HTI Tidak Terlarang, Jokowi Takut?

HTI Tidak Terlarang, Jokowi Takut?
Isu HTI akan menjadi batu sandungan Jokowi jika tidak ditangani dengan baik. (Foto: Kapanlagi)
8 minute read

Pasca aksi pembakaran bendera Tauhid yang identik dengan HTI, muncul perdebatan terkait relevansi kekuatan gerakan politik berbasis identitas. Pasalnya, konteks Pilpres 2019 dianggap jauh berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu saat isu identitas memainkan peran yang sangat besar. Kini, reproduksi isu tersebut tidak hanya melibatkan konteks pergantian kekuasaan, tetapi juga perang elite yang memanfaatkan isu demokrasi serta ketimpangan sosial dan ekonomi di dalamnya.


PinterPolitik.com

“Ideology has shaped the very sofa on which I sit.”

:: Mason Cooley, aphorist dan profesor sastra ::

Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Izha Mahendra menyebut bahwa ormas yang ia bela belum dinyatakan terlarang. Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu, sejauh ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mencabut status badan hukum HTI dan membubarkannya.

Apalagi masih ada upaya banding dan kasasi yang sedang ditempuh HTI sampai putusan pengadilan tentang pencabutan badan hukum organisasi tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Pernyataan Yusril itu ia sampaikan pasca Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan HTI terhadap pemerintah terkait pencabutan badan hukumnya.

Kata-kata Yusril ini tentu saja beralasan, mengingat “pelarangan” dan “pembubaran” adalah dua hal yang berbeda. Di Indonesia sendiri, pembubaran organisasi sudah terjadi sejak era Soekarno ketika Partai Masyumi dibubarkan. Namun, satu-satunya organisasi yang mendapatkan status “terlarang” hingga saat ini adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).

Politik identitas adalah “kerjaan” elite-elite yang lahir dari kapitalisme pasar sebagai “yang kaya”, untuk bertarung di antara mereka sendiri. Karena kaya, maka mereka punya sumber daya untuk menggerakkan massa di akar rumput. Click To Tweet

Kini, pasca kasus pembakaran bendera Tauhid yang identik dengan HTI oleh beberapa anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser), pertentangan sikap terhadap ormas tersebut memang kembali meruncing. Kekhawatiran misalnya diungkapkan oleh Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie yang meminta masyarakat tidak memusuhi mantan anggota HTI.

Menurutnya, perlakuan yang diskriminatif dan cenderung memusuhi yang dilakukan masyarakat terhadap HTI dan mantan anggotanya justru akan kembali membawa negara ini ke era 1960-1970 di mana saat itu anggota PKI mendapatkan perlakuan serupa. Dengan konteks politik Indonesia yang sudah jauh lebih modern seperti sekarang ini, tentu saja sangat disayangkan jika kita harus kembali ke era-era kelam tersebut.

Pernyataan Jimly ini tentu saja menarik dan menunjukkan bahwa persoalan yang berhubungan dengan HTI sangat mungkin masih menjadi isu sentral jelang kontestasi Pilpres di tahun depan. Aksi pembakaran bendera Tauhid misalnya sempat melahirkan gelombang protes, bahkan gerakan politiknya hampir mirip dengan aksi-aksi bela Islam di seputaran Pilkada DKI Jakarta 2016-2017 lalu.

Selain itu, beberapa pihak juga menyebut aksi-aksi protes yang muncul belakangan ini terlihat cenderung “dimanfaatkan” oleh oposisi untuk melawan pemerintahan Jokowi. Hal ini terlihat dari seruan “2019 ganti presiden” yang ramai terdengar saat aksi bela Tauhid tersebut berlangsung beberapa waktu lalu.

Dengan polarisasi kutub politik yang ada, tentu pertanyaannya adalah apakah benar persoalan terkait HTI hanyalah isu politik pergantian kekuasaan semata? Atau ada persoalan mendasar yang membuat masalah ini menjadi multidimensional?

HTI Dibubarkan, Bukan Dilarang?

Pada 28 Oktober 2018 lalu, portal Singapura The Straits Times menurunkan tulisan terkait aksi pembakaran bendera Tauhid yang disinggung di awal dengan tajuk “aktivitas yang dianggap menimbulkan kegemparan dan berpotensi melahirkan suasana politik yang panas”.

Menariknya, tulisan tersebut juga mengutip pernyataan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak yang menyebutkan bahwa jika pemerintah tidak ingin disebut anti-Islam dan anti-ulama, maka harus ada pernyataan resmi yang menyatakan aksi pembakaran bendera tersebut salah.

Pernyataan tokoh GNPF yang merupakan kelompok sentral dalam aksi-aksi Bela Islam pada 2016-2017 lalu ini tentu saja menunjukkan bahwa bendera Tauhid yang identik dengan identitas HTI ini telah mendapatkan perwujudan identitas yang lebih besar: umat Islam.

Dengan status GNPF yang kini ada di kubu Prabowo Subianto sebagai lawan Jokowi, maka memang sangat mungkin kasus pembakaran bendera Tauhid ini ada di koridor upaya untuk menjegal peluang sang presiden terpilih lagi, katakanlah kalau sampai ia tidak hati-hati mengeluarkan komentar atau pernyataan.

Apalagi Banser adalah organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) yang kini menjadi ormas utama pendukung sang petahana, mengingat Ma’ruf Amin yang menjadi cawapres Jokowi adalah ulama sentral NU.

Artinya identitas perjuangan menuju khilafah yang menjadi panji HTI kini bisa digunakan sebagai “alat politik” untuk menyerang Jokowi, katakanlah dalam konteks bendera Tauhid yang adalah bagian dari identitas umat Islam yang punya makna penting.

Dengan berbagai isu yang menjurus – misalnya dugaan HTI menjadi salah satu kelompok yang berada di belakang gerakan #2019GantiPresiden, hingga survei yang menyebut 34 persen pemilih Partai KEadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai oposisi Jokowi, menyetujui cita-cita HTI – tentu saja menunjukkan ada gerakan politik yang punya tendensi sejalan dengan kontestasi politik di 2019 nanti.

Dalam konteks ini, dimensi bendera Tauhid dan HTI telah menjadi cetakan politik identitas umat Islam yang lebih besar.

Namun, kasusnya berbeda dengan yang terjadi di tahun 2016 lalu di mana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melakukan penistaan agama adalah seorang non-Muslim. Artinya, kekuatan politik “kekitaannya” jauh lebih kuat dan melampaui semua sekat pembatas antara kelompok-kelompok umat Islam.

Sementara saat ini, fragmentasi politiknya berubah menjadi “siapa yang lebih Islam dan siapa yang lebih membela kepentingan umat”. Fragmentasi politik yang seperti ini tentu saja lebih berbahaya karena berpotensi menyulut perpecahan di antara sesama umat Muslim.

Perpecahan yang seperti ini adalah wajah utama dari konflik yang terjadi di banyak negara di Timur Tengah – hal yang menjelaskan mengapa beberapa hari terakhir gerakan #JanganSuriahkanIndonesia ramai digunakan di media sosial, apalagi pasca muncul rencana aksi 211 pada 2 November 2018 nanti sebagai lanjutan dari kejadian pembakaran bendera Tauhid tersebut. Artinya, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya dibandingkan kasus Ahok.

Fatamorgana Ketakutan Jokowi, Persoalan Elite

Yang perlu disadari adalah bahwa kekuatan politik identitas yang seperti ini tidak muncul dengan sendirinya. Francis Fukuyama dari Stanford University menyebut politik identitas adalah pengganti konflik kelas sosial-ekonomi.

Pria yang terkenal karena buku The End of History and the Last Man yang sempat menggemparkan publik di awal tahun 90-an ini, menyebut kesenjangan sosial-ekonomi yang menjadi inti perjuangan kelompok kiri mendapatkan resonansi yang lebih besar ketika menggunakan identitas – jenis kelamin, suku, agama, ras, warna kulit, dan lain sebagainya – sebagai dasar perjuangan.

Menurut Fukuyama, ada pergeseran besar ketika politik identitas yang menguat sejak tahun 1960-an itu semakin bergeser dari kiri dan kini digunakan oleh kelompok kanan konservatif. Hal ini terjadi karena globalisasi nyatanya membawa dampak pada lahirnya persoalan-persolan baru.

Arus imigrasi manusia misalnya, pada akhirnya menjadi tantangan bagi identitas nasionalisme tradisional – hal yang menjelaskan mengapa Donald Trump mampu memenangkan persaingan politik di Amerika Serikat (AS) dengan menggunakan isu imigran.

Sementara di Indonesia, globalisasi yang mendorong arus investasi yang menyebabkan masuknya tenaga kerja Tiongkok misalnya, kini telah menjadi isu politik yang punya dampak sangat besar.

Dalam konteks hubungannya dengan kasus HTI, pernyataan Fukuyama yang ia ungkapkan dalam wawancara dengan The Washington Post itu tentu mengindikasikan bahwa persoalan politik yang saat ini terjadi tidaklah sekedar soal pergantian kekuasaan semata. Tetapi, ada persoalan kesenjangan ekonomi yang menjadi akarnya.

Pendapat ini tentu masuk akal, mengingat jika berkaca pada pemikiran filsuf Jerman, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, kebebasan – dalam konteks ini dengan demokrasi di dalamnya dan hak politik HTI memperjuangkan cita-citanya – sangat berhubungan dengan pengakuan terhadap human dignity atau konsepsi penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

Konteks tersebut kemudian “menghilang” ketika kapitalisme ekonomi menguasai dan melahirkan jurang-jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Kesenjangan ekonomi inilah yang membuat kelas kelompok miskin mencari aspirasi politik lewat saluran politik identitas.

Tapi, apakah hanya berhenti di persoalan kesenjangan ekonomi saja?

Tentu saja tidak. Fukuyama nyatanya juga menggarisbawahi bahwa konteks pergeseran politik identitas dari kiri ke kanan tidak terlepas dari menguatnya populisme yang digunakan oleh elite-elite – kelompok yang dikondisikan oleh kapitalisme ekonomi sebagai “yang kaya”.

Artinya, politik identitas ini memang adalah “kerjaan” elite-elite yang lahir dari kapitalisme pasar sebagai “yang kaya”, untuk bertarung di antara mereka sendiri. Karena kaya, maka elite-elite ini punya sumber daya untuk menggerakkan massa di akar rumput.

Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena masyarakat atau “kelompok miskin” pada akhirnya menjadi kelompok terdampak yang harus menanggung getahnya.

Dalam konteks HTI ini, apa yang disebut oleh Fukuyama itu mendapatkan pembuktiannya. Bagaimanapun juga, kondisi hari ini memang menunjukkan bahwa perjuangan politik HTI sarat akan kepentingan elite, entah itu mereka-mereka yang ingin mengganti kekuasaan, mengganti sistem, mencari keuntungan ekonomi, atau yang sekedar punya dendam sektarian terhadap kelompok tertentu.

Mereka hanya perlu menekan “tombol” di dahi orang-orang dan membuat politik identitas ini muncul ke permukaan. (Baca: Tombol Politik Identitas Rizieq Shihab) 

Yang jelas, Yusril sangat benar mengatakan bahwa HTI tidak terlarang dan hanya dibubarkan. Kata-kata tersebut harus menjadi catatan bahwa ada konteks yang lebih besar yang harus dilihat dalam kasus ormas tersebut.

Selama pertarungan elite ini tidak diatasi, maka negara akan berada di ambang bahaya, Jokowi sebagai kepala negara pun demikian. Karena, seperti kata Mason Cooley di awal tulisan, ideologi adalah tentang kursi yang kita duduki. Tidak semua orang bisa membuat kursi. (S13)