HomeFokus BUMNKomisaris Utama BUMN ini Siap Dicopot Karena Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Komisaris Utama BUMN ini Siap Dicopot Karena Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Andi Gani Nena Wea yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) siap kehilangan posisinya sebagai Komut di perusahaan pelat merah PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) kalau dianggap menganggu stabilitas pemerintah menyusul atas sikapnya yang menentang Omnibus Law Cipta Kerja.


PinterPolitik.com

“Kalau pun memang langkah perjuangan yang saya ambil menganggu pemerintah dan akhirnya diputuskan diberhentikan, saya siap, enggak ada masalah sama sekali,” ujar Andi di Jakarta, Jumat (28/2).

Andi Gani sapaan akrab pria murah senyum ini, mengatakan sejak isu Omnibus Law Cipta Kerja berhembus, dirinya telah melakukan protes atas produk hukum yang tengah disiapkan pemerintah tersebut.

Puncaknya ketika ia memimpin puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi di depan DPR RI guna menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang dicurigai akan merugikan kalangan buruh.

Andi menilai, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah akan mengganggu angkatan buruh Indonesia. “Lebih baik saya dikorbankan dengan keluarga saya dibanding ratusan juta rakyat. Ini pilihan hidup buat saya. Saya siap kalau misalnya langkah perjuangan saya dianggap menganggu dan akhirnya diberhentikan,” tegas Andi.

Andi mengaku sudah beberapa kali mendapat imbauan dari sejumlah tokoh nasional. Mereka meminta supaya dirinya tak terlalu mengkritik kebijakan yang disiapkan pemerintah.

Sebab, apabila kritik keras terus dilontarkan, tak menutup kemungkinan ia dapat dipaksa angkat kaki dari PT Pembangunan Perumahan (PP). Terlebih, ia notabene dikenal cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat Pilpres 2019, ia juga menaruh dukungan penuh kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan, namanya bahkan sempat santer diisukan menjadi Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga :  Raib Dana Pensiun PNS Kacau BUMN Era Jokowi

“Diingatkan sudah oleh beberapa tokoh nasional, bahwa ‘jangan terlalu keras, Anda orang dekat Presiden’,” terang Andi menirukan imbauan para tokoh nasional.

Andi yang juga menjabat sebagai pimpinan buruh se-ASEAN itu mengaku mendapat dukungan dari buruh di berbagai negara. Mereka memberikan dukungan moril menyangkut langkahnya menentang Omnibus Law Cipta Kerja.

Dukungan itu datang mulai dari Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, hingga Timor Leste. “Saya sebagai pimpinan buruh ASEAN menerima banyak WA dari teman-teman (buruh luar negeri) soal gerakan buruh dan mereka tidak lupa mengingatkan ‘kok Anda sebagai pejabat utama perusahaan negara pimpin demo’,” katanya.

“Saya sampaikan bahwa ini pertama dalam sejarah republik ada pimpinan BUMN, pimpin aksi ke jalan, itu pilihan perjuangan karena saya punya tanggung jawab sebagai presiden konfederasi buruh,” tegasnya.

Andi bersama Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bahkan telah sepakat menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

Setidaknya ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Kesembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.

Kemudian, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah. Disamping itu ada pula hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Raib Dana Pensiun PNS Kacau BUMN Era Jokowi
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

Koalisi Titan: Sentripetalisme Konsensus Demokrasi Prabowo

Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri yang akan mengisi Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...