Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko menilai keberadaan garam impor membuat harga garam lokal cenderung turun. Pihaknya meminta pemerintah tidak lagi melakukan impor garam, mengingat kualitas garam lokal saat sudah cukup baik.
PinterPolitik.com
Hal tersebut diungkapkan Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas strategi dan kebijakan dalam mendukung perkembangan sektor pertanian di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1).
Menurut Budi, keberadaan garam impor bakal merusak harga garam lokal, dan ini berpengaruh juga pada PT Garam, sebagai bagian dari Badan Usaha Miliik Negara (BUMN) yang menaungi produksi garam dalam negeri.
“Pemerintah (berencana) mengalokasikan impor kurang lebih di atas 2,5 juta ton, sehingga secara psikologis PT Garam (Persero), perusahaan pelat merah juga mengalami penurunan harga,” ujar Budi.
Budi menjelaskan saat ini harga rata-rata garam dalam negeri mencapai Rp 600 per kilogram (kg). Padahal perseroan mematok target harga jual rata-rata Rp 1.200 per kg.
“Pada tahun lalu harga garam hancur. Harga pada tahun ini kami targetkan rata-rata harga tahun yang lalu sekitar Rp 1.200 per kg. Tahun ini hanya bisa menjual rata-rata Rp 600 per kg. Bahkan hari ini pun harga garam di truk Rp 300 per kg,” ungkapnya.
Karena itulah, pihaknya meminta pemerintah tidak mengalokasikan kuota impor garam lebih tinggi dibanding tahun lalu. “Sehingga sesungguhnya untuk kluster aneka pangan ini di minimize khususnya untuk impor-impor itu,” katanya
RDP dengan Komisi IV DPR RI, selain mebahas sektor pertanian, juga membahas strategi dan kebijakan untuk mendukung perkembangan sektor kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin SE menambahkan keberadaan BUMN sektor pangan dapat menjaga keberlangsungan komoditas pangan pada bidang sektor pertanian dan perikanan.
“Komisi IV ingin mendapat masukan kebutuhan BUMN. Selain itu, mencari jalan keluar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa. Karena itulah apa yang disampaikan berbagai pihak terkait, termasuk dari PT Garam, akan kami sampaikan kepada pemerintah” tandasnya.
Turut hadir dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, para pimpinan BUMN terkait, yaitu Direktur Utama PT Garam Budi Sasongko, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Gunarso, Direktur Utama PT Pertani Febriyanto, dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Eko Taufik Wibowo. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
