HAM Menuju Senja Kala?

HAM Menuju Senja Kala?
Masyarakat berunjuk rasa menolak hukuman mati karena dianggap melanggar HAM (Foto: Liputan 6)
7 minute read

Gelombang populisme di dunia disebut-sebut bisa mengakhiri penegakan HAM di muka bumi.


PinterPolitik.com

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)  secara menyeluruh telah lama didambakan oleh banyak orang. Pemenuhan hak-hak paling dasar ini merupakan hal yang paling penting dalam suatu negara, terutama bagi mereka yang menerapkan demokrasi.

Meski  dianggap luhur, penerapan nilai-nilai HAM kerapkali menghadapi batu sandungan. Tidak mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar peduli pada isu-isu berbau HAM. Banyak pemimpin yang tampak seperti tidak memiliki komitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

Salah satu batu sandungan yang dimaksud adalah populisme. Berbagai fenomena di dunia menunjukkan bahwa kebangkitan populisme saat ini mengancam penegakan hak-hak paling dasar bagi manusia tersebut. Ada anggapan bahwa populisme akan membawa akhir bagi HAM.

Anggapan tersebut tentu adalah hal yang mengerikan. Sulit membayangkan jika seluruh pemimpin di dunia benar-benar mengabaikan hak-hak tersebut. Secara spesifik, apakah ada ancaman tersebut di Indonesia?

HAM yang Tidak Punya Tempat

Salah satu pemikir paling awal tentang hak-hak manusia adalah John Locke. Menurut Locke, memang penting memiliki pemerintahan yang kuat untuk menjaga stabilitas. Meski begitu, penting pula untuk diketahui bahwa setiap manusia memiliki hak-hak alamiah atau natural rights yang muncul sejak lahir. Hak-hak alamiah inilah yang menjadi cikal bakal konsep HAM yang muncul belakangan.

Locke kala itu kecewa melihat pemerintahan yang begitu keras dan memiliki kekuasaan absolut terhadap rakyatnya. Padahal, menurut Locke, masyarakat memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang ia yakini muncul secara alami. Oleh karena itu, penting untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak mencederai hak-hak tersebut.

Meski ideal, gagasan Locke ini kerapkali menghadapi tantangan. Jika dilihat jauh ke belakang, penegakan HAM kerapkali absen dalam bentuk-bentuk pemerintahan di dunia. Dalam pandangan lima rezim ala Plato, nyaris seluruh bentuk rezim sulit memberikan tempat bagi hak-hak paling mendasar tersebut.

Di dalam aristokrasi misalnya, terdapat pengelompokkan berdasarkan kasta atau kelas sosial. Dalam rezim ini terdapat kasta ketiga, yaitu masyarakat mayoritas yang tidak memiliki hak atas kepemilikan. Dalam kondisi tersebut, mereka tentu tertindas dan terlanggar hak-hak individunya.

Pada timokrasi (penghargaan terhadap pemerintahan), sulit pula ditemukan pemenuhan hak-hak manusia. Pada bentuk pemerintahan ini, segala tindakan pemerintah dilakukan untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Pemerintahan dijalankan hanya untuk memenuhi kebutuhan para hartawan.

Kondisi serupa berlaku pada pemerintahan berbentuk oligarki. Di rezim ini jelas pemerintahan hanya dikuasai oleh segelintir orang yang ingin menjadi lebih kaya. Oleh karena itu, penindasan terhadap hak-hak yang lemah, lazim terjadi pada rezim ini.

Di atas kertas, di rezim demokrasi idealnya HAM dapat tegak karena semua individu memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang luas. Akan tetapi, menurut Plato, kebebasan yang terlalu luas dapat menimbulkan anarki sehingga menimbulkan kekacauan. Akibatnya, muncul tirani yang menindas hak-hak individu tersebut.

Di dalam rezim tirani, jelas penegakan hak-hak individu sulit ditemukan. Kekuasaan hanya berada di tangan satu orang. Penguasa yang tiran selalu berusaha menekan rakyatnya sendiri dan menyingkirkan oposisi.

Berdasarkan kelima rezim ala Plato tersebut, terlihat bahwa HAM kerapkali sulit mendapat tempat. Selalu saja ada halangan yang menyebabkan unsur tersebut harus dikesampingkan demi kepentingan elit tertentu.

Kini, meski tidak sama persis dalam siklus rezim ala Plato, penegakan HAM kembali di dalam ancaman. Populisme muncul menjadi ancaman baru yang dapat mengakhiri penegakan hak-hak paling dasar manusia tersebut.

Ancaman Populisme

Fenomena Brexit, terpilihnya Trump sebagai presiden AS, dan juga kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global, disebut-sebut sebagai penanda dari naiknya populisme. Fenomena tersebut, disebut-sebut membuat akhir dari HAM menjadi tidak terhindarkan.

Secara konsep, ada banyak pandangan mengenai populisme. Salah satu yang paling terkemuka adalah dari Cas Mudde yang menulis Populism: A Very Short Introduction. Menurut Mudde, populisme adalah ideologi yang tipis dan hanya membicarakan agenda politik yang amat sedikit.

Berbeda seperti ideologi-ideologi lainnya, populisme cenderung tidak memiliki pandangan politik yang jelas. Oleh karena itu, menurut Mudde, populisme dapat muncul di spektrum ideologi politik kanan jauh hingga paling kiri sekalipun. Meski begitu, jika melihat fenomena global, populisme kerap berjalan satu paket dengan pengusung ideologi kanan jauh.

Berdasarkan hal tersebut, para pemimpin populis seringkali muncul dengan kebijakan untuk agenda pribadi mereka sendiri. Tidak jelas mereka berpihak ke spektrum mana, yang pasti mereka ingin terlihat sangat populer di depan masyarakat untuk agenda mereka sendiri.

HAM Menuju Senja Kala?
Donald Trump menjadi salah satu contoh pemimpin populis di dunia. (Foto: AP Photo)

Popularitas tersebut dapat ditunjukkan dengan kebijakan yang tergolong merendahkan hak-hak asasi berbagai kelompok. Kebijakan atau pandangan seperti anti-imigran, anti-pengungsi, atau anti-minoritas kerapkali menjadi corak dari pemimpin tersebut. Pandangan  ini penting, agar para pemimpin terlihat populer dan melindungi masyarakat yang mereka anggap satu bagian dengan mereka.

Populisme membuat pemerintah berlomba-lomba mengurangi hak-hak masyarakat, alih-alih melindunginya. Mereka menganggap tidak perlu melindungi hak-hak orang yang dianggap berbeda karena mereka digambarkan sebagai ancaman atau bahkan musuh bagi negara.

Tindakan-tindakan seperti pengusiran hingga hukuman mati, kemudian menjadi kebijakan penting yang mewarnai pemerintahan. Tindakan kekerasan kepada kelompok yang dianggap berbeda tersebut justru dapat meningkatkan popularitas mereka di mata masyarakat. Oleh karena itu, bagi mereka tidak ada gunanya lagi untuk menegakkan HAM dalam pemerintahan mereka.

Gelombang populisme ini membuat para pemimpin Barat seperti tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Beberapa pemimpin seperti bersembunyi dan berharap gelombang tersebut akan berlalu begitu saja. Sementara itu, beberapa pemimpin yang lain justru menikmatinya sebagai sumber suara dan popularitas yang amat mudah.

Kondisi tersebut membuat Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch mengkhawatirkan masa depan HAM di seluruh dunia. Menurutnya, populisme telah benar-benar mengancam untuk membalikkan seluruh capaian dari berbagai gerakan HAM di dunia. Dengan kata lain, di tangan populisme, HAM kini hampir menuju akhirnya.

Akhir Pula di Indonesia?

Ancaman populisme juga ternyata tidak hanya muncul di belahan dunia lain. Di tanah air, paham ini juga disinyalir tengah menanjak. Banyak pemimpin yang memilih untuk mendahulukan popularitas ketimbang faktor lain di dalam kepemimpinan mereka.

Meski tidak berada di spektrum kanan jauh seperti gerakan populis di seluruh dunia, Jokowi disebut-sebut sebagai pemimpin yang tergolong mendahulukan popularitas. Dalam berbagai kebijakannya, tampak popularitas menjadi salah satu faktor yang ia benar-benar perhatikan.

HAM Menuju Senja Kala?

Kondisi ini meresahkan sejumlah pegiat HAM di tanah air. Kekhawatiran misalnya diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Menurutnya, hukuman mati di Indonesia akan tetap berjalan dikarenakan gaya pengambilan keputusan Jokowi masih populis.

Pembatasan atau bahkan penghentian hukuman mati adalah salah satu prakondisi bagi tegaknya HAM di suatu negara. Hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar dari warga negara yang tidak dapat diambil siapapun termasuk negara. Jika negara gagal melindungi hak tersebut, maka sulit untuk membayangkan negara dapat melindungi hak-hak yang lain.

Yang membuatnya semakin mengkhawatirkan adalah, gerilya eksekusi mati di Indonesia muncul karena alasan populis. Banyak pejabat pemerintahan yang menggunakan eksekusi mati sebagai instrumen gagah-gagahan di depan rakyat, terutama menjelang pemilu. Bagi Amnesty International Indonesia, eksekusi merupakan cara yang mudah bagi DPR dan Pemerintah untuk menunjukkan diri bahwa mereka bekerja.

Umumnya, vonis mati dilakukan untuk orang-orang yang tersangkut kasus narkoba. Eksekusi mati kemudian menjadi semacam simbol bagi pejabat untuk menunjukkan bahwa mereka anti barang adiktif tersebut. Pemerintah seperti berhasil melawan musuh besar masyarakat yang dalam konteks ini, diperankan oleh para terpidana kasus narkoba.

Jika hal tersebut terus-menerus terjadi, tentu hal yang mengkhawatirkan tengah mengancam negeri ini. Pemerintah seperti tengah mengikuti arus global, di mana melanggar hak-hak paling dasar manusia justru dianggap sebagai sesuatu yang populer di mata masyarakat.

Kondisi tersebut tentu menyedihkan. Upaya besar pasca Orde Baru untuk menegakkan HAM musnah begitu saja demi popularitas mudah dengan mengambil nyawa orang. Jika tidak berhati-hati, bisa saja HAM benar-benar hilang di negeri ini karena ulah pejabat yang mencari popularitas. (H33)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here