‘Gus Nov’ dan Politik Muslim-Tionghoa

Foto: istimewa
9 minute read

Novanto tidak punya syarat-syarat untuk mendapatkan sebutan ‘Gus’ yang adalah sebutan kehormatan untuk putera seorang Kiai. Novanto adalah seorang mualaf dan mantan pebisnis keturunan Tionghoa. Ayahnya bukan seorang Kiai dan tidak mengasuh pondok pesantren.


PinterPolitik.com

“Politician is like quicksilver: if you try to put your finger on him, you will find nothing under it” – Austin O’Malley

Politisi itu seperti air raksa atau merkuri yang begitu sensitif dan cepat berubah sesuai kondisi lingkungan. Mungkin kata-kata Austin O’Malley ini berlaku untuk para politisi di Indonesia yang sangat cepat berubah, tergantung pada situasi politik yang terjadi.

Hal itulah yang mungkin bisa diamati dari sosok Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto. Kita tentu ingat bagaimana kasus ‘Papa Minta Saham’ sempat ‘memanaskan’ hubungan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun pada 2 Juni 2017 lalu, keduanya bisa tertawa begitu lepas saat buka puasa bersama di rumah dinas Novanto. Memang, sebagai seorang politisi, rekam jejak Novanto adalah salah satu yang paling menarik untuk diikuti.

Kali ini kabar terbaru adalah terkait resminya Setya Novanto menjadi anggota organisasi masyarakat (ormas) Islam Nahdatul Ulama (NU). Novanto secara resmi menjadi anggota ormas Islam independen paling besar di dunia ini dan resmi mendapatkan kartu anggota NU. Bahkan, Novanto memamerkan kartu tersebut saat acara ‘Buka Bersama Golkar’ di kediaman dinasnya pada Rabu, 7 Juni 2017 lalu.

Hal inilah yang membuat Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menyebut Novanto dengan panggilan ‘Gus Nov’ saat acara buka puasa pada Sabtu, 10 Juni 2012 di kediaman Agung Laksono. Saat memberi kata sambutan, Agung menyinggung Novanto, yang telah menjadi anggota Nahdlatul Ulama dan ia mengaku lebih suka memanggilnya dengan nama Gus Nov.

“Biasanya di NU dipanggilnya Gus Gus. Ada Gus Mus, Gus Ipul, tidak ketinggalan kita punya Gus Nov,” kata Agung. Ia pun melanjutkan guyonannya agar Novanto tak disapa secara formal sesuai namanya, namun ia meminta izin agar bisa menyapa Novanto dengan sebutan Gus Nov. “Kalau boleh saya tidak panggil Setya Novanto, sekarang kita panggil Gus Nov aja,” tambah Agung sambil tertawa.

Candaan tersebut mungkin terdengar biasa dan ada dalam konteks santai. Namun, hal tersebut terasa aneh mengingat panggilan ‘Gus’ adalah sesuatu yang sangat terhormat, khususnya di kalangan NU. Gelar yang menjadi begitu populer karena Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini merupakan sapaan untuk putera para Kiai di pesantren. Menurut Gus Dur, ‘Gus’ sama artinya dengan ‘Cak’ atau ‘Mas’ dalam bahasa Jawa.

Lalu, apakah panggilan ‘Gus’ kemudian bisa juga disematkan pada Novanto? Lebih jauh, manuver apa lagi yang dimainkan oleh Novanto dengan bergabung menjadi anggota NU?

Masuk NU: Strategi Politik Novanto?

Untuk mendapatkan sebutan ‘Gus’, seseorang tentu saja harus berasal dari NU dan ayahnya adalah seorang Kiai yang mengasuh sebuah pondok pesantren. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari Gus Dur dan saudaranya Gus Solah (KH Salahuddin Wahid), atau pun Gus Mus (KH Mustofa Bisri) yang semuanya adalah anak dari para Kiai yang mengasuh pondok pesantren masing-masing. Sementara Gus Ipul (Saifullah Yusuf) mendapatkan panggilan tersebut karena aktivitasnya di Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang berafiliasi dengan NU, selain juga karena dirinya adalah keponakan dari Gus Dur.

Oleh karena itu, Novanto tidak punya syarat-syarat untuk mendapatkan sebutan ‘Gus’ tersebut. Novanto adalah seorang mantan pebisnis keturunan Tionghoa yang kemudian menjadi mualaf. Ayahnya bukan seorang Kiai dan ia tidak mengasuh pondok pesantren. Ketimbang menganggapnya sebagai lelucon, justru perlu ditelusuri apa motif Setya Novanto dipanggil Gus Nov. Bahkan perlu juga ditelusuri apa motif Setya Novanto bergabung ke NU.

Pada dasarnya, dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) NU Bab 1 Pasal 1 ayat 1 tentang Keanggotaan, siapa saja bisa menjadi anggota NU, asalkan beragama Islam dan menganut salah satu Mazhab dalam Islam, serta telah akil balik dan mempunyai sikap yang baik.

“Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, ialah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam menurut salah satu dari Al-madzahibul Arba’ah, sudah aqil baligh, menyetujui asas aqidah dan tujuan serta sanggup melaksanakan semua keputusan NU”, demikian bunyi pasal tersebut. Selain anggota biasa, NU juga mengenal anggota kehormatan yang ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Gabungan. Artinya, sebagai seorang muslim, Novanto bisa menjadi anggota NU.

Namun, bukan tanpa alasan jika publik cenderung melihat manuver Novanto ini tidak jauh-jauh dari alasan politik. Simak saja kata-kata Novanto saat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan NU atas pemberian kartu anggota:

“Ketua PBNU telah memberi saya kartu tanda anggota NU yang disampaikan langsung Al-Mukarom Bapak Kyai Haji Maruf Amin dan Kyai Haji Said Aqil Siradj. Penghormatan tersebut tidak lain tidak hanya diserahkan kepada saya pribadi, tapi lebih kepada Partai Golkar karena atas nama seluruh keluarga besar Partai Golkar saya menyampaikan terima kasih,” kata Setya.

Mungkin kata-kata Novanto itu terdengar biasa saja. Namun, ucapannya yang membawa-bawa Partai Golkar seolah membuat orang yang mendengar sambutan tersebut langsung menunjuk Partai Golkar sebagai fokus utama. Orang tentu bertanya-tanya: ‘yang menjadi anggota NU kan Setya Novanto, bukan Golkar. Kenapa berterima kasih atas nama Golkar?’ Sadar atau tidak sadar, dengan menyebut Partai Golkar – yang adalah entitas politik – Novanto sendiri secara terbuka menyatakan bahwa alasan ia masuk ke NU sarat muatan politik.

Lalu apa yang diincar oleh Novanto dan Golkar? Kalau ingin dibedah lebih dalam, semuanya berhubungan dengan situasi politik 7 bulan terakhir yang bermula dari Pilkada Jakarta. Satu hal yang bisa dibuktikan dari situasi di sekitaran Pilkada Jakarta adalah bahwa basis massa Islam sangat menentukan pertarungan politik di tingkat nasional. Buktinya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang punya dukungan partai politik yang luar biasa besar – termasuk Golkar dan PDIP di dalamnya – harus kalah pada fakta bahwa basis massa Islam tidak memihak dirinya.

Hal inilah yang membuat partai-partai politik berlomba-lomba mendapatkan basis massa Islam tersebut. Untuk jangka pendek, Golkar tentu saja ingin mengubah peruntungannya pada Pilkada 2018, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat – dua provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Di Jawa Barat dengan total pemilih 33 juta jiwa, Golkar boleh berbangga menjadi partai yang perolehan suaranya pada pemilihan legislatif tahun 2014 lalu ada di urutan kedua (17 kursi) di belakang PDIP. Namun, di Jawa  Timur, Golkar jauh tertinggal dengan hanya 9,35% suara dari total 30,6 juta pemilih. Perolehan suara Golkar hanya separuh dari perolehan suara PKB atau pun PDIP di urutan pertama dan kedua.

Dengan masuk menjadi anggota NU, Novanto setidaknya berharap dapat membantu Golkar meningkatkan jumlah pemilih di Jawa Timur. Bukan tanpa alasan, Jawa Timur adalah basis massa NU. Apalagi ada momentum Pilkada Jawa Timur 2018 yang bisa dipakai sebagai kesempatan untuk Golkar memantapkan posisinya di Jawa Timur demi mempersiapkan Pilpres 2019. Kemenangan di daerah lain tidak akan berdampak banyak seandainya Golkar tidak meraih suara yang signifikan di Jawa Timur.

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dengan anggota antara 91-120 juta pengikut (data 2013), suara NU adalah basis politik yang luar biasa besar. Politisi manapun pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan basis massa tersebut. Maka, jangan heran ada yang mengatakan bahwa masuknya Novanto menjadi anggota NU merupakan ‘mahar kawin’ dukungan Golkar untuk tokoh NU di Pilkada Jawa Timur. Tokoh NU yang mana? Tentu masih menjadi tanda tanya, mengingat ada beberapa tokoh NU yang bersaing dalam memperebutkan kursi tersebut dan Golkar belum secara terbuka menyatakan akan mendukung siapa.

Hubungan Muslim-Tionghoa di Indonesia

Manuver Novanto yang adalah seorang keturunan Tionghoa – fakta yang seringkali coba ditutup-tutupi olehnya – ke barisan massa Islam seolah menjadi pembalikan situasi politik yang sebelumnya menimpa Ahok – seorang keturunan Tionghoa yang dibenturkan dengan basis massa Islam. Bedanya, Ahok adalah seorang non-muslim, sedangkan Novanto adalah seorang muslim.

Novanto sepertinya coba memainkan posisi yang berbeda dari yang ditampilkan oleh Ahok – politisi yang ceplas-ceplos, tidak pandang bulu dan keras. Sementara Novanto adalah anti-tesis Ahok – politisi yang jago melakukan lobi-lobi politik dan pandai membaca situasi, hal yang membuatnya pernah menjadi seorang pebisnis yang sukses.

Ada sebuah tesis terkait hubungan Muslim dan Tionghoa yang disebut-sebut sebagai faktor utama yang dapat membawa kesuksesan di Indonesia. Studi yang pernah diterbitkan oleh City University of Hong Kong mengatakan bahwa hubungan Islam dan Tionghoa di Indonesia adalah kombinasi yang dapat membawa Indonesia pada kemajuan.

Tesis ini juga didasari oleh fakta hubungan budaya Islam dan Tionghoa yang telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu dan membentuk kebudayaan Indonesia. Bahkan, pelaut Muslim Tionghoa juga dipercaya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Hal ini beralasan, mengingat sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, entitas Muslim sangat berkaitan dengan persoalan sosial-politik, sementara identitas Tionghoa sangat kuat secara ekonomi. Jika dua identitas tersebut dapat bersatu, maka Indonesia akan bergerak menuju level yang berbeda.

Politik Muslim-Tionghoa
Junus Jahja, seorang Muslim Tionghoa yang pernah menjadi pengurus MUI (Foto: istimewa)

Hal inilah yang membuat banyak orang menilai jika Indonesia ingin menjadi negara sukses, maka kaum Tionghoa harus memeluk agama Islam. Salah satu tokoh yang berpandangan demikian adalah seorang Tionghoa yang memeluk agama Islam, Junus Jahja. Secara khusus, Junus Jahja dengan terang-terangan menyatakan bahwa untuk mengatasi ‘permasalahan Cina’, orang Tionghoa harus memeluk agama mayoritas di Indonesia, yaitu Islam. Hal itulah kemudian yang dilakukannya pada tahun 1979 dengan menjadi mualaf di bawah bimbingan Buya Hamka, Ketua MUI yang pertama.  Junus Jahja juga adalah salah satu tokoh Tionghoa yang mendorong pembauran masyarakat Tionghoa di Indonesia dan ia juga sempat menjadi pengurus MUI.

Tesis tersebut terbukti saat Ahok dibenturkan dengan kaum muslim, sehingga yang terjadi adalah ’permasalahan Cina’ – yang disebut Junus Jahja – terasa begitu kuat. Semenjak kasus Ahok, perbenturan antara Muslim dan Tionghoa di Indonesia semakin kuat terasa. Oleh karena itu, strategi Novanto masuk ke NU boleh jadi adalah untuk mengaplikasikan ‘jurus Junus Jahja’ tersebut.

Walaupun demikian, masih butuh waktu untuk bisa menyimpulkan apakah Novanto punya maksud yang jauh lebih dalam daripada sekedar membantu Golkar memenangkan pemilu. Latar belakangnya yang mualaf juga masih menyimpan tanda tanya – apakah hanya sekedar untuk alasan politik ia pindah agama, atau ada alasan lain. Yang jelas Novanto mungkin tidak ada di level Felix Siauw, seorang Tionghoa mualaf yang tiba-tiba menjadi ‘Ustadz’ dan berdakwah tentang pembentukan Khilafah – sebuah  garis pemikiran yang ada dalam ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Novanto mungkin masih di level ‘Novanto’ yang masih bisa bercanda dengan menggunakan nama ‘Gus Nov’.

Pada akhirnya, seorang politisi dan pragmatisme politiknya akan menentukan seperti apa politisi itu dipandang oleh masyarakat. Mungkin bagi kebanyakan orang, Novanto akan dilihat sebagai politisi dengan citra ‘pelobi sejati’. Namun, apakah ‘Gus Nov’ itu adalah sebuah lelucon – sama seperti ‘Papa Minta Saham’ atau kasus e-KTP – akan dinilai pada waktunya. Yang jelas, mungkin bagi Gus Nov, menjadi quicksilver saja tidak cukup. (S13)

 

Share On

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here