Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan banyak menerima pengaduan dari kalangan dunia usaha terhadap kinerja beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka menilai BUMN menguasai dan mempersempit ruang gerak kalangan swasta (dunia usaha).
PinterPolitik.com
Hal tersebut diutarakan La Nyalla seusai mengadakan coffee morning dengan Menteri BUMN, Erick Thohir di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).
Menurut La Nyalla, pihaknya mendukung roadmap yang disusun Menteri BUMN, Erick Thohir untuk menata wajah BUMN di Indonesia ke depannya. Namun langkah itu harus diimbangi juga dengan upaya serius Kementerian BUMN memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan yang ada lingkupnya.
Kepada Erick Thohir, pada kesempatan tersebut, La Nyalla menyampaikan beberapa catatan DPD atas serapan aspirasi dan pengaduan dari kalangan dunia usaha terhadap BUMN. BUMN dinilai menguasai dan mempersempit ruang gerak swasta.
“BUMN yang paling banyak mendapat pengaduan dari kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi. Salah satu indikatornya banyaknya aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” ucap La Nyalla.
La Nyalla menambahkan, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD RI. Terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan.
“Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ungkap La Nyalla.
Karenanya senator yang mewakili Jawa Timur itu berharap roadmap yang disusun Erick Thohir mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global. Mengikuti tender pekerjaan di luar negeri, sehingga memasok devisa negara. Seperti sudah pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia dan lainnya.
Sementara itu menanggapi keluhan dari DPD RI, Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak mematikan pengusaha swasta. “Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang. Termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini,” ujar Erick.
Erick juga mengungkapkan Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk menutup atau memerger perusahaan pelat merah yang ada. Terutama BUMN-BUMN yang tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance (GCG).
“Ini salah satu bagian dari cara untuk mengembalikan BUMN kepada core bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita tutup. Intinya harus back to core business,” tandasnya.
Erick menambahkan, dari Rp 210 triliun keuntungan BUMN, disumbang oleh tidak lebih dari 10 BUMN saja. “Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah,” paparnya.
Pada kesempatan itu Erick juga memaparkan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata. Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM.
“Juga convention hall, pusat perdagangan dan lainnya. Sehingga kapal-kapal pesiar besar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan juga menikmati kuliner,” ujarnya.
Pelabuhan ini selain punya area hutan kota, juga dilengkapi terminal energi, industri perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah. Tak ketinggalan penataan jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan. “Ini akan menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat,” pungkas Erick. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
