Gaji Jokowi di Pusaran Hoax

5 minute read

Siapa yang menghembuskan hoax ini?


PinterPolitik.com

Sri Mulyani, Menteri Keuangan populer itu, sudah memberi klarifikasi bila kenaikan gaji Presiden Jokowi sebesar Rp. 553 juta adalah hoax alias kabar palsu belaka. Sikap Sri Mulyani dan istana yang buru-buru meluruskan berita, juga sangat bisa dipahami. Sebab wacana kenaikan gaji presiden hampir selalu menuai reaksi negatif dari masyarakat.

Reaksi negatif ini, bisa jadi bersumber dari adanya kecemburuan sosial yang muncul dari pemberitaan tersebut. Sebagian besar masyarakat menganggap keadaan ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi berjalan stagnan, bahkan menyulitkan. Tetapi mengapa gaji presiden naik sedemikian rupa?

Menghadapi hal tersebut, sebagian rakyat pasti ada yang tak rela bila Presiden mendapat kenaikan gaji selangit dari nilai Rp 62,5 juta ke angka Rp. 533 juta, dan menganggap kinerja presiden tak sesuai dengan gaji yang diperolehnya.

Tetapi bila menengok ke belakang sebentar, di tahun 2017 Presiden Jokowi pernah diterpa dengan isu yang hampir sama. Perbedaannya, semua berawal dari ‘aksi’ Jokowi melakukan zakat penghasilan sebesar 2,5 persen dari total pendapatannya. Beberapa pihak mulai ‘jahil’ menghitung-hitung penghasilan Jokowi dari zakat yang dikeluarkan, yakni Rp. 45 juta kepada sebuah badan amal.

Dari sana munculah spekulasi bila gaji Jokowi bisa mencapai Rp 150 juta alih-alih Rp. 62,5 juta. Atas kejadian tersebut, pihak istana sekali lagi buru-buru pasang badan. Jokowi juga tak lupa ‘buka-bukaan’ mengenai harta dan gaji yang dimilikinya.

Sementara itu, wacana kenaikan gaji juga pernah berhembus saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat isu tersebut bergulir, reaksi masyarakat pun tak sedap, hingga akhirnya isu tersebut hilang dengan sendirinya dan tak terdengar lagi. Alhasil, gaji presiden Indonesia tidak mengalami peningkatan sejak 2001.

Namun, menarik jika melihat arah gerakan hoax yang menimpa Presiden Jokowi seputar gaji ini. Sebenarnya, selain diduga memantik kecemburuan sosial masyarakat, atas dasar apa hoax tersebut dihembuskan? Siapa pula pihak yang pertama kali menyebarkan wacana tersebut?

Ulah Keluarga ‘Siber’?

Yang namanya isu, pasti ada pihak yang menyebarkan hingga akhirnya memantik api di tengah masyarakat. Kehebohan isu gaji Jokowi pun tak lepas dari beberapa oknum yang menggorengnya.

Dalam pantauan di media sosial, terutama twitter, isu mengenai kenaikan gaji Jokowi yang fantastis ternyata sudah bergulir sejak Selasa (6/3). Akun yang menyebarkannya berasal dari media atau portal yang berisi pemberitaan tendensius dan partisan, salah satunya adalah eramuslim. Tak hanya itu, akun-akun yang berdiri atas nama pribadi pun tak ketinggalan menyebarkannya. Akun pribadi ini, memiliki pengikut lebih dari 10 ribu dan terus membagikan tautan atau berita hoax seputar pemerintah.

sumber: Guardian

Hoax yang diterima oleh Jokowi seputar kenaikan gaji, bisa dibilang merupakan salah satu dari beberapa hoax yang diterimanya selama menjabat sebagai presiden. Namun satu yang menarik dari kasus ini, adalah bagaimana akun palsu dan bot yang menyebarkan hoax tersebut memiliki karakteristik tersendiri.

Guardian mengidentifikasi bahwa sebaran hoax tersebut dikerjakan oleh sebuah sistem boneka Rusia (matryoshka) yang menjalankan lebih dari 100 akun semi otomatis, lalu memiliki hubungan dengan pihak oposisi pemerintah atau militer, serta mereka yang mengidentifikasi diri dengan sebutan cyber army (tentara siber). Tak hanya itu, akun-akun bot ini juga memiliki hubungan dengan jihadis dunia siber.

Akun dan sistem ini tak hanya menyebarkan berita tendensius dan hoax seputar pemerintah saja, tetapi juga paranoia seputar kelompok LGBT, menyudutkan orang-orang Tionghoa dan PKI, serta mengorbarkan perpecahan antar agama dan etnis.

Kenaikan gaji Jokowi yang terlihat sengaja dikobarkan dan disebarkan oleh pihak-pihak tersebut, kemungkinan besar memang bertujuan menjatuhkan elektabilitas dan pamor Jokowi. Kenaikan gaji presiden yang fantastis – yang dibandingkan dengan keadaan ekonomi masyarakat – akan sangat mudah membakar emosi masyarakat.

Bila hendak melihat satu contoh bagaimana ketimpangan ekonomi dapat menggerakan hoax, bisa melihat contoh dari KB, seorang lulusan IT dari Bekasi yang pekerjaannya menyebar hoax dan isu SARA karena ada yang membayarnya. Namun sayang sekali, pihak yang membayar KB masih ‘gelap’ hingga kini.

Nah, persoalan ekonomi tersebut beriringan pula dengan keadaan Indonesia sebagai negara penganut Islam terbesar, sekaligus salah satu pemakai media sosial terbesar di dunia. Guardian melihat, ketiga hal ini menjadi tiga kunci hoax beredar dan menyebar seperti api di media sosial Indonesia.

Akun Bodong dan Bohong

Sebagian orang akan mudah bersepakat bila hoax muncul atas adanya sentimen negatif atas golongan atau suatu pihak, terkait tindakan atau kebijakannya yang tidak sesuai dengan alur berpikir oposisinya.

Inilah letak kelebihan hoax, mereka bisa membaca dan mengikuti alur pembaca sehingga menimbulkan efek sensitivitas, entah itu kebencian atau semangat mendukung suatu tokoh atau pemberitaan.

Sensitivitas ini pula menjadi sangat relevan saat dikaitkan dengan apa yang disampaikan Stanley Cohen mengenai Moral Panic (kepanikan moral). Bagi Cohen, moral panic adalah pemicu atas tindakan-tindakan destruktif pada orang-orang yang mempercayai berita-berita hoax. Salah satunya adalah berita tentang keburukan pemimpin yang disajikan media, yang bisa memicu kebencian bagi masyarakatnya.

Dengan demikian, hoax memang datang dari konteks ekonomi-politik dalam masyarakat. Hoax dihadirkan dalam kepentingan politik tertentu, yang berjangka pada kepentingan ekonomi si penyebar dan produsen hoax.

Twitter, sebagai media sosial yang pertama kali menjadi lahan persebaran berita hoax seputar gaji Jokowi, menurut konsultan data dari Provetic, Shafic Pontoh, sudah seperti panggung berdarah yang amat luas.

Menurutnya, Twitter menjadi lahan hoax favorit karena kelompok bot-bot hoax yang ada bisa muncul dan hilang dengan cepat. Mereka seakan memang bekerja untuk meraih kepentingan politik – ekonomi tertentu dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa dilihat dari akun-akun twitter penyerang Basuki Tjahaja Poernama (Ahok) yang mendadak ‘diam’ dan tak lagi aktif dua hari pasca pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Sayangnya, Guardian menilai bahwa perhatian Pemerintah terhadap keberadaan hoax dan intoleransi, dipandang tak akan mampu membawa interaksi sosial di dunia maya membaik, atau setidaknya menjadi lebih ‘aman’. Justru sebaliknya, ini hanyalah permulaan ‘menyambut’ Pemilu Presiden 2019 mendatang. (A27)