Ekonomi Stagnan, Salah Jokowi?

Ekonomi Stagnan, Salah Jokowi?
6 minute read

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 menyentuh angka 5,07 persen, meningkat 0,05 persen dibandingkan tahun 2016. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mengeluhkan mengapa indikator ekonomi makro yang terjaga ini tidak terefleksikan di tengah masyarakat.


PinterPolitik.com

Jokowi mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang mengesankan. Pada lingkup kelompok negara G-20, Jokowi menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di urutan ketiga yang terbaik di bawah India dan Tiongkok. Berdasarkan indikator makro, ekonomi Indonesia memang terjaga dengan cukup sehat. Beberapa sektor juga diindikasikan menguat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia (BI) juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen sampai 5,5 persen pada 2018 mendatang. Hal itu berdasarkan prediksi kontribusi investasi terhadap perekonomian domestik yang lebih kuat dibandingkan kuartal I 2017 yang hanya berkisar 4,81 persen.

Namun, angka 5,07 persen untuk tahun 2017 jelas menunjukkan tidak adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan, hanya berkisar 5 persen sejak tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi memang menjadi permasalahan di beberapa negara seperti halnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, di mana pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut hanya menyentuh 1-2 persen saja.

Melihat dinamika yang sedang berkembang, isu ekonomi diprediksi akan menjadi bom waktu. Permasalahan yang muncul di tengah masyarakat nantinya adalah kepercayaan politik kepada Jokowi. Isu ekonomi merupakan hal yang sensitif dan strategis secara politik. Apalagi, krisis ekonomi pada 1998 dan 2008 masih menghantui Indonesia hingga kini.

Mampukah Jokowi menghadang permasalahan ekonomi tersebut? Apakah Jokowi dan jajarannya sudah melakukan kebijakan yang relevan dengan kondisi Indonesia sekarang?

Indikator Ekonomi Makro

Berbagai sub-sektor perekonomian menampilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meleset tidak jauh dari target – walaupun untuk kelompok kritikus, hal ini tetap menjadi catatan tersendiri. Ini tentunya menjadi pertimbangan bagi pemerintah bahwa perlu adanya kebijakan strategis dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Signifikansi ekonomi akan mendorong tingkat kesejahteraan yang merupakan cita-cita para pendiri negara ini.

Baca juga :
Menteri Kesehatan ‘Terserang Penyakit’?

Ekonomi Stagnan, Salah Jokowi?

Pada indikator ekonomi makro yaitu tingkat inflasi, cadangan devisa dan suku bunga memperlihatkan tren positif. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetianto dalam tulisannya di Harian Kompas menyatakan bahwa hampir semua indikator ekonomi makro Indonesia berada pada jalur yang sesuai dengan perkembangan.

Inflasi menunjukkan tingkat yang rendah selama 6 bulan terakhir, berada pada posisi di bawah 4 persen. Pada Agustus 2017, inflasi berada pada posisi 3,82 persen yang kemudian berhasil diturunkan menjadi 3,25 persen pada Januari 2018. Menjaga inflasi di bawah 4 persen merupakan salah satu prestasi bagi Indonesia. Hal ini menandakan kebijakan pemerintah optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Cadangan devisa pada akhir 2017 juga mencapai US$ 130 miliar, meningkat dari sebelumnya yaitu  US$ 116 miliar pada 2016 dan US$ 105 miliar pada 2015. Ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebelumnya, posisi cadangan devisa pada akhir 2017, hanya cukup untuk membiayai 8 bulan impor, berada di atas standar kecukupan internasional (sekitar 3 bulan impor).

Apabila dihitung dari US$ 130 miliar, biaya impor sebulannya adalah sekitar US$ 16,25 miliar. Maka, standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor adalah US$ 48,75 miliar. Berdasarkan hitungan tersebut maka Indonesia memiliki kemampuan lebih untuk membayar hutang-hutangnya. BI juga menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Berbagai indikator ekonomi makro di atas memang membuktikan pertumbuhan positif yang dialami oleh Indonesia. Namun, mengapa pertumbuhan ekonomi tidak begitu terasa di masyarakat? Ini menjadi pertanyaan besar karena yang perlu dibuktikan adalah dampak langsung kondisi makro ekonomi tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Signifikansi pada Masyarakat

Hal yang aneh adalah nyatanya Jokowi sendiri mempertanyakan kondisi perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan perumpamaan, ia mengibaratkan Indonesia  dengan manusia yang didiagnosis oleh dokter kolesterolnya sehat, hatinya sehat, jantungnya sehat, ginjalnya sehat, namun mengapa tidak bisa berlari cepat?

Jika ditelusuri lebih mendalam, nyatanya inflasi rendah berkorelasi dengan rendahnya angka penjualan terhadap barang-barang konsumtif. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, seperti rendahnya daya beli masyarakat dan bergesernya pola konsumsi masyarakat.

Baca juga :
The Saga of Two Sisters

Sektor otomotif biasanya menjadi indikator penilaian dalam melihat konsumsi suatu negara – walaupun juga bukan menjadi patokan dalam memahami dinamika pola konsumsi masyarakat. Penjualan mobil pada 2017 hanya berkisar 1,1 juta unit, lebih rendah dari potensinya sebesar 1,2 juta unit.

Penjualan sepeda motor yang menjadi pilihan banyak orang Indonesia juga hanya mencapai 6 juta unit. Padahal pada saat terjadi booming komoditas, penjualan motor mencapai 8 juta unit. Berdasarkan data tersebut Indonesia mengalami stagnasi akibat pola beli masyarakat.

Lesunya daya beli masyarakat salah satunya dikarenakan prospek perekonomian masih terganggu ketidakpastian. Hal ini  merupakan dampak dari kondisi perekonomian global yang masih bergolak, sehingga menjadi sulit untuk diprediksi. Penjualan otomotif yang tidak signifikan merupakan dampak dari pergeseran pola konsumsi masyarakat yang mengalihkannya ke rekreasi, hiburan dan pariwisata.

Tutupnya beberapa gerai ritel seperti Matahari Department Store dikarenakan terjadi penurunan penjualan yang berdampak pada pelangsingan perusahaan. Pola konsumsi masyarakat juga berubah ke sektor online shop yang terkesan lebih efisien, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah, dibandingkan dengan pergi ke pusat perbelanjaan yang menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

Tantangan Jokowi di 2018

Indonesia berpotensi mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada 2018, demikian prediksi beberapa ekonom. Target pemerintah dalam APBN 2018 adalah 5,4 persen – angka yang oleh beberapa pihak dinilai terlalu “muluk”.

Namun, ada sejumlah tantangan baik dari internal maupun eksternal untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi tersebut. Jokowi harus mampu menjalankan strategi kebijakan dalam mengatasi berbagai hambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini sekaligus menjadi ajang pembuktian apakah ia layak bertahan untuk dua periode kepemimpinan.

Head of intermediary PT Schroder Investment Management Indonesia Teddy Oetomo mengatakan ada beberapa tantangan ekonomi Indonesia secara eksternal. Arab Saudi yang sedang melakukan reformasi besar-besaran sejak Mohammed bin Salman mendapat kekuasaan misalnya  sangat mungkin menyebabkan portofolio saham negara tersebut  masuk ke indeks saham global, salah satunya melalui Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Baca juga :
Wiranto, Ironi Pers di Papua

Bila saham Arab Saudi masuk dalam jajaran indeks saham tersebut, maka akan mendorong aliran dana investor beralih ke Arab Saudi.Hal tersebut jelas akan mengganggu investasi di Indonesia dan beberapa negara lainnya.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga kuartal III 2017 investasi yang didapatkan oleh Indonesia mencapai Rp 513 triliun. Bisa dibayangkan apa yang terjadi bila terdapat negara-negara yang lebih optimal untuk tujuan investasi seperti Arab Saudi membuka diri terhadap investasi portofolio ini.

Aliran investasi boleh jadi akan berpindah tangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Gembar-gembor promosi berinvestasi ke Arab Saudi yang sudah disiapkan sepertinya akan lebih menarik dibandingkan Indonesia. Apalagi dengan kepemimpinan Mohammed bin Salman yang sepertinya ingin mengubah wajah Arab Saudi. Jika ini terjadi, Indonesia akan sangat mungkin terkena dampak yang masif secara ekonomi.

Sementara secara internal, Jokowi sangat menggarisbawahi neraca perdagangan ekspor-impor Indonesia yang nyatanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan karena memang tidak ada peningkatan yang signifikan. Apalagi dengan impor yang terus meningkat dari tahun ke tahun dinilai terlalu banyak “permainan” dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Jokowi ini akan menjadi hantaman keras apabila tidak disiasati dengan optimal. Jika Jokowi ingin mengamankan kursi Presiden, maka ia perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kalau gagal, maka sangat mungkin dukungan akan beralih untuk lawan-lawan politiknya. Lalu, apakah Jokowi mampu memberikan signifikansi pertumbuhan ekonomi seperti yang dijanjikannya? (LD14)