Golput Bikin Jokowi Takut?

wacana golput
Presiden Jokowi (Foto: Reuters)
7 minute read

Wacana golput yang belakangan tengah menguat di media sosial membuat para pendukung Jokowi khawatir.


Pinterpolitik.com

Fenomena golongan putih atau golput kerap menjadi momok menakutkan bagi penyelenggaraan Pemilu dan politik Indonesia secara umum. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan kerap dianggap sebagai ulah kaum yang tak mau menggunakan hak pilihnya secara sempurna. Jelang Pilpres 2019, kelompok yang dapat dikategorikan sebagai non-voters ini tampaknya belum akan hilang.

Peluang kemunculan golput ini mengemuka misalnya terutama di media sosial. Banyak calon pemilih yang tampak kecewa dengan perkembangan Pemilu belakangan ini, sehingga pilihan untuk tidak memilih dianggap sebagai cara mereka untuk mengekspresikan kekecewaan tersebut.

Menguatnya wacana golput ini dalam kadar tertentu dapat merugikan kandidat-kandidat yang akan berlaga. Sinyal bahaya ini tampaknya ditangkap oleh para pendukung kandidat nomor urut 01 di media sosial. Para buzzer dan influencer pendukung Jokowi tampak mulai menyerang balik wacana golput di media sosial.

Jika diperhatikan, para pendukung Jokowi ini tampak benar-benar serius ingin melawan wacana golput di media sosial. Memang, fenomena golput kerap dianggap kontroversial, tetapi mengapa mereka tampak amat serius ingin mencegah gelombang non-voters ini?


Ekspresi Ketidakpuasan

Wacana golput sebenarnya kerap lahir dari rasa tidak puas yang ada di dalam masyarakat. Rasa tidak puas dan kecewa ini dapat dialamatkan kepada berbagai macam hal, mulai dari kandidat yang ada, konteks pelaksanaan Pemilu, atau aktivitas demokrasi dan elektoral secara umum.

Jika dilihat dari kemunculan awalnya, golput di Indonesia menjadi pembicaraan umum berkaitan dengan Pemilu pada tahun 1971. Kala itu, terjadi kekecewaan pada proses Pemilu yang ada dan berbagai partai politik termasuk juga Golkar dianggap sama saja dan memuakkan.

Gerakan ini kerap diidentikkan dengan sosok aktivis Angkatan 66, Arief Budiman yang dianggap memperluas wacana memilih untuk tidak memilih ini. Saat itu, Arief menyebut bahwa alasannya untuk golput adalah karena pemerintah telah melanggar demokrasi, terutama dalam hal kebebasan berserikat dan berpolitik. Nuansa perlawanan amat kentara dalam gerakan golput yang dibawa oleh Arief dan kawan-kawan saat itu.

Dalam konteks tersebut, perilaku golput sebenarnya memiliki kaitan erat dengan political alienation atau alienasi politik, sebuah konsep yang menggambarkan pengasingan diri dari sistem politik. Konsep seperti ini diungkapkan misalnya oleh Marvin E. Olsen.

Secara spesifik, alienasi politik yang terjadi dalam kasus gerakan golput dapat dikategorikan sebagai alienasi yang terkait dengan discontentment atau ketidakpuasan. Dalam hal ini, pilihan untuk melepaskan diri dari sistem politik yang ada hadir dari keinginan diri sendiri.

Wacana golput membuat pendukung Jokowi ketar-ketir Click To Tweet

Golput yang berkaitan dengan ketidakpuasan itu cenderung berbeda dengan apatisme politik. Rasa apatis terhadap politik umumnya melakukan gerakan tidak memilih karena sama sekali tidak peduli dengan politik yang terjadi. Sementara itu, golput melalui ketidakpuasan, terutama merujuk pada gerakan Arief Budiman yang tetap hadir ke TPS untuk memili bagian putih dari surat suara.

Merujuk pada hal itu, idealnya, rasa tidak puas dari pendukung wacana golput ini dilakukan di dalam bilik suara. Hal ini sesuai dengan asal nama golput itu sendiri yang mendorong untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara. Apalagi, jika mengingat potensi kecurangan Pemilu yang bisa menyalahgunakan surat suara tak terpakai atau hak pilih milik pemilih yang tak hadir di TPS.

Membuat Ketar-ketir

Jika diamati, para pendukung Jokowi wajar merasa ketar-ketir melihat wacana golput yang belakangan banyak dibicarakan di media sosial. Banyak langkah dan pilihan politik dari kandidat petahana itu yang membuat sebagian calon pemilihnya merasa tak ada gunanya lagi untuk memberi suara sah pada Pemilu.

Kebijakan teranyar yang mempengaruhi pilihan kelompok tersebut adalah wacana pemerintah untuk menghadiahkan kebebasan kepada narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir. Mereka tampak tak habis pikir mengapa seorang narapidana sekelas Baasyir harus bebas tanpa pertimbangan moral dan legal yang matang. Beberapa orang mempertanyakan nuansa politik Islam yang kentara di balik keputusan tersebut.

Merunut lebih jauh, pilihan untuk menyandingkan Jokowi dengan Ma’ruf Amin juga sudah lebih dahulu membuat calon pemilih Jokowi tidak nyaman. Ma’ruf dianggap memiliki banyak catatan hitam terkait diskriminasi dan intoleransi di negeri ini.

Secara spesifik, pemilihan Ma’ruf Amin melukai hati banyak pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal, umumnya pemilih Ahok adalah pemilih Jokowi juga. Banyak dari kelompok ini merasa heran orang yang menyebabkan Ahok dipenjara justru dipilih menjadi cawapres Jokowi.

Kasus Novel Baswedan juga menjadi catatan hitam lain dalam pemerintahan Jokowi yang membuat ia tidak lagi tampak menarik bagi pemilihnya di tahun 2014 lalu. Komitmen penegakan hukum dan HAM Jokowi menjadi sorotan dari kelompok tersebut karena sang presiden dianggap tak mampu mengungkap kasus yang sudah lama bergulir itu.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, terlihat bahwa ada nuansa discontentment di balik menguatnya wacana golput di media sosial belakangan ini. Tampak bahwa ada banyak pemilih Jokowi di tahun 2014 yang merasa kecewa karena berbagai kebijakan sang petahana selama beberapa tahun terakhir.

Sebenarnya, tentu ada kelompok pemilih golput yang sejak jauh-jauh hari akan memilih untuk tidak memilih, terlepas dari apapun gerak-gerik Jokowi. Akan tetapi, berbagai kebijakan Jokowi belakangan ini membuat wacana golput berpotensi melebar dari kelompok pemilih tersebut dan ini jelas membuat para pendukung Jokowi harap-harap cemas.

Kehilangan Core Voters

Jika melihat polanya, wacana golput tersebut memiliki kaitan dengan perubahan Jokowi yang dianggap menghadirkan banyak harapan di tahun 2014. Harapan itu boleh jadi membuat banyak orang merasa Jokowi adalah sosok yang berbeda, sehingga berhak mendapatkan suara mereka.

Secara spesifik, harapan yang dapat dianggap sirna itu boleh jadi adalah dari kaum liberal, progresif, pro-toleransi, dan pro-penegakan HAM. Padahal, kaum liberal-progresif-pluralis ini kerap dianggap sebagai core voters atau pemilih inti dari Jokowi.

Berdasarkan hal itu, ancaman kehilangan core voters tampak akan nyata jika wacana golput berhasil menjadi hal yang besar. Hal ini jelas membuat para pendukung Jokowi yang lain harus bekerja ekstra keras agar para pemilih ini tidak lari, termasuk dengan menyerang wacana golput dengan berbagai cara di media sosial.

Langkah ini sebenarnya amat mirip dengan kaum liberal dan terutama Partai Demokrat di AS saat melihat hasil Pilpres 2016. Saat kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton bertekuk lutut di hadapan Donald Trump dari Partai Republik, mereka menyalahkan para non-voters sebagai penyebab kemenangan sosok kontroversial seperti Trump.

Berbagai kebijakan Trump yang terkesan nyeleneh kemudian dituduhkan sebagai ulah para non-voters di AS. Padahal, Hillary sebenarnya punya andil bagi kekalahannya sendiri. Berbagai negara bagian yang sempat dikuasai Barack Obama nyatanya tak berhasil ia pertahankan. Selain itu, pendukung Bernie Sanders yang adalah sesama kader Partai Demokrat juga gagal ia yakinkan untuk memilihnya. Hal ini membuat pengkambinghitaman golput boleh jadi hanya dalih dari kekalahan Hillary.

Hal serupa tampaknya berlaku pada para pendukung Jokowi yang melawan fenomena golput. Mereka boleh jadi tidak hanya khawatir akan kehilangan suara, tetapi juga tengah mencari kambing hitam jika mereka benar-benar kalah.

Pada titik ini, bisa saja ada nuansa ketidakpercayaan diri dari para pendukung Jokowi saat berhadapan dengan fenomena golput. Hal ini tergolong wajar karena wacana golput yang belakangan menguat amat terkait dengan rangkaian langkah politik dari Jokowi sendiri.

Tak hanya sekadar tidak percaya diri, para pendukung Jokowi ini sebenarnya bisa dianggap mulai paranoid. Hal ini nampak misalnya dari langkah mereka yang menganggap serius pasangan capres-cawapres ‘tandingan’ Nurhadi-Aldo yang dianggap sebagai propaganda golput.

Sebenarnya, wacana golput seharusnya tidak menjadi hal yang benar-benar menakutkan apalagi sampai dianggap sebagai ancaman yang harus diberangus. Secara hukum, memilih adalah hak, sehingga keputusan individu untuk tidak memilih bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihukum.

Memang, jika merujuk pada UU Pemilu, memberikan ajakan untuk tidak memilih tergolong ke dalam kategori pidana. Ada ancaman kurungan penjara dan denda yang menghantui jika ada orang yang dengan sengaja menyerukan ajakan untuk golput.

Pada akhirnya, golput berpotensi tetap akan menjadi fenomena tak terpisahkan dalam Pilpres 2019. Namun, apakah fenomena itu akan berpengaruh pada kemenangan atau kekalahan suatu kandidat, semuanya masih menjadi misteri yang menunggu untuk terungkap. (H33)

Baca juga :
Menanti Jokowi Seperti Beckham