HomeHumor PolitikEko Patrio Dipanggil Mabes Polri Terkait Pernyataan Pengalihan Isu

Eko Patrio Dipanggil Mabes Polri Terkait Pernyataan Pengalihan Isu

Eko merasa difitnah gara-gara media mengutip pernyataan tanpa ada proses wawancara.


pinterpolitik.com  Jumat, 16 Desember 2016. Pemanggilan terhadap angota DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dilakukan untuk mengklarifikasi pemberitaan di media terkait pengungkapan aksi terorime, demikian penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada media di Satpas Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (16/12/2016).

Menurut Tito, jika Eko mengeluarkan pernyataan tersebut, maka ia harus membuktikan isi pernyataannya. Kalau pun Eko tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, maka ia pun harus memberikan klarifikasi.

Menurut Tito, jika memang betul rekayasa, maka penindakan tegas di internal juga akan dilakukan. Bahkan, Tito mengaku siap mundur dari jabatannya bila pengungkapan jaringan teroris merupakan rekayasa. Kalau memang itu ternyata betul ada rekayasa, Tito memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan secara internal, kalau perlu memecat anggota yang terlibat. Ia pun mengatakan tidak akan segan-segan menindak tegas karena ia juga pernah menjadi Kadensus, sehingga tahu jiwa Densus. Untuk itu, Tito meminta masyarakat apalagi pejabat negara untuk tidak berbicara sembarangan.

Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror menangkap keempat terduga teroris di sejumlah tempat terpisah pada Sabtu (10/12). Di rumah kos yang dihuni Dian, tim Densus menemukan bom panci seberat 3 kg dengan daya rusak ledakan mencapai radius 300 meter.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan pihaknya mengetahui bahwa kepolisian sudah memanggil Eko. Surat itu dikirimkan oleh Bareskrim. Masalahnya menyangkut adanya pernyataan Eko di sebuah portal media online. Dia menyebut tindakan kepolisian membongkar kasus terorisme belakangan ini adalah sebuah pengalihan isu atas kasus yang melanda Gubernur Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Setelah di periksa pada hari ini, Jumat 16 Desember 2016, pihak Eko Patrio mensomasi pihak yang memuat pernyataan karangan soal kasus terorisme pengalihan isu. Eko memberi tenggat waktu bagi 7 media yang mengutip namanya meski wawancara tidak pernah dilakukan.

Baca juga :  Jokowi dan Misteri "Kepunahan" Kelas Menengah 

Pengacara Eko, Ferry Firman Nurwahyu mengatakan bahwa Eko tidak pernah diwawancarai oleh 7 media online dan pihaknya akan memberikan jangka waktu 1×24 jam kepada 7 media online tersebut untuk melakukan klarifikasi sehubungan dengan pernyataan kliennya tersebut.
Eko datang ke Bareskrim untuk mengklarifikasi isu terkait penyebutan kasus terorisme sebagai pengalihan isu. Soal tudingan ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berulang kali menegaskan pengungkapan jaringan bom Bekasi berkat hasil kerja keras tim Densus 88 Antiteror.

Karena itu Eko, menurut Ferry, merasa difitnah gara-gara media mengutip pernyataan tanpa ada proses wawancara. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Agus Andrianto menegaskan akan mengusut pihak yang membuat resah masyarakat dengan adanya pemberitaan tersebut. Namun pihaknya masih menunggu waktu 1×24 jam yang diberikan Eko kepada 7 media untuk memberikan klarifikasi.

Agus mengatakan, pengusutan akan dilakukan setelah selesai tenggat waktu yang diberikan Eko terhadap pihak pencatut. Pengusutan ini dilakukan berdasarkan aduan yang disampaikan Eko kepada polisi. (Dtkcom/S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Andai Indonesia Jadi Negara Federasi

Bagaimana jika Indonesia seperti Majapahit, tanpa batas tegas? Apakah itu membawa kejayaan atau justru kehancuran di era global ini?

Apapun Intriknya, Benarkah Jokowi Pemenangnya?

Spill Presiden Prabowo Subianto mengenai eksistensi upaya pemisahan dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi) menyiratkan makna tertentu. Utamanya, terkait interpretasi akan dinamika relasi dengan Megawati Soekarnoputri, PDIP, dan di antara para aktor terkait yang muaranya memunculkan Jokowi sebagai pihak yang lebih aman. Mengapa demikian?

Jokowi dan Misteri “Kepunahan” Kelas Menengah 

Perbincangan seputar berkurangnya kelas ekonomi menengah Indonesia belakangan tengah ramai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah ada kesalahan sistemik di baliknya? 

Creative Destruction Efisiensi Prabowo

Efisiensi anggaran negara yang tengah didorong Presiden Prabowo nyatanya mendapatkan gejolak dan tentangan.

Balada Rakyat Ekonomis dan Pejabat Hedonis

Pameran kemewahan pejabat, seperti patwal Raffi Ahmad, perdalam kecemburuan rakyat. Mengapa ini perlu jadi perhatian pemerintahan Prabowo?

Why Always Bahlil?

Upaya penertiban dan penataan subsidi LPG 3 Kg entah kenapa malah jadi resistensi dan mengarah langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Padahal, terlepas dari eksekusi di awal yang harus diakui kurang rapi, kebijakan tak populer ini memiliki esensi sangat positif. Hal itu memantik interpretasi mengenai “perlawanan” kuat yang bisa saja terorkestrasi. Benarkah demikian?

IKN House Has Fallen!

Pemblokiran anggaran IKN Nusantara lemahkan pengaruh Jokowi, membuka peluang bagi Megawati untuk perkuat posisinya dalam politik Prabowo.

Ini Jurus Rahasia Trump “Perkasakan” Amerika? 

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berniat mendirikan sovereign wealth fund (SWF). Keputusan ini dinilai jadi keputusan yang sangat besar dan berdampak ke seluruh dunia, mengapa demikian? 

More Stories

Creative Destruction Efisiensi Prabowo

Efisiensi anggaran negara yang tengah didorong Presiden Prabowo nyatanya mendapatkan gejolak dan tentangan.

Prabowo dan The Intra-Elite Enemy

Masalah penataan distribusi gas LPG 3 kilogram menjadi sorotan terbaru publik pada pemerintahan Prabowo.

“Segitiga Api” Prabowo, Salim dan Aguan

Ribut-ribut terkait pagar bambu di laut Tangerang yang dikait-kaitkan dengan PIK 2 jadi isu menarik dalam dinamika relasi antara penguasa dan konglomerat.