Golkar Siap Hengkang?

Golkar target KPK di 2019
Jokowi dalam forum Partai Golkar (foto: rmol)
7 minute read

Ada ketidakpuasan terhadap Jokowi dan ketakutan atas apa yang mereka rasakan karena KPK terkesan menargetkan anggota partai Golkar menjelang pemilu. ~John Mcbeth


PinterPolitik.com

Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Golkar bukanlah pemain baru dalam dunia politik. Sesuai dengan lambang partai, pohon beringin, partai Golkar sangatlah kokoh. Sekalipun tercatat telah berulang kali memenangkan Soeharto pada masa Orde Baru, Golkar tidak dibubarkan ketika gelombang reformasi dimulai.

Pasca reformasi 1998, partai warisan rezim Orde Baru ini tetap eksis dan kokoh di dunia politik. Bahkan Golkar keluar sebagai pemenang pemilu pada tahun 2004 dengan perolehan 128 kursi, mengalahkan rival lama PDIP dengan perolehan 109 kursi. Atas dasar itulah suara Golkar sangat diperhitungkan, sehingga pihak seperti Prabowo dan Jokowi berusaha merebut arah politik Golkar agar merapat dalam koalisi mereka.

Akan tetapi, memasuki tahun politik tahun 2018 dan menjelang Pemilu 2019, Partai Golkar menghadapi tantangan berat. Tantangan itu bermula sejak penangkapan mantan Ketua Golkar Setya Novanto tahun 2017 atas dugaan terlibat dalam korupsi e-KTP.

Kasus dramatik penangkapan Setya Novanto telah membuat partai berlambang pohon beringin itu tercoreng di muka publik. Beberapa lembaga survei menyebut elektabilitas partai Golkar menurun karena kasus korupsi Setya Novanto.

Setya Novanto sendiri adalah pihak di balik perubahan arah politik Golkar dari partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintah di tahun 2016. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari karakteristik partai Golkar secara genealogis sebagai partai penguasa. Golkar tidak pernah tercatat menjadi partai oposisi dalam waktu lama.

Selain itu, terdapat dugaan bahwa langkah Golkar di bawah Setya Novanto mendukung Jokowi adalah untuk meningkatkan citra di mata publik. Mengingat, citra Golkar sempat porak-poranda ketika partai beringin tersebut dilanda kemelut internal antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Maka dukungan Golkar terhadap Jokowi adalah solusi untuk menaikkan citra partai. Lantas, sudahkah harapan Golkar itu tercapai?

Menyelamatkan Golkar

Pasca penangkapan Setya Novanto, partai Golkar terus berbenah. Hal tersebut dikarenakan kasus Novanto telah membuat citra Golkar menjadi menurun. Berdasarkan data Centre for Strategic and International Studies (CSIS), presentase elektabilitas Gokar sebesar 10,9 persen, atau turun drastis dari hasil Pemilu 2014 ketika Golkar meraih 14,1 persen suara.

Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan mengatakan bahwa Setya Novanto adalah kambing hitam di balik turunnya elektabilitas partai Golkar tersebut. Kasus korupsi e-KTP menjadi pemicu utama.

Mengutip politikus senior Golkar, Happy Bone Zulkarnain, seperti kapal besar, Golkar memiliki seorang juru mudi yang bermasalah. Jika nahkoda dalam kesulitan, mau tidak mau kapal itu akan tenggelam. Jadi harus ada pemimpin baru untuk mencegah tenggelamnya kapal.

Karena itulah setelah Novanto ditangkap, Golkar segera merombak kepemimpinan partai demi selamatkan partai Golkar dari kehancuran. Pada Munaslub Golkar akhir 2017, Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum baru partai Golkar.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar.

Pertama sosok Airlangga adalah anti-tesis dari Setya Novanto, punya rekam jejak bagus dan berintegritas. Kedua karena Airlangga adalah poros tengah, bisa diterima baik oleh semua faksi dan gerbong Golkar seperti kubu Jusuf Kalla, Aburizal dan kubu Agung Laksono. Ketiga adalah kedekatan Airlangga dengan Jokowi. Terakhir adalah karena koneksi alumni UGM.

Rekam jejak Airlangga yang bersih dan kedekatannya dengan Jokowi merupakan faktor utama terpilihnya Airlangga sebagai ketua umum Golkar. Hal itu tentu saja merupakan upaya untuk menyelamatkan partai Golkar dari kehancuran elektabilitas pasca kasus korupsi yang menjerat Setya Novanto.

Melalui kedekatan itu, Airlangga menegaskan dukungannya terhadap Jokowi. Dukungan Golkar terhadap Jokowi ini dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan elektabilitas Golkar. Hal ini diungkapkan misalnya oleh politisi Golkar Ace Hasan Syadzili. Ia berharap Golkar bisa terbawa elektabilitas Jokowi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Golkar terlihat seperti mengharapkan coattail effects (efek ekor jas) dari Jokowi. Menurut Thomas Poguntke dan Paul Webb, karakter ini dapat ditemui pada presidentialized party atau partai yang terpresidensialisasi. Partai ini umumnya bertumpu pada sosok capres yang kemungkinan menang demi mendapatkan suara.

Klasifikasi Golkar sebagai presidentialized party ini diungkapkan oleh Koichi Kawamura. Hal ini menggambarkan pernyataan banyak orang bahwa Golkar tidak memiliki bakat menjadi oposisi. Di titik ini, Jokowi dianggap sebagai sosok yang bisa menjaga posisi Golkar agar tidak beroposisi.

Mencari Perlindungan

Kurang dari setahun menjabat sebagai pimpinan Golkar, Airlangga mampu selamatkan Golkar. Beberapa lembaga menyebut elektabilitas partai Golkar terus membaik pasca dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang rilis pada bulan Mei 2019 menempatkan partai Golkar sebagai partai dengan elektabilitas terbesar kedua dengan 15,5 persen. Golkar berada satu tingkat di bawah PDIP.

Namun, beberapa bulan setelah kabar baik tersebut, Golkar kembali dihantam dengan permasalahan baru. Setelah Novanto, kini sejumlah nama pengurus partai Golkar terseret sebagai tersangka pada dugaan kasus korupsi. Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi partai Golkar dikarenakan pemilu tinggal beberapa bulan lagi.

Setelah Novanto, kini sejumlah nama pengurus partai Golkar terseret sebagai tersangka pada dugaan kasus korupsi. Click To Tweet

Pada bulan Agustus lalu, sekjen Golkar Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah diduga terlibat dalam kasus korupsi PLTU Riau. Lebih parahnya, aliran dana korupsi itu diduga mengalir untuk mendanai Munaslub Golkar pada tahun 2017, dimana dalam Munaslub itu Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua baru Golkar.

Selain Idrus, saat ini KPK sedang menyelidiki dugaan keterlibatan Aburizal Bakrie dalam kasus suap Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Madji dalam mengamankan saham di tambang emas Newmont.

Dugaan keterlibatan anggota Golkar dalam sejumlah kasus korupsi tentu akan berdampak pada elektabilitas partai. Hal ini akan berdampak pada perolehan suara Golkar pada Pemilu 2019.

Sementara itu, John McBeth mengatakan terdapat ketidakpuasan Golkar terhadap Jokowi dan ketakutan atas apa yang mereka rasakan karena KPK terkesan menargetkan anggota partai Golkar menjelang pemilu.

John McBeth berpendapat sekalipun Golkar berkomitmen untuk mendukung Jokowi, ada potensi Golkar akan menarik dukungan mereka karena presiden dianggap telah lepas tangan atas sejumlah kasus korupsi yang menjerat beberapa politisi Golkar.

McBeth menilai jika Jokowi menginginkan dukungan Golkar terus berlanjut, Jokowi harus bertindak tegas untuk mencegah tindakan KPK terhadap politisi Golkar. Ia menggambarkan  bahwa sejumlah petinggi Golkar merasa Jokowi seharusnya bisa melakukan sesuatu terhadap kondisi Golkar yang seperti diincar KPK tersebut.

Golkar Akan Hengkang?

Jika Jokowi tidak memberikan perlindungan bagi politisi Golkar, bukan tidak mungkin Golkar akan hengkang dari Jokowi. Mengingat, Jokowi pun sebelumnya tidak memilih cawapres dari partai Golkar, padahal Golkar adalah partai pertama pengusung Jokowi untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

John McBeth pun mengatakan, Airlangga Hartarto sebagai pihak terdekat Jokowi dari partai Golkar tidak memiliki keahlian untuk merangkul elite-elite Golkar. Berbeda dengan Setya Novanto yang memiliki kepribadian menarik dan yang lebih penting, telah mendapatkan reputasi di kalangan elite politik, sesuatu yang belum dimiliki Airlangga Hartarto.

Maka elite Gorkal seperti Aburizal Bakrie, sekalipun sudah tidak menjabat sebagai ketua Golkar, masih menempati posisi sentral. Bukan tidak mungkin kasus korupsi yang menjerat Aburizal Bakrie saat ini akan membuat dia memutar arah koalisi Golkar.

Pimpinan LSI, Denny JA, berpendapat Golkar adalah partai modern dan profesional, di mana Golkar adalah partai politik pertama di Indonesia yang menggunakan hasil survei untuk membuat keputusan dan memiliki kekuatan sebagai partai politik yang tidak bergantung pada sosok sentral dari figur tertentu (impersonal order).

Golkar telah menargetkan 110 kursi legislatif pada pemilu 2019. Oleh karena itulah Airlangga Hartarto ditunjuk menjadi pimpinan Golkar agar Airlangga bisa menyelamatkan partai dan membawa Golkar mencapai target 110 kursi pada pemilu 2019.

Maka bukan tidak mungkin jika Airlangga Hartarto tidak bisa membenahi permasalahan yang saat ini dialami oleh partai Golkar, ia akan digantikan oleh figur lain.

Hal itu diperkuat dengan pendapat Denny JA bahwa Golkar bukanlah partai yang bergantung pada figur tertentu dan sangat menekankan hasil survei sebagai bahan pertimbangan keputusan partai. Maka bukan tidak mungkin Golkar pun akan berbalik arah seandainya Airlangga Hartarto dan Jokowi dianggap tidak memberikan keuntungan apapun kepada partai Golkar. (D38)