Erick Thohir, Politik dan Bisnis

Erick Thohir, Politik dan Bisnis
Istimewa
7 minute read

Mulai maraknya para pengusaha muda yang masuk ke dunia politik, menciptakan pergeseran oligarki di tanah air.


PinterPolitik.com

“Ketika sekelompok orang sangat kaya, sementara lainnya tak punya apa-apa. Hasilnya adalah demokrasi ekstrim atau oligarki absolut, atau despotisme yang terjadi akibat salah satu ekses tersebut.” ~ Aristoteles Click To Tweet

Walau bukan lagi jadi kejutan, karena sebelumnya KH. Ma’ruf Amin sudah membocorkannya terlebih dahulu, namun terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan Jokowi-Ma’ruf tetap menjadi perbincangan, terutama karena Erick merupakan sahabat dekat Sandiaga Uno, cawapres dari Prabowo Subianto.

Kedekatan keduanya ini, bahkan telah diungkapkan secara terbuka oleh Sandi. Sehingga banyak pula selentingan yang mempertanyakan loyalitas Erick nantinya, mungkinkah ia akan setia dan tidak menelikung dukungannya di tengah jalan, atau tidak akan ragu untuk bertentangan dengan sahabat masa kecilnya nanti?

Sebagai Ketua Pelaksana Asian Games XVIII lalu, nama bos media ini memang langsung melambung. Keberhasilannya tersebut pula yang kabarnya membuat Jokowi tertarik untuk menariknya bergabung. Selain sebagai pemikat hati para milenial, Erick pun dianggap sebagai pengusaha sukses dan dikenal baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, kehadiran Erick akan mampu melengkapi unsur insan bisnis dari tiga unsur keterwakilan kelompok di tanah air, yaitu kelompok nasionalis, agama, dan insan bisnis (Nasain). Sehingga tak heran pula bila di Timses Jokowi juga berisi para pengusaha muda lainnya yang nantinya akan bekerja bersama Erick.

Tercatat ada beberapa nama pengusaha muda yang telah ditampung Jokowi dalam Timsesnya, salah satunya adalah pengusaha Tionghoa Jusuf Hamka, pemilik rumah makan yang diperuntukkan bagi kaum fakir dan dhuafa. Ada pula nama pengusaha batu bara, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isam.

Adanya nama-nama pengusaha muda yang turun langsung ke dalam kontestasi politik yang akan digelar tahun depan ini, juga menimbulkan pertanyaan sendiri. Sebelumnya, para pebisnis umumnya enggan mengaitkan diri atau bahkan mendukung kandidat tertentu secara terbuka. Lalu, mengapa saat ini kondisinya menjadi berbeda?

Pergeseran Oligarki Bisnis

“Semua sistem adalah oligarki. Tak ada yang lainnya.” ~ Tom Metzger Click To Tweet

Walau Metzger adalah pendiri Ku Klux Klan, kelompok supremasi kulit putih yang kerap melakukan kekerasan pada warga kulit hitam AS pada 1970-an, namun perkataannya di atas tersebut merupakan fakta yang terjadi di setiap sistem pemerintahan di mana demokrasi berjalan, terutama di negara yang berbentuk republik.

Baca juga :
Pajak Karbon, Solusi Polusi Jakarta?

Oligarki yang kerap diterjemahkan sebagai kekuasaan minoritas terhadap kelompok mayoritas ini, menurut Prof. Jeffrey A. Winters dari Northwestern University, sebenarnya memiliki dua dimensi pengertian, yaitu oligarki dengan dasar kekuasaan (material) yang susah dipecahkan atau diseimbangkan, dan jangkauan kekuasaannya yang luas dan sistemik.

Di Indonesia sendiri, oligarki mulai berkembang ketika Soeharto merebut tampuk kekuasaan dari Soekarno dan mulai masuknya investasi asing. Demi mempertahankan pemerintahannya, Soeharto kerap menggunakan sistem patronisme (pertukaran keuntungan) dengan para pebisnis yang ditempatkan sebagai klien (subordinat).

Sistem patronisme inilah yang kemudian membuat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sangat marak di era Orde Baru, termasuk terbentuknya monopolisme pasar di tangan segelintir orang dan menghasilkan oligarki bisnis yang kuat hingga kini. Hanya saja, saat itu para konglomerat tidak diizinkan masuk ke dalam dunia politik.

Ketika reformasi bergulir dan undang-undang menjamin semua warga negara mendapatkan hak yang sama, kekuasaan oligarki bisnis di dunia politik mengalami perubahan. Walau tetap tidak terjun langsung ke politik, namun para konglomerat ini memiliki kebebasan untuk menjadi “donatur” bagi partai politik yang didukungnya.

Hal ini kembali berubah ketika Pemilu Presiden langsung mulai digelar, di mana masyarakat memiliki hak penuh memilih pemimpinnya. Para pengusaha yang awalnya hanya berada di belakang, kini mulai dapat muncul dan terjun langsung ke dunia politik. Jusuf Kalla (JK) adalah salah satu contoh dari pengusaha yang langsung mampu duduk sebagai wakil presiden.

Begitu juga dengan Jokowi yang sebelum menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, sebenarnya merupakan pengusaha mebel. Baik Jokowi maupun JK bisa dikatakan sebagai salah satu oligarki yang masuk ke dunia politik sebagai kader partai politik pendukung dan faktor keterkenalan namanya di wilayah masing-masing.

Baca juga :
"Dendam" Thomas dan Unicorn Singapura?

Kondisi ini agak sedikit berbeda dengan Sandiaga Uno maupun Erick Thohir, di mana keterkaitannya di politik tidak melalui partai, namun berkat kesempatan yang diraihnya sendiri. Di sinilah yang menurut pengamat politik dari Charta Politica Arya Fernandes, mulai terlihat adanya pergeseran oligarki di tanah air.

Politik dan Bisnis Tak Terpisahkan

“Apa kita siap diambil alih kebesaran kekuasaan politiknya oleh para miliarder atau kita akan tetap membaginya ke dalam oligarki ekonomi dan politik? ~ Bernie Sanders Click To Tweet

Besarnya biaya politik, membuat keberadaan dan dukungan pebisnis menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi para politikus. Begitu pun dengan pengusaha, keterikatannya dengan salah satu parpol akan mampu membuka peluang-peluang bisnis yang besar dari proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah.

Patronisme yang menjadikan politik sebagai industri ini, menurut pengamat politik Ubedilah Badrun, merupakan proses kapitalisasi pemilik modal dengan elite politik yang biasanya mengincar tiga keuntungan, yaitu agar kepentingannya terakomodasi, agar mendapatkan akses kekuasaan, serta agar ada regulasi yang menguntungkan kepentingannya.

Ketika pemilihan langsung diberlakukan, patronisme tersebut mengalami perubahan yang menyebabkan partai politik kehilangan alat tawar menawar. Kebebasan politik memberikan ruang bagi oligarki untuk tidak lagi hanya menentukan siapa yang akan didukung, tapi membentuk sendiri partai politik sebagai alat peraih kekuasaannya.

Fakta ini terlihat dari munculnya Oesman Sapta Odang yang menguasai Hanura, Prabowo yang membentuk Gerindra, Harry Tanoe dengan Perindo, serta Tommy Soeharto dengan Partai Berkarya. Melalui partainya masing-masing, para oligark ini terbukti membiayai dan menentukan sendiri langkahnya untuk meraih kekuasaan.

Adanya pergeseran oligarki bisnis yang masuk ke politik ini, dalam pandangan Ubedillah tak lepas dari semakin besarnya pengaruh kapitalisme di tanah air. Kondisi ini juga dibenarkan oleh Winters yang mengatakan kalau oligarki akan semakin besar pengaruhnya seiring dengan meningginya tingkat kapitalisme di negara tersebut.

Baca juga :
Kuasai Informasi, Kursi Menkominfo Seksi?

Fakta yang dikatakan Winters tersebut, ternyata diakui juga oleh politikus Partai Demokrat AS, Bernie Sanders. Semakin meluasnya kapitalisme dan globalisasi, menurut Senator dari Vermont ini, menciptakan ancaman tersendiri karena negara-negara di dunia mulai dikuasai oleh segelintir oligarki yang hanya memikirkan kepentingannya semata.

Kegelisahan Bernie ini terkait dengan bocoran Paradise Papers, di mana di dalamnya tercantum nama beberapa kepala negara yang bersama para konglomerat lainnya menyembunyikan kekayaan di tempat atau negara dengan tingkat kerahasiaan paling tinggi agar terhindar dari potongan pajak.

Keberadaan kepala negara yang gemar menumpuk kekayaan bagi diri sendiri, diistilahkan Bernie sebagai kemunculan oligarki internasional (International Oligarchy) yang mengubah sistem demokrasi sebagi alat bagi para oligark untuk memperbesar kekuasaan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Di Indonesia sendiri, kehadiran para pebisnis yang mulai berani tampil di muka publik, masih menjadi fenomena baru. Berbeda dengan yang ditakutkan oleh Bernie, tak sedikit para  pebisnis muda tersebut terjun ke politik karena memiliki prinsip yang lebih idealis dan tak semata-mata mencari keuntungan, seperti yang dilakukan para pendahulunya.

Karena itulah, menurut analis ekonomi Hans Kwee, para pengusaha yang terjun ke politik umumnya telah mempertimbangkan faktor untung rugi yang akan diraihnya. Berbeda dengan generasi sebelumnya, para pengusaha muda ini terjun ke politik karena melihat kalau kekuasaan tertinggi hanya bisa diraih melalui politik.

Hans juga melihat, para pengusaha muda jauh lebih punya pertimbangan dibanding pendahulunya. Fakta ini terlihat dari bagaimana Erick Thohir bersedia menjadi Ketua Timses Jokowi setelah namanya dikenal dan diterima masyarakat luas, berkat kesuksesannya menyelenggarakan Asian Games.

Bagi Sandiaga sendiri, masuknya Erick di Timses Jokowi tentu akan memberikan keuntungan jangka panjang. Posisinya sebagai cawapres Prabowo, kemungkinan besar akan mengantarkannya pula ke Pilpres 2024. Dengan pengalaman Erick sebagai timses, kedua sahabat ini bisa jadi akan mengantarkan Indonesia mencapai titik lahirnya oligarki baru lagi. (R24)