HomeFokus BUMNKemen BUMN Mengaku Masih Cari Skema yang Tepat Bayar Nasabah Jiwasraya

Kemen BUMN Mengaku Masih Cari Skema yang Tepat Bayar Nasabah Jiwasraya

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mencari skema yang tepat untuk melakukan pembayaran bagi nasabah Jiwasraya. Kementerian yang dipimpin Erick Tohir ini, terus berdiskusi dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI dan Komisi XI DPR RI, hingga tengat waktu Maret mendatang.


PinterPolitik.com

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Kementerian BUMN masih memerlukan diskusi lebih mendalam dengan Panja Komisi VI dan Komisi XI DPR, terkait skema pembayaran nasabah Jiwasraya.

Kartika menyebut pihaknya perlu berdiskusi kembali dengan Panja Komisi VI dan Komisi XI. Sebelumnya, kata Kartika, Kementerian BUMN telah berdiskusi dengan Panja hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait skema dan kebutuhan dalam mengembalikan dana nasabah Jiwasraya

“Tapi memang nanti untuk persetujuan, penggunaan kasnya dari mana, kita harus diskusi dengan Komisi VI dan Komisi XI dulu lah,” ujar Kartika saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2).

Kartika belum bisa memaparkan secara detail mengenai kebutuhan dan mekanisme pembayaran lantaran skema yang diajukan Kementerian BUMN belum mendapatkan persetujuan dari Panja.”Belum disetujui belum bisa ngomong cepatnya,” ujar Kartika.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Tiko ini, menegaskan pemerintah tengah berupaya agar pengembalian dana nasabah sudah dapat mulai pada bulan Maret dengan prioritas nasabah tradisional terlebih dahulu.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini juga menyinggung rencana pembentukan holding asuransi yang menjadi salah satu upaya yang digenjot pemerintah (Kemen BUMN) guna mendapatkan dana segar untuk Jiwasraya agar bisa melakukan pembayaran terhadap nasabah.

Kartika mengatakan proses pembentukan holding asuransi masih terus berjalan. “Ya betul tinggal PP (peraturan pemerintah) saja,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus PT Jiwasraya (Persero) menjadi sorotan masyarakat, setelah pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut adanya dugaan korupsi pada perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin memastikan adanya praktik korupsi di Jiwasraya. Kejaksaan menaksir kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 13,7 triliun.

ST Burhanuddin menilai PT Jiwasraya telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi. Menurut Burhanuddin, PT Jiwasraya malah menempatkan 95 persen dana di saham yang berkinerja buruk.

Akibatnya Jiwasraya mengalami gagal bayar yang jumlahnya mencapai Rp12,4 Triliun. Dana itu merupakan akumulasi kewajiban pencairan klaim polis yang gagal dibayar perusahaan sampai periode Oktober-Desember 2019. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...