Dukungan yang muncul dari berbagai kubu politik untuk Sudirman Said pada Pilkada Jawa Tengah membenarkan dugaan adanya upaya untuk ‘menggebuk’ Megawati dan PDIP di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk menutup kursi kekuasaan PDIP di semua provinsi di pulau Jawa.


PinterPolitik.com

Pasca pertemuan dua oligark (elit politik) utama – yang sebelum-sebelumnya tidak pernah berkoalisi secara politik – ‘sang jenderal ahli strategi’ Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan ‘sang jenderal pertempuran lapangan’ Prabowo Subianto, tensi politik nasional pun kembali memanas. Peristiwa ini menandai peningkatan intensitas politik nasional, apalagi ada dua kontes politik besar sedang ada di depan mata: Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu (Pilpres dan Pileg) Serentak 2019.

Untuk Pilkada 2018, pertarungan paling sengit akan terjadi di pulau Jawa yang merupakan lumbung suara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2014 lalu, data pemilih tetap (DPT) di pulau Jawa mencapai 108,9 juta jiwa atau lebih dari setengah keseluruhan DPT Indonesia yang mencapai 190,3 juta jiwa. Artinya, kemenangan di pulau Jawa akan berdampak signifikan terhadap perolehan suara secara nasional – termasuk juga untuk Pilpres 2019. Tercatat Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur akan ikut serta dalam kontes politik memilih pemimpin daerah pada tahun 2018 nanti.

Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis terkuat PDIP sepertinya akan mendapatkan tantangan serius setelah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dikabarkan ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2018 mendatang. Sudirman Said mengklaim dirinya telah didukung 4 partai politik, yakni Gerindra, PKS, PPP dan PAN. Walaupun berdasarkan survei Populi Center, Ganjar Pranowo – yang merupakan kader PDIP – masih menjadi tokoh dengan tingkat elektabilitas paling tinggi di Jawa Tengah, munculnya tokoh seperti Sudirman Said tentu akan memberikan warna pada persaingan politik di provinsi ini.

Berburu Suara di Jawa

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi paling strategis bagi semua partai politik, mengingat provinsi ini memiliki jumlah pemilih nomor 3 terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Oleh karena itu, keberadaan tokoh yang kuat dan dikenal seperti Sudirman Said tentu akan sangat membantu perolehan suara partai-partai politik.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu, PDIP memang menjadi partai yang menguasasi seluruh pulau Jawa. Namun, jika melihat peta kepemimpinan di tingkat daerah, hanya Jawa Tengah  yang menjadi satu-satunya provinsi yang saat ini dikuasai oleh PDIP. Apalagi, pasca Pilakada Serentak 2017, PDIP kalah dalam perebutan kekuasaan di DKI Jakarta dan di Banten. Kekalahan di DKI Jakarta merupakan salah satu kekalahan terbesar bagi PDIP, mengingat ibukota merupakan etalase perpolitikan di tingkat nasional.

Peta kekuasaan partai politik pada Pileg 2014 (Foto: istimewa)

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur bukanlah basis tradisional kekuatan politik PDIP. Di Jawa Barat – selain tokoh militer – tercatat hanya politisi dari Golkar dan PKS yang pernah menjabat sebagai gubernur, sementara di Jawa Timur hanya politisi Golkar dan Demokrat yang pernah menduduki jabatan gubernur. Peta politik di dua provinsi tersebut pun sedang mengalami pergeseran, misalnya dengan menguatnya tokoh Nahdatul Ulama (NU) di Jawa Timur, serta simpang siur dukungan terhadap tokoh populer seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat. Hal inilah yang juga ikut meningkatkan tensi politik di Jawa Tengah yang merupakan basis kekuatan politik PDIP dan Megawati Soekarnoputri di pulau Jawa.

Gebuk Megawati di Jawa Tengah?

Munculnya tokoh seperti Sudirman Said merupakan upaya partai-partai politik untuk melawan PDIP dan Megawati di Jawa Tengah. Tanpa mengabaikan proses politik di Jawa Barat dan Jawa Timur, politik ‘gebuk Mega’ – kalau mau disebut demikian – yang dijalankan di Jawa Tengah akan sangat menentukan peta politik di tingkat nasional. Gerakan ini melibatkan banyak pihak dan umumnya berasal dari lawan-lawan politik Megawati Soekarnoputri.

Walaupun pernah berada di kabinet Presiden Jokowi, Sudirman Said dikenal berasal dari faksi politik yang berlawanan dengan Megawati. Ia juga mendapat dukungan dari oligark politik seperti Jusuf Kalla (JK). Dengan demikian, bisa dipastikan faksi JK adalah salah satu yang ingin menggebuk Megawati di Jawa Tengah.

Selain itu, keberadaan Sudirman Said dalam Tim Sinkronisasi Anies-Sandi yang akan menjabat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017 nanti juga menggambarkan posisinya yang mewakili kelompok yang melawan Megawati. Jelas bahwa jika didukung oleh Gerindra, maka ada Prabowo Subianto di sana – yang untuk beberapa lama tidak akan lupa pada pengingkaran terhadap Perjanjian Batu Tulis terkait dukungan PDIP untuk pencalonan Prabowo sebagai presiden.

Dukungan juga datang dari PKS. Dukungan ini juga merupakan upaya menggebuk Megawati, mengingat PKS mewakili kelompok Islam garis keras yang sering berseberangan dengan PDIP – apalagi belakangan ini pemerintah dan PDIP semakin keras menyikapi kaum Islam garis keras. Sejauh ini, suara PAN masih terbelah. Amien Rais memang menjadi salah satu lawan yang akan ikut menggebuk Megawati, namun ia mengarahkan dukungannya kepada Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono. Ia bahkan ingin bertemu Prabowo Subianto untuk membicarakan dukungan tersebut. Namun, dukungan itu mungkin akan berpindah ke Sudirman Said jika Gerindra secara resmi mengajukan Sudirman Said sebagai calon gubernur.

Aksi ‘gebuk-gebukan’ ini tampaknya juga akan melibatkan faksi-faksi yang pernah terlibat dalam Pilkada DKI Jakarta. Abraham Lunggana (Haji Lulung) merupakan salah satu pihak yang memberikan dukungan untuk Sudirman Said. Dengan demikian, kemungkinan besar PPP akan ikut dalam aksi gebuk Megawati di Jawa Tengah. Lawan politik Megawati akan bertambah jika kubu lain seperti Demokrat juga ikut ambil bagian dalam pertarungan ini.

Politik menggebuk Megawati ini terasa semakin kuat setelah disahkannya UU Pemilu oleh DPR beberapa waktu lalu. Praktis lawan-lawan Megawati mulai menghitung kekuatan politik setidaknya dalam dua gelaran politik yang ada di depan mata. Kemenangan PDIP pada pemilu 2014 lalu sangat terasa dampaknya. PDIP mampu mempengaruhi kebijakan politik secara nasional dan bahkan – meminjam kata-kata SBY – semakin kehilangan check and balances. “Power must not go unchecked”, demikian kata SBY. Oleh karena itu, lawan-lawan PDIP harus memainkan strategi untuk merebut lumbung-lumbung suara PDIP, termasuk juga di Jawa Tengah. Sejauh ini, DKI Jakarta dan Banten sudah berhasil diambil alih lawan-lawan Megawati, sementara – jika menilik sejarah – Jawa Timur dan Jawa Barat pun akan sulit dikuasai PDIP. Oleh karena itu, pertarungan di Jawa Tengah merupakan pembuktian apakah aksi ‘gebuk Megawati’ ini akan berhasil.

Pada akhirnya, berhasil tidaknya strategi mengusung Sudirman Said ini akan tergantung pada seberapa kuat gerilya politik yang dilakukan oleh partai-partai pengusung. Tidak sedikit lawan politik Megawati yang berusaha untuk merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah. Dengan banyaknya pihak yang menggebuk Megawati, sanggupkah PDIP menang di Jawa Tengah? (S13)