Ibu Kota Baru, Jokowi’s Gambit?

Ibu Kota Baru Jokowi’s Gambit
Presiden Jokowi seusai meminta izin pemindahan ibu kota pada pidato kenegaraannya dalam Sidang Bersama DPR-DPD. (Foto: Setkab)
7 minute read

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat saja menjadi warisan politiknya. Meski begitu, rencana ibu kota baru ini bisa saja menjadi gambit politik bagi Jokowi.


PinterPolitik.com

“Build a legacy and hope my ni***s be up with me” – Trippie Redd, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Sebagian dari kita mungkin sering kali merasa bosan ketika belajar mengenai sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Namun, peristiwa dan situasi di masa kini sebenarnya dapat tercerminkan oleh peristiwa-peristiwa di masa lalu.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini digadang-gadang oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) misalnya, sebelumnya pernah terjadi di tanah Nusantara pada masa lampau. Salah satu pemindahan serupa pernah terjadi pada masa Kerajaan Mataram Kuno.

Seperti Jokowi, Raja Rakai Sumba Dyah Wawa yang berkuasa pada tahun 919-925 SM memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat bencana alam seperti gempa bumi dan banjir lahar yang terjadi akibat erupsi Gunung Merapi. Pemindahan pusat kerajaan ini tercatat dalam berbagai prasasti, seperti Air Kali, Kinawe, Kambang Sri Jebung, dan Biota.

Mungkin, Jokowi juga ingin tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota seperti Rakai Dyah Wawa yang dikenang dalam berbagai prestasi. John McBeth dalam tulisannya di Asia Times menjelaskan bahwa mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin menorehkan prestasi dalam kepemimpinannya guna menciptakan keseimbangan pembangunan antar-wilayah Indonesia.


Namun, rencana pemindahan ibu kota tersebut bisa saja menjadi gambit – sebuah tindakan dalam suatu permainan atau situasi lain yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sekaligus risiko – bagi Jokowi. Pasalnya, salah satu survei milik Median menunjukkan bahwa 45,3 persen masyarakat tidak sepakat dengan rencana pemindahan tersebut.

Pertanyaannya, jika pemindahan ibu kota ini dapat menjadi prestasi kepresidenan Jokowi, apa dampak politik dari prestasi tersebut? Lalu, apa tantangan lain yang dihadapi Jokowi?

Warisan Politik

Rencana Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim bisa saja meninggalkan warisan politik tersendiri bagi masyarakat. Sang presiden juga disebut-sebut telah menorehkan warisan sebagai “Presiden Infrastruktur.”

Warisan politik seperti ini biasanya akan menjadi memori yang bertahan di ingatan masyarakat. Setidaknya, anggapan inilah yang diungkapkan oleh Christian Fong, Neil Mahotra, dan Yotam Margalit dalam tulisan mereka yang berjudul Political Legacies.

Terbentuknya ingatan publik terhadap seorang politisi dapat bersumber dari dua macam warisan, yakni hard legacy dan soft legacy. Hard legacy berasal dari kebijakan atau keputusan yang menimbulkan hasil konkret dalam jangka panjang. Sementara, soft legacy berakar dari prinsip, nilai, dan pemikiran yang dianut oleh politisi tersebut dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Kedua jenis warisan tersebut bisa saja saling berhubungan. Hard legacy yang dihasilkan oleh seorang politisi biasanya akan menimbulkan soft legacy di masyarakat.

Fong dan tim penulisnya mencontohkan pembangunan Jembatan Pulau Gravina – menghubungkan kota Ketchikan di Alaska dengan pulau Gravina – yang diusulkan oleh Senator Ted Stevens di Amerika Serikat (AS). Jembatan tersebut menjadi hard legacy Stevens tetapi penolakan masyarakat terhadap pembangunan tersebut akibat adanya dugaan pemborosan anggaran menjadi soft legacy­­-nya.

Selain Stevens, contoh warisan politik lainnya mungkin dapat diambil dari salah satu negara Asia Timur. Presiden Roh Moo-hyun yang menjabat pada tahun 2003-2008 di Korea Selatan (Korsel) misalnya, meninggalkan warisan yang dinilai masih membekas di hati publik negari Ginseng tersebut.

Seungsook Moon dalam tulisannya yang berjudul Living Memory of Roh Moo Hyun menjelaskan bahwa, sebagai politisi yang menantang status quo politik, Roh menjadi simbol demokrasi di Korsel. Roh juga menjadi presiden Korsel pertama yang memiliki klub fan tersendiri yang disebut Rohsamo.

Seperti Jokowi, Roh mendorong adanya pemindahan ibu kota dari Seoul. Wilayah baru yang ditujunya pada saat itu adalah Sejong City. Upaya Roh untuk mendorong pemindahan ibu kota ini merupakan hard legacy yang ditinggalkan oleh Roh.

Di sisi lain, upaya Roh tersebut juga berkaitan dengan soft legacy yang ditinggalkannya. Pasalnya, Roh dikenang sebagai pemimpin yang memiliki filosofi pembangunan nasional yang berkeseimbangan – berupaya mengurangi dominansi regional wilayah tertentu di Korsel.

Warisan politik biasanya akan menjadi memori yang bertahan di ingatan masyarakat. Click To Tweet

Lalu, bagaimana dengan warisan politik Jokowi?

Seperti yang dijelaskan oleh McBeth, Jokowi telah berhasil dikenal dengan warisannya sebagai “Presiden Infrastruktur.” Dengan berbagai infrastruktur transportasi yang dibangunnya, konektivitas ekonomi pun turut terbangun.

Infrastruktur-infrastruktur tersebut merupakan hard legacy yang diberikan oleh kepresidenan Jokowi. Dari sisi soft legacy, warisan dari mantan Wali Kota Solo tersebut bisa jadi mirip dengan Roh di Korsel. Seperti yang dijelaskan oleh McBeth, Jokowi ingin pemindahan ibu kota dapat mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Jika rencana pemindahan ibu kota ini dapat menjadi warisan politik Jokowi yang dikenang di masa mendatang, apa saja implikasi politik yang dapat dibawa oleh pembentukan warisan ini?

Jokowi’s Gambit?

Warisan yang ditinggalkan oleh seorang politisi – terutama presiden – tentunya dapat dikenang oleh elite-elite politik dan masyarakat di masa mendatang. Lebih jauh lagi, kenangan tersebut tidak hanya terbatas pada memori kolektif, melainkan juga memiliki implikasi politik.

Seperti yang disinggung oleh Fong dan timnya, istilah lame duck (bebek lumpuh) biasanya memberikan konsepsi bahwa kekuatan politik terbatas pada jabatan yang dipegang. Namun, konsepsi tersebut bertolak belakang dengan bagaimana warisan politik politisi – bahkan meski telah meninggal dunia – tetap memengaruhi agenda politik di masa kini.

Program New Deal milik Presiden Franklin D. Roosevelt misalnya, masih mengisi perdebatan politik AS hingga kini. Di Indonesia, warisan-warisan yang ditinggalkan oleh presiden-presiden di masa lampau juga membekas dalam agenda politik pada masa sekarang, katakanlah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan sikap dan kebijakannya yang menggambarkan toleransi, hingga kini masih banyak menginspirasi kelompok Gusdurian.

Implikasi politik semacam inilah yang muncul dari warisan yang ditinggalkan Presiden Korsel Roh. Soft legacy yang ditinggalkan Roh sebagai presiden yang pro-rakyat tetap mengisi dinamika politik Korsel beberapa tahun lalu meski telah meninggal hampir satu dekade lalu.

Pengaruh warisan Roh ini akhirnya menjadi perebutan di antara Moon Jae-in – kini presiden Korsel – dan An Hee-jung yang ingin menjadi capres dari Partai Demokratis Korea dalam Pilpres Korsel 2017. Keduanya pun memiliki kedekatan personal dengan Roh.

Kejadian serupa juga terjadi di AS. Warisan yang ditinggalkan oleh Presiden Barack Obama turut mengisi dinamika pra-pemilu Partai Demokrat AS untuk tahun 2020. Mantan Wakil Presiden AS Joe Biden misalnya, kerap mengutip warisan tersebut untuk memposisikan dirinya sebagai sosok penerus Obama.

Bahkan, warisan yang ditinggalkannya tersebut memengaruhi dukungan Obama dalam penentuan capres pilihan Partai Demokrat AS. Dukungan Obama terhadap Hillary Clinton dalam Pilpres 2016 misalnya, berkaitan dengan warisan kepresidenannya yang terancam oleh kemunculan Donald Trump dari Partai Republik.

Thomas F. Schaller dan Thomas W. Williams dalam tulisannya yang berjudul The Contemporary Presidency juga memberikan beberapa contoh bagaimana warisan dapat berujung pada dukungan politik. Salah satunya adalah George H.W. Bush. Reputasi yang terbangun dari kepresidenannya turut mendukung karier politik kedua anaknya, yakni Presiden George W. Bush dan Jeb Bush.

Schaller dan Williams mengaitkan warisan ini dengan pengaruh pasca-presidensial. Biasanya, mantan presiden memiliki pengaruh politik dengan memberikan sumber-sumber krusial, seperti nasihat, dukungan (endorsement), dan pendanaan.

Lantas, apakah warisan Jokowi juga berdampak pada dinamika politik Indonesia?

Warisan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur bisa saja memengaruhi dinamika politik Indonesia. Wacana amendemen UUD 1945 dan dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) beberapa waktu lalu misalnya, menjadikan warisan tersebut sebagai dalih dari partai politik atas urgensi panduan pembangunan tersebut.

Dengan begitu, bisa saja warisan tersebut berujung pada pengaruh pasca-kepresidenan Jokowi di masa mendatang. Namun, tentunya, hal tersebut belum dapat dipastikan.

Di sisi lain, meski warisan politik ini dapat berbuah menjadi pengaruh tertentu, keputusan untuk memindahkan ibu kota ini tetap saja bisa menjadi gambit politik bagi Jokowi. Berkaca pada kasus pemindahan ibu kota Presiden Roh di Korsel yang dijegal oleh Mahkamah Konstitusional Korsel dengan adanya berbagai kontroversi, Jokowi bisa juga menghadapi tantangan-tantangan politik dalam membentuk warisan tersebut.

Pasalnya, upaya pemindahan ibu kota kini turut memperoleh penolakan dari sebagian masyarakat. Bukan tidak mungkin juga apabila lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dapat menjadi penghambat bagi pemindahan ibu kota seperti yang terjadi dalam kasus Roh di Korsel – dengan adanya berbagai UU yang harus direvisi.

Mungkin, apa yang dirasakan oleh presiden mirip dengan apa yang dirasakan rapper Trippie Redd dalam liriknya di awal tulisan. Pada akhirnya, dengan gambit politik yang dilakukannya ini, Jokowi perlu berharap bahwa pihak-pihak lain turut mendukung warisannya. Menarik untuk dinanti dinamika politik lanjutan ibu kota baru ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.