Globalis: Trump vs Xi Jinping

Globalis Xi Jinping Donald Trump
Donald Trump dan Xi Jinping (Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)
6 minute read

Perang dagang AS-Tiongkok sebenarnya adalah perang dua mazhab globalis besar dunia.


Pinterpolitik.com

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bak jadi momok menakutkan bagi masyarakat dunia. Perang tanpa senjata antara dua kekuatan itu kerap dianggap memberikan pengaruh pada kondisi ekonomi di global dan jauh mengakar hingga ke tingkat domestik.

Memang, belakangan ini dua kekuatan dunia tersebut tengah membuka jalur komunikasi untuk mengakhiri perang dagang tersebut. Meski demikian, hal itu belum sepenuhnya menghapus kekhawatiran mengenai dampak buruk perseteruan ekonomi antara AS dan Tiongkok. Kondisi tersebut terjadi karena keduanya adalah kekuatan global utama di dunia saat ini.

Hal tersebut berlaku di Indonesia. Di tengah kondisi perekonomian yang belum benar-benar prima, tim ekonomi pemerintah kerap merujuk pada perang dagang antara AS dan Tiongkok sebagai biang keladi dari kondisi ekonomi terkini.

Meski ada yang ketar-ketir, ada pula yang justru mendapatkan manfaat dari tingginya tensi hubungan antara AS dan Tiongkok tersebut. Negara seperti Vietnam misalnya, kerap disebut-sebut justru mampu mengambil untung dari perang dagang AS-Tiongkok.


Lalu, apakah sebenarnya yang terjadi antara kedua kekuatan global ini? Bagaimana Indonesia bisa melihat dan memanfaatkan perseteruan antara AS dan Tiongkok tersebut?

Kisah Dua Globalis

Globalis, boleh jadi dapat menjadi kata yang dapat menggambarkan kekuatan AS dan Tiongkok dalam kancah internasional saat ini. Keduanya tampak menjadi negara yang memiliki aspirasi untuk menghubungkan banyak entitas dunia terutama untuk urusan ekonomi.

Globalisme sendiri sebenarnya amat terkait dengan terkoneksinya ekonomi secara global. Ada banyak pemikir ekonomi terkemuka yang memiliki pandangan terkait dengan interkoneksi ekonomi tersebut. Salah satunya adalah peraih hadiah Nobel Ekonomi Friedrich von Hayek.

Jika dirunut, keduanya memiliki catatan sejarah dan filosofi panjang terkait dengan paham globalis tersebut. Tiongkok misalnya dianggap telah mulai memiliki upaya untuk terhubung secara internasional sejak era Dinasti Han. Kala itu, negeri tersebut sudah mulai membuka koneksi ekonomi dan budaya dengan dunia Barat khususnya Eropa. Jalur Sutera merupakan salah satu jalur perdagangan terkemuka yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia Barat.

Tak hanya itu, paham globalis negara ini juga bisa berakar dari internasionalisme ala sosialisme. Di tahun 1938, Mao Zedong pernah menyatakan bahwa Komunis Tiongkok harus mengintegrasikan nasionalisme dengan internasionalisme.

Baca juga :
Jokowi’s Doctrine: No Doctrines?

Internasionalisme ala sosialisme itu kemudian mengalami sedikit pergeseran ketika mereka mengintegrasikan diri dengan pasar bebas pada tahun 1978 di bawah kendali Deng Xiaoping. Hal tersebut kemudian mengalami intensifikasi pada tahun 1992. Saat ini, sisa-sisa internasionalisme sosialisme semakin memudar seiring dengan perubahan Tiongkok menjadi globalis yang lebih utuh.

Sementara itu, globalisme dalam pandangan AS boleh jadi dapat ditarik jauh dari sejarah negara-negara Barat dan imperialisme mereka. Tak hanya itu, AS juga merupakan salah satu negara yang memiliki banyak aktivitas perdagangan yang bersifat global.

Menurut Paul D. Miller, profesor dari Georgetown University, globalisme sebenarnya terkait dengan penyebaran ide-ide kebebasan politik dan ekonomi dari Barat. Sebagai contoh, kata-kata seperti perdagangan bebas dan kapitalisme menjadi kontribusi Barat kepada dunia.

Pasca perang dingin, liberalisme menjadi narasi utama dalam ekonomi dan politik di dunia. Secara spesifik, era tersebut menjadi masa dari konversi dunia menuju cara berpikir ala Amerika dalam hal ekonomi dan politik. Oleh karena itu, globalisasi sering kali disebut sebagai Amerikanisasi.

Adu Dua Mazhab

Secara khusus, Presiden Tiongkok Xi Jinping sebenarnya pernah tampak memproklamirkan diri sebagai pendorong dari globalisasi. World Economic Forum di Davos Swiss pada tahun 2017 menjadi panggung bagi Xi sebagai promotor globalisasi. Oleh beberapa kantor berita dunia, Xi bahkan diberikan istilah globalisation champion.

Di forum tersebut Xi menyebutkan bahwa masyarakat dunia harus beradaptasi dan memandu globalisasi, melindungi dari dampak negatifnya, dan memberikan manfaat kepada seluruh negara. Ia juga menyebutkan bahwa Tiongkok tidak hanya mendapat manfaat dari globalisasi, tetapi juga berkontribusi kepadanya.

Sebagaimana disebut di atas, Tiongkok terutama di era Xi sudah semakin memudarkan paham komunisme. Meski masih tergolong otoriter, Tiongkok  tidak lagi membawa paham komunisme yang asing bagi dunia terutama bagi Barat. Dalam kadar tertentu, Tiongkok ini sudah mengadopsi kapitalisme dan mereka tak membutuhkan Amerika Serikat untuk menjalankannya.

Tensi tinggi antara Tiongkok dan AS boleh jadi adalah perang dua mazhab globalis yang ada di dunia saat ini. Click To Tweet

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebenarnya kerap menyerang para globalis dalam berbagai pidatonya. Salah satu yang terkemuka adalah ketika ia menyampaikan pidato di hadapan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Meski demikian, hal tersebut tidak menutupi fakta  bahwa AS sebagai sebuah negara cenderung mendorong globalisme.

Baca juga :
BIGO, Ancaman Pengawasan?

Menurut Miller, akan sangat aneh jika AS menyerang penyebaran liberalisme ketika mereka sendiri sebenarnya adalah pihak yang paling bertanggung jawab dari penyebaran dan kesuksesan ide-ide tersebut.

Tentu, slogan America First milik Trump tetap akan menjadi hal yang penting untuk menjaga stabilitas di dalam negeri. Meski demikian, menurut Miller, atas alasan itulah AS harus menjaga tatanan liberal di seluruh dunia. Apalagi, menurut Or Rosenboim dalam The Emergence of Globalism, pandangan bahwa globalisme bertentangan dengan nasionalisme adalah narasi yang menyesatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, perang dagang antara AS dan Tiongkok boleh jadi adalah perang mazhab antara dua globalis yang ada di dunia. Perang di antara keduanya bisa saja tak hanya terkait dengan perang tarif atau proteksionisme belaka, tetapi juga soal saling unjuk kekuatan keduanya sebagai globalis.

AS sebagai promotor utama nilai-nilai Barat kini mengalami tantangan dari Tiongkok yang terus menerus membuka dan mengintegrasikan diri dengan dunia. Tak hanya dari segi nilai, negeri Paman Sam tersebut juga harus bersaing dengan Tiongkok dalam merebut pasar-pasar di dunia. Apalagi, menurut CIA, pada tahun 2020 globalisasi boleh jadi akan lebih populer dengan kebangkitan Asia dan melepaskan asosiasinya dengan Amerikanisasi.

Mengambil Manfaat

Lalu, bagaimana Indonesia sendiri menanggapi perang dagang atau lebih tepatnnya perang mazhab antara kedua negara tersebut?

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tim ekonomi pemerintah Indonesia kerap menyebut bahwa perang dagang AS-Tiongkok berpengaruh pada tak primanya kondisi ekonomi negeri ini. Meski demikian, banyak argumen yang menyebutkan bahwa Indonesia sebenarnya tak benar-benar banyak terdampak oleh perang dagang tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas, tensi tinggi antara AS dan Tiongkok ini sebenarnya perang mazhab antara dua kekuatan global yang ada di dunia. Merujuk pada kondisi tersebut, Indonesia sebenarnya bisa saja mengambil manfaat. Dalam pandangan Bill Emmott, mantan editor-in-chief The Economist, internasionalisme bisa saja menjadi paham yang berpengaruh di masa mendatang.

Baca juga :
Siasat PKB Muktamar di Bali

Merujuk pada kondisi tersebut, menyeimbangkan nasionalisme dengan globalisme atau internasionalisme boleh jadi adalah hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, Indonesia idealnya mampu memanfaatkan jejaring dengan dua kekuatan global tersebut.

Interkoneksi dalam globalisme sebenarnya adalah hal yang boleh jadi tak terhindarkan. Maka sebenarnya menyeimbangkan hubungan dengan keduanya boleh jadi  adalah hal yang lebih bermanfaat bagi negara seperti Indonesia.

Di satu sisi, Tiongkok boleh jadi tengah menjelma sebagai kekuatan yang disegani di dunia. Meski demikian, AS sebagai kekuatan yang lebih dahulu muncul juga tetap perlu diperhatikan, sehingga Indonesia tetap bisa menjaga diri dalam percaturan dunia yang semakin terkoneksi.

Selama bisa menyeimbangkan diri dengan baik, Indonesia tak perlu benar-benar khawatir akan situasi ketegangan di antara kedua negara tersebut. Tak perlu pula selalu menjadikan perang dagang AS-Tiongkok sebagai biang keladi dari kondisi ekonomi nasional.

Boleh jadi, ketegangan antara AS dan Tiongkok sebenarnya adalah perang mazhab dua globalis yang saling berebut panggung. Kita lihat saja bagaimana perang mazhab ini akan berlanjut seperti apa. (H33)

 


Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Facebook Comments