Giliran Jaksa Agung Sessions Diminta Mundur

    Giliran Jaksa Agung Sessions Diminta Mundur
    Foto: time.com
    5 minute read
    Sessions tidak mengakui adanya pertemuan  di rumahnya pada saat menjalani sidang konfirmasi di Senat, Januari lalu. Sessions menegaskan, dia tidak pernah bertemu pejabat Rusia manapun untuk membahas isu-isu kampanye.

    pinterpolitik.com

    JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali digoyang. Kali ini, Jaksa Agung Jeff Sessions, didesak mundur gara-gara diketahui bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk AS, pada saat negara Paman Sam itu tengah diramaikan isu peretasan tahapan pemilihan presiden.

    Ini kasus kedua pejabat tinggi AS yang disorot oleh publiknya dalam tuduhan  sejenis, yakni bertemu Dubes Rusia. Yang pertama menimpa Penasihat Keamanan Nasional, Michael Flynn, yang kemudian mundur. Baik Sessions maupun Flynn disebut-sebut dekat dengan Trump.

    Soal utama di balik dugaan pertemuan dengan Dubes Rusia itu tampaknya menyangkut ketidakterusterangan Sessions, yang tidak mengakui bertemu dengan diplomat senior Rusia. Padahal, dia disebut-sebut menjadi tuan rumah, sebab pertemuan berlangsung di kediamannya.

    Merujuk berita media, Gedung Putih sudah mengakui bahwa Jeff Sessions, yang ketika itu masih Senator, dua kali bertemu dengan Duta Besar Rusia Sergei Kislyak selama kampanye presiden Donald Trump, tahun lalu. Namun, Sessions  tidak mengakui adanya pertemuan  di rumahnya pada saat menjalani sidang konfirmasi di Senat, Januari lalu. Sessions menegaskan, dia tidak pernah bertemu pejabat Rusia manapun untuk membahas isu-isu kampanye.

    Ketidakterusterangan Sessions membuat pemimpin minoritas di parlemen, Nancy Pelosi, geram. Ia menuduh Sessions telah “berbohong di bawah sumpah” dan oleh karena itu, menuntutnya mundur.

    Politikus Demokrat lainnya meminta Sessions menarik diri dari proses penyelidikan oleh FBI terhadap dugaan peretasan Rusia pada saat proses pemilihan presiden. Sesuai sistem pemerintahan AS, Jaksa Agung bertugas menyupervisi penyelidikan itu.

    Foto: G18 & Y14

     

    Informasi Awal

    Bagaimana sampai pertemuan diam-diam itu terungkap? Menurut kabar, informasi tentang pertemuan kontroversial ini terungkap setelah suatu  komite Kongres menyetujui diadakannya penyelidikan atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu.

    Berkaitan dengan itu, suatu komisi penyelidikan parlemen akan meneliti hubungan antara tim kampanye presiden Donald Trump dan Moskow. Tetapi, Gedung Putih membantah adanya perilaku tidak patut selama kampanye pemilu dan belum memberikan komenter mengenai perkembangan terbaru.

    Departemen Kehakiman AS menyebutkan Sessions dua kali bertemu dengan Dubes Sergei Kislyak sebagai anggota Komite Pertahanan Senat. Sesuai dengan tugasnya, memang Sessions sering bertemu dengan duta besar. Pada 2016 dia  bertemu dengan lebih dari 25 duta besar.

    Saat sidang konfirmasi di Senat, Sessions ditanya apa yang akan dilakukannya jika ada bukti bahwa anggota tim kampanye Trump  mengadakan kontak dengan Rusia? Sessions menjawab, dia “tidak  mengetahui adanya aktivitas semacam itu.”

    Dalam pernyataan terbaru, Rabu (1/3/2017), Sessions berkata: “Saya tidak pernah berjumpa dengan pejabat Rusia manapun untuk membicarakan masalah yang terkait dengan kampanye. Saya tak tahu apa maksud tuduhan ini. Itu keliru.”

    Juru Bicara Departemen Kehakiman Sarah Isgur Flores mengatakan, sama sekali tak ada yang keliru dengan jawaban-jawabannya. Ia ditanyakan tentang adanya komunikasi antara Rusia dan tim kampanye Trump, bukan pertemuan yang dilakukannya sebagai anggota Senat, katanya.

    Anggota Komite Inteljen Kongres dari Partai Demokrat, Adam Schiff, mengatakan, jika laporan itu akurat, Sessions mesti menarik diri dari penyelidikan yang sedang dilakukan FBI.

    Siapa Jeff Sessions? Ia Senator senior, yang dipilih menjadi Jaksa Agung AS  menggantikan Pelaksana Tugas Jaksa Agung, Sally Yates, karena  dinilai berseberangan dengan kebijakan Presiden Donald Trump. Hasil pemilihan Senat di Washington, DC., Rabu waktu setempat (Kamis, 9/2/2017), memastikan Jeff Sessions (Sesi), kelahiran 24 Desember 1946, sebagai Jaksa Agung AS.

    Jeff Sessions, dari Alabama, memulai karier sebagai anggota Senat pada 1996. Kemudian, anggota Partai Republik itu menempati urutan ke-15 senioritas di Senat AS. Sebelumnya, dari 1981 sampai 1993, dia menjabat Jaksa AS untuk Distrik Selatan Alabama.

    Ia pernah dinominasikan sebagai hakim untuk Distrik Selatan Alabama, namun pencalonannya gagal karena tuduhan dia melontarkan  komentar rasial sensitif dan kritik atas rekornya pada hak-hak sipil.

    Senator asal Alabama ini dikenal bersikap keras dalam penegakan imigrasi dan menjadi salah satu pendukung awal Donald Trump. Presiden Trump menominasikan nama Jeff Sessions setelah sebelumnya mencopot Sally Yates, yang diangkat pendahulunya, Barack Obama.

     

    Kasus Michael Flynn

    Sebelumnya, bulan lalu, Penasihat Keamanan Nasional, Michael Flynn, dipecat setelah terungkap dia tidak berterus terang kepada Gedung Putih mengenai  percakapannya dengan Dubes Rusia, yang diduga membahas sanksi terhadap Moskow terkait dengan peretasan.

    Komisi Intelijen Parlemen mengatakan, ketua mereka, politikus Republik, Devin Nunes, dan Schiff, anggota Kongres, menyetujui diselidikinya keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden AS. Namun, para senator Republik selalu enggan  menyetujui tuntutan yang diajukan para politikus Demokrat.

    Dugaan peretasan itu memang “menghangatkan” hubungan AS – Rusia. Presiden Barack Obama (ketika itu) memerintahkan evaluasi menyeluruh terkait dugaan peretasan dalam proses pemilihan presiden. Pernyataan ini disampaikan Gedung Putih, Jumat (9/12/2016).

    Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Eric Schultz, mengatakan, kami berkomitmen untuk memastikan integritas pemilihan presiden negara ini. “Kami akan mencari pola aktivitas siber jahat di masa pilpres, memperkuat kemampuan defensif kami, dan mengambil pelajaran untuk laporan kami kepada Kongres dan para stakeholders,” kata Schultz.

    Salah satu dugaan keterlibatan Rusia adalah bocornya surat elektronik dari Komite Nasional Demokrat dan John Podesta, Penasihat Hillary Clinton. Surat-surat rahasia itu secara berkala diterbitkan Wikileaks beberapa bulan sebelum pilpres. Sebulan sebelum pemilihan presiden, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Direktur Intelijen Nasional mengumumkan dugaan intervensi Rusia.

    “Peretasan ini dilakukan untuk memengaruhi proses pemilihan presiden AS,” demikian pernyataan tersebut.

    Terkait dengan tuduhan peretasan tersebut, Pemerintah AS memulangkan 35 diplomat Rusia. Sejauh itu, Moskow tetap menolak melakukan peretasan.

    Ramainya perbincangan masalah pertemuan pejabat tinggi dengan Dubes Rusia hingga desakan agar Jaksa Agung Jeff Sessions mundur menandakan bahwa publik Amerika selalu peka terhadap dugaan pelanggaran dalam sistem pemerintahan di tengah situasi di dalam negeri yang masih “tergetar” oleh kebijakan-kebijakan Presiden Trump yang dinilai kontroversial.

    Ini juga dapat mengindikasikan adanya resistensi terhadap orang-prang tertentu di kabinet Trump. Kita pun menunggu apa yang akan dilakukan oleh Trump terhadap salah seorang pendukungnya itu. (Berbagai sumber/E19)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here