Gerakan Tagar dan Syahwat Elite

6 minute read

Perpecahan masyarakat karena perbedaan pilihan politik bukanlah fenomena baru. Di beberapa negara, elite politik sering kali menjadi aktor yang berada di balik perpecahan itu.


PinterPolitik.com

Pemilihan Presiden masih delapan bulan lagi, tapi perbedaan pilihan politik sudah mulai terlihat dan menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Gerakan #2019GantiPresiden yang selama ini diklaim oleh Neno Warisman dan Mardani Ali Sera mendapat dukungan dari masyarakat luas nyatanya akhir-akhir ini mendapat penentangan yang cukup keras oleh rakyat di beberapa daerah.

Penolakan itu bermula ketika gerakan itu ingin mendeklarasikan diri di beberapa daerah di Indonesia. Pekanbaru bukan satu-satunya. Sebelumnya di Batam, rakyat sudah lebih dulu menolak deklarasi #2019GantiPresiden di kota mereka. Begitupun di Pontianak dan Surabaya, rakyat ramai-ramai menolak dengan tegas deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden.

Fenomena penolakan itu sebenarnya merupakan bukti bahwa gerakan #2019GantiPresiden belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas. Kecurigaan bahwa gerakan ini telah ditunggangi kepentingan elite partai politik semakin menguat seiring dengan fakta historis mengenai figur Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera sebagai inisiator dibalik kemunculan gerakan ini.

Neno Warisman mengatakan bahwa penghadangan massa telah ditunggangi oleh pemerintah. Kubu sebelah, gerakan Projo (Pro-Jokowi) membantah tuduhan itu. Sementara itu, GP Ansor juga membantah tuduhan keterlibatan Banser dalam aksi menolak deklarasi di Surabaya.

Komentar reaktif pun berdatangan seiring dengan benturan antarmassa di beberapa daerah. Fahri Hamzah dalam postingan Instagramnya menyatakan bahwa gerakan penolakan Neno Warisman di Pekanbaru merupakan bentuk premanisme rezim. Sedangkan Mardani Ali Sera, inisiator #2019GantiPresiden mengatakan segala bentuk pendapat dari masyarakat seharusnya dihargai.

Benturan antarmassa di beberapa daerah ini membuat rakyat berada diambang perpecahan. Padahal, rakyat seharusnya sadar Pilpres hanyalah sebagian kecil dari perjalanan negeri ini. Ujian bangsa sesungguhnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan politik.

Sementara itu para elite politik saling tuduh dan lempar kesalahan. Kubu pemerintah anggap gerakan #2019GantiPresiden telah ditunggangi kepentingan politik oposisi, sedangkan dari kubu oposisi menuduh bahwa pemerintah ada di balik penghadangan deklarasi gerakan di beberapa daerah. Lantas, gerakan mana yang lahir dari rakyat, dan mana yang sengaja dibentuk oleh elite untuk kepentingan politik sesaat?

Perpecahan Masyarakat

Terpecah-belahnya masyarakat karena perbedaan pilihan politik bukanlah fenomena baru. Tak hanya di Indonesia, fenomena ini telah jadi fenomena global. Kekacauaan politik di beberapa negara membuat masyarakat terpecah-belah menjadi dua kubu. Di beberapa negara, elit politik sering kali menjadi aktor yang berada di balik perpecahan itu.

Salah satu contohnya adalah perpecahan masyarakat di Thailand ketika Thaksin Shinawatra dikudeta pada tahun 2006. Rakyat yang tak mau mengakui kudeta mengenakan kaos merah sebagai identitas rakyat melawan kerajaan dan kudeta militer sekaligus counter terhadap gerakan kaos kuning yang mendukung kudeta. Fenomena yang sama terjadi pula di Malaysia, antara Gerakan Bersih (anti-pemerintah) melawan massa pro-pemerintah.

Saat ini, Indonesia menghadapi masalah yang sama. Perpecahan rakyat sudah ada di depan mata. Menarik untuk dikaji lebih mendalam, sebenarnya apa yang melatarbelakangi kelahiran kedua gerakan tersebut? Mengapa masyarakat Indonesia saat ini terpecah-belah menjadi dua kubu antara kubu #2019GantiPresiden dengan kubu #JokowiDuaPeriode?

Para pendukung Jokowi patut khawatir. Pasalnya, semakin banyak rakyat yang mengidentifikasikan dirinya sebagai kubu pendukung #2019GantiPresiden. Tak dapat dipungkiri gerakan #2019GantiPresiden jauh lebih populis dan rapi, dibandingkan dengan gerakan pendukung pemerintah yang bersifat reaktif.

Gerakan #2019GantiPresiden selalu identik dengan gerakan kelompok Islam,  sehingga isu-isu yang diangkat pun masih seputar urusan keagamaan seperti permasalahan kriminalisasi ulama. Bukan tidak mungkin gerakan ini jugabisa menjadi senjata kelompok oposisi untuk memenangkan Pilpres dengan taktik memobilisasi massaseperti pada aksi 411 dan 212 di Pilkada DKI.

Vedi Hadiz mengatakan bahwa kebangkitan populisme Islam di Indonesia adalah bentuk reaksi terhadap berbagai ketimpangan yang tajam dan dislokasi sosial akibat proses globalisasi neoliberal — ia mengekspresikan ketidakpuasan mendalam dengan kondisi sosial-ekonomi serta ketidakpercayaan yang semakin bertambah kuat terhadap perangkat lembaga pemerintahan.

Namun, ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi sosial-ekonomi di sekelilingnya justru dimanfaatkan oleh segelintir elite yang ingin mempertahankan kekuasaan. Salah satu pernyataan Vedi Hadiz adalah bahwa populisme di Indonesia, dalam bentuk tertentu khususnya populisme Islam dan nasionalis, tidak hadir untuk melawan kelompok elit yang menyandang status quo, melainkan diserap untuk mempertahankan dan melindungi status quo.

Apa yang dikatakan oleh Vedi Hadiz sesungguhnya telah terjadi di depan mata. Kedua kubu yang saling bersebrangan merupakan “korban” dari para elite yang sedang bertarung untuk memenangkan Pilpres tahun depan. Rakyat hanya jadi alat para elite politik untuk mempertahkan status quo. Artinya, kubu oposisi dan petahana adalah pihak yang harus bertanggungjawab terhadap perpecahan masyarakat saat ini.

Bukan Gerakan Rakyat

Kita telah sampai pada kesimpulan bahwa kedua tagar, entah itu #2019GantiPresiden atau #JokowiDuaPeriode nyatanya bukanlah murni gerakan yang lahir dari rahim rakyat. Gerakan itu memang sengaja dibentuk oleh kelompok elite yang sedang bertarung untuk menguasai wacana di muka publik.

Tengok saja bagaimana gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan ini muncul ke permukaan sekitar bulan Januari-Februari 2018 atas inisiasi Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera.

Di salah satu acara TV nasional ia mengatakan bahwa Jokowi akan kalah dan di tahun 2019 Indonesia akan memiliki presiden baru. Namun, gerakan ini tidak bisa diklaim lahir dari rahim masyarakat. Hal ini terjadi karena karakteristik gerakan ini tak punya indikator cukup untuk bisa disebut sebagai gerakan rakyat.

Sidney Tarrow mengatakan bahwa gerakan sosial merupakan sebuah perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan kelompok elite, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya.

Dalam pengertian yang sederhana, Tarrow coba menegaskan bahwa karakteristik gerakan sosial adalahsebuah bentuk perlawanan rakyat terhadap kelompok elite dan pemegang otoritas. Gerakan sosial berbeda dengan gerakan elite, karakteristik gerakannya terbebas dari kepentingan lembaga-lembaga mapan seperti partai politik atau institusi pemerintah.

Dari pernyataan itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan strategi elite-elite politik untuk melawan kubu petahana dengan cara memanfaatkan spirit massa. Selain itu, gerakan ini dibentuk hanya untuk kepentingan jangka pendek: Pilpres 2019. Tak bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan pada negara ini.

Hal serupa nampaknya muncul pada gerakan masyarakat yang menentang tagar #2019GantiPresiden. Sulit untuk tidak melihat bahwa gerakan tandingan ini digerakkan oleh kubu pendukung Jokowi. Indikasi ini muncul karena elite-elite politik di lingkar kekuasaan Jokowi tampak begitu reaktif melakukan pembelaan.

Gerakan itu bukanlah murni gerakan rakyat. Melainkan gerakan reaktif dari kubu pendukung pemerintah yang takut terhadap taktik kubu oposisi dalam memanfaatkan keinginan rakyat terhadap perubahan.

Jika kita bisa ambil kesimpulan bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan elite politik dengan cara menelusuri aktor-aktor di belakangnya, maka bagaimana dengan gerakan tandingannya yang aktornya tidak terlihat di depan panggung?

Sejauh ini, yang nampak adalah adanya sejumlah oknum Banser NU yang terlibat dalam aksi penolakan tersebut. Meski demikian, Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas sejauh ini membantah mengerahkan massa. Meski begitu, ia mengatakan bahwa  deklarasi itu merupakan gerakan politik orang-orang frustrasi, yang tidaktahu akan menggunakan narasi apa melawan petahana.

Berdasarkan pernyataan tersebut, publik bisa saja menganggap bahwa Qoumas mewajarkan gerakan tersebut. Jika benar, maka sebagai caleg PKB, Qoumas sudah merestui gerakan tersebut.

Terlihat bahwa elite-elite politik berperan besar dalam kegaduhan belakangan ini. Jika sudah begini, apakah kita masih mau dipecah-belah oleh elit politik untuk sekedar menjadi alat mereka dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2019? (D38)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here