Yorrys Didepak?

Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai
Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai (kiri) dan Nurdin Halid (kanan) menjadi pembicara dalam bedah buku berjudul Pecah Belah Partai Golkar karya Andi Harianto Sinulingga di Jakarta, Sabtu (12/9).(Foto: Istimewa)
3 minute read

Komentar Yorrys yang mempermasalahkan kepemimpinan Ketua Umum Golkar, pada akhirnya membuahkan sanksi penghentian jabatan. Betulkah tak ada retakan dalam internal partai ini?


PinterPolitik.com

Kasus mega korupsi e-KTP yang ikut membelit Ketua Umum Golkar Setya Novanto, tak pelak berpengaruh pada keretakan di internal Golkar. Masalah berawal dari ucapan Yorrys Raweyai yang mengatakan, “Novanto sebentar lagi tersangka”. Walau celetukan ini dianggap bukan masalah besar, namun akhirnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberhentikan Yorrys dari jabatannya sebagai pelaksana tugas Ketua DPD I Golkar Papua dan langsung menunjuk Azis Samual sebagai penggantinya.

Keputusan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP Golkar bernomor KEP-221/DPP/GOLKAR/IV/2017, tertanggal 29 April 2017 dan ditandatangani sendiri oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham. Menurut seorang sumber dari internal Golkar, penggantian ini akibat Yorrys pernah mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai, sehingga membuat suasana di internal partai memanas.

“Padahal, kami tengah melakukan persiapan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Kami kan harus konsolidasi ke semua lini,” katanya di gedung parlemen, Senin (15/5) malam. Penggantian Yorrys dengan Aziz – Ketua Bappilu Wilayah Timur Golkar, menurut sumber tersebut, juga dimaksudkan untuk membangun solidaritas partai di Papua. Terutama untuk menyiapkan berbagai agenda partai.


Pemberhentian ini juga merupakan upaya dalam menjaga soliditas, memperkuat kekompakan dan mengembangkan kebersamaan pengurus pusat sampai daerah Papua. Pemecatan itu juga untuk mengefektifkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan yang telah ditentukan partai. “DPP Partai Golkar memandang perlu untuk melakukan pergantian pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua,” demikian menurut surat keputusan Golkar, Senin (8/5).

Baca juga :
Inikah Akhir dari KPK?

“Intinya pergantian yang bersangkutan dalam rangka mempercepat agenda partai yang belum selesai, serta menyatukan kekuatan Golkar Papua,” lanjut sumber tersebut. Yorrys sendiri telah mengetahui mengenai surat keputusan itu. Dia merasa tak ada yang istimewa dari surat pemberhentian dirinya selaku Plt Ketua DPD Golkar Papua.

“Jangan sensitif melihat ini (SK Plt). Saya ditunjuk sebagai Plt Januari dan dikasih waktu selama 3 bulan. Sekarang sudah selesai konsolidasi. Jadi ya ini (pergantian Plt) semacam tour of duty. Apalagi saya di DPP sudah Ketua Korbid Polhukam,” cetus Yorrys. Sebelumnya Novanto telah memberikan deadline untuk segera menuntaskan sejumlah agenda partai di Papua paling lama 20 Mei.

“Tidak ada masalah dengan Bang Yorrys, semua komunikasi berjalan baik. Saya Ketua Harian, beliau Korbid Polhukam. (Dengan) ketua (Setya Novanto) komunikasi lancar, tidak ada (masalah). Perbedaan pendapat di internal itu biasa,” ujar Ketua Harian Golkar Nurdin Halid di DPP Golkar, Jakarta, baru-baru ini. Ia memastikan Yorrys tak dipecat dari kepengurusan partai akibat ucapannya itu. Internal Golkar masih sangat solid.

Bahkan, Nurdin bertutur Yorrys dalam kesempatan lalu meminta semua kader taat azas kepartaian. Setya Novanto wajib dijaga kehormatannya. “Justru Bang Yorrys yang minta dan kita putuskan, termasuk di dalam rapat telah kita sepakati bahwa harkat dan martabat partai termasuk harga diri ketum wajib hukumnya bagi semua anggota partai untuk menjaga karena ketum adalah simbol partai. Itu diputuskan oleh organisasi partai dan semua unsur partai harus taat partai,” pungkasnya.

(SP/Berbagai sumber/R24)

Related Posts

Baca juga :
Operasi Geser Luhut: 6 Matahari Jokowi

Facebook Comments