke Hirosima dan Nagasaki. Jepang terperangkap dalam prediksinya.
Persoalan ini dapat kita sebut sebagai politik catur. Patrick Burns dalam tulisannya Political Chess is Game of Chance as End Game Nears menggunakan catur sebagai metafora politik ketika menyebutkan setiap gerakan yang dilakukan politisi dapat dianalisis dan ditafsirkan.
Hugh Patterson dalam tulisannya The Politics of Chess menyebutkan, sama halnya dengan catur, untuk menghindari kekalahan di politik, maka harus dihindari serangan yang prematur dan menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi berbagai pertempuran yang mungkin.
Baca Juga: Jokowi Tiga Periode, Kepentingan Siapa?
Nah, bertolak dari politik catur, Qodari harus berhati-hati agar jangan melakukan serangan prematur dan mengantisipasi setiap kemungkinan pertempuran. Dengan kepercayaannya akan kemenangan Jokowi, patut diduga ia tidak memperhitungkan kemungkinan SBY-JK maju menantang Jokowi-Prabowo.
Jika benar demikian, Qodari tampaknya terjebak dalam apa yang diwanti-wanti oleh Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan. Manusia kerap kali terlalu percaya diri pada prediksi masa depannya karena tidak mengetahui atau memperhitungkan semua variabel yang ada.
Seperti kutipan pernyataan Rolf Dobelli di awal tulisan. Jangan berpikir kita adalah Kaisar Romawi yang dapat melakukan apa pun.
Well, pada akhirnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, tulisan ini adalah perandaian sakti. Jangankan majunya SBY-JK, amendemen Pasal 7 juga belum tentu terjadi. Kita nikmati saja orkestra politik yang ada. (R53)
