Holding BUMN Kawin Paksa?

Holding BUMN Kawin Paksa
(doc: breakingnews.co.id)
2 minute read

Faisal Basri mengkritik Holding BUMN Indonesia yang kayak ‘kawin paksa’ di zaman Siti Nurbaya. Maksudnya bagaimana pak?


PinterPolitik.com

Hari ini, 29 November 2017, penetapan Holding (induk perusahaan) BUMN tambang efektif berlaku. Penetapan tersebut katanya telah mendapat persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Holding tersebut, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau PT Inalum menaungi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

Penetapan Holding BUMN  tambang ini, sebelumnya telah dikritik oleh Faisal Basri. Ekonom Universitas Indonesia tersebut menilai bahwa rencana penetapan PT Inalum sebagai Holding BUMN Tambang dinilai kurang tepat.

Hal ini disebabkan karena PT Inalum bergerak di bidang Industri atau mengelola lebih lanjut hasil primer dari pertambangan, bukan bergerak di bidang tambang atau yang mengelola bahan mentah. Dia menilai akan lebih cocok apabila PT Inalum ‘menikah’ dengan sesama perusahaan yang bergerak di hilir seperti industri pesawat dan industri mobil.


Ia juga menjelaskan bahwa PT Inalum memiliki struktur market yang berbeda dengan perusahaan tambang yang dibawahinya. Menurut Faisal, struktur pasar dari alumunium, alumina, bauksit, dan batu bara tidak dapat disamakan.

“Jadi ini mah kawin paksa namanya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, jadi ini argumennya enggak ada yang lain, kecuali dia 100 persen milik negara kok. Ini maksa banget menurut saya,” jelas Faisal dalam acara Menakar Untung Rugi Holding BUMN, Jakarta (27/11).

Pak Faisal menambahkan bahwa rencana Kementerian BUMN hanyalah sebagai alat pemulus untuk menaikkan kapasitas berutang. Konon katanya hal ini diperolehnya saat tengah berbincang dengan salah satu deputi Kementerian BUMN. Selain itu menurut Faisal Pembentukan Holding ini dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap anak perusahaan PT Inalum yang tidak lagi menjadi BUMN.

Terus terang saya juga kurang melek soal tambang dan segala tetek bengeknya. Kalau memang ada indikasi ‘kawin paksa’ dalam Holding BUMN, maka mau nggak mau perlu dilakukan dilakukan evaluasi. Biar kelak nggak ada kesan menguntungkan pihak tertentu. Bukan begitu? (K-32)

Baca juga :
Ajaran Pasrah Moeldoko

Related Posts