Edy Rahmayadi dan Patronisme Baru

Edy Rahmayadi dan Patronisme Baru
Istimewa
6 minute read

Setelah dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi belum menentukan apakah akan mendukung Prabowo atau Jokowi di Pilpres nanti.


PinterPolitik.com

“Memastikan terciptanya kehidupan yang aman merupakan kewajiban moral petahana atas sebagian besar rakyatnya.” ~ Franklin D. Roosevelt Click To Tweet

Pelantikan gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2018 lalu telah dilakukan Presiden Joko Widodo, Rabu (5/9) lalu. Percepatan penggantian gubernur ini, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dilakukan karena masa jabatan gubernurnya telah usai dan agar para gubernur bisa langsung melakukan tugasnya di wilayah masing-masing.

Meski begitu, banyak pihak melihat kalau percepatan ini tak lepas dari Pemilihan Presiden, di mana masa kampanyenya akan dimulai pada 23 September mendatang. Sebagai presiden yang juga petahana, Jokowi tentu berharap rencana program-programnya bisa segera disosialisasikan pada para gubernur.

Menariknya, bahkan sebelum para gubernur tersebut mulai bekerja, dukungan pada Jokowi sudah mengalir dari para gubernur terpilih. Buktinya delapan dari sembilan gubernur yang baru dilantik tersebut, sudah secara terbuka menyatakan dukungannya bagi Jokowi untuk kembali memimpin kembali di periode mendatang.

Setelah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Papua Lukas Enembe yang adalah kader Partai Demokrat secara mengejutkan juga menyatakan dukungannya pada Jokowi. Bahkan, pria yang masih menjabat sebagai Ketua DPP Demokrat Papua ini, siap menerima sanksi atas keputusan pribadinya tersebut.

Berbeda dengan Enembe, Edy Rahmayadi yang kini resmi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, mengaku masih belum memutuskan dukungannya di Pilpres. Padahal, Purnawirawan TNI ini sebelumnya diduga akan menyatakan dukungannya pada Prabowo Subianto yang telah diusung oleh Gerindra dan PKS di Pilkada lalu.

Menurut Edy, sikapnya yang belum mendukung salah satu capres ini karena di Pilkada lalu Golkar, PPP, dan Hanura juga ikut mengusungnya. Meski begitu, ia menyatakan kalau dukungannya akan sangat bergantung pada calon presiden yang mampu memakmurkan wilayah yang dipimpinnya.

Pernyataannya tersebut cukup menarik, apalagi tak seperti Enembe, pria yang juga menjabat sebagai Ketua PSSI ini masih belum menjadi kader Gerindra maupun PKS. Meski begitu, sebagai sosok yang dekat dengan oposisi, Edy bisa saja akan menjadi gubernur berikutnya yang memilih untuk tetap berseberangan dengan Jokowi, seperti yang terjadi di beberapa provinsi lainnya.

Fenomena kepala daerah yang memilih untuk tetap berseberangan dengan kepala negara, bahkan sampai pemerintahannya akan berseberangan, memang menjadi fenomena baru. Sebab pada sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya, kepala daerah kerap diidentikkan sebagai kaki tangan pemerintah pusat.

Feodalisme, Patronisme dan Reformasi

“Pemilihan umum adalah simbol terbesar dari reformasi partisipasi dan politik.” ~ Mohammad Khatami Click To Tweet

Sebagai petahana, Jokowi memang memiliki berbagai keuntungan yang tak dimiliki oleh capres penantang. Salah satunya adalah penggunaan kepala daerah, dalam hal ini para gubernur, sebagai tim sukses baik secara formal maupun informal di wilayah kekuasaannya masing-masing.

Dalam hal ini, menurut R.B. Ripley dalam Congress and the Bureaucracy, menyatakan setidaknya ada dua kepentingan utama yang mendorong politisi menggunakan birokrasi sebagai arena politiknya, yaitu dalam rangka memaksimalkan kemungkinan untuk kepentingan Pemilu berikutnya dan memberikan layanan kepada para konstituennya.

Sejauh ini, sudah lima gubernur yang dipastikan menjadi tim sukses Jokowi, yaitu Ridwan Kamil (Jabar), Khofifah Indar Parawansa (Jatim), Viktor Laiskodat (NTT), Sutarmidji (Kalbar), dan Ali Mazi (Sultra). Sementara gubernur lainnya yang juga ikut menyatakan dukungannya, akan dijadikan sebagai dewan pengarah bagi tim pemenangan Jokowi.

Dukungan para gubernur tersebut, sebenarnya tak hanya bagian dari kebebasan berdemokrasi, tapi juga sisa-sisa dari sistem pemerintahan sentralistik yang cenderung bersifat feodal. Seperti yang diketahui, sistem ini telah diterapkan puluhan tahun oleh rezim Soeharto selama berkuasa di era Orde Baru.

Ketika reformasi bergulir, sistem feodalisme ini berubah menjadi patronisme atau yang menurut C. H. Lande dalam Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism, disebut sebagai pertukaran kepentingan kekuasaan yang saling membutuhkan antara pemerintah pusat dengan daerah, di mana daerah umumnya berada pada posisi yang lebih rendah.

Lalu ketika Pemilu Langsung mulai dilaksanakan pada 2004 dan otonomi daerah diberlakukan, sistem patronisme di tanah air mendapatkan bentuk baru. Akibat kepala daerah dan DPRD memiliki kekuasaan lebih besar serta dipilih langsung oleh rakyat, patronisme yang terjadi pun tak hanya berdasarkan hirarki pemerintahan, tapi juga parpol.

Faktanya, saat ini banyak daerah yang terkadang memiliki program tak sejalan dengan pusat, sebab persetujuan berasal dari DPRD sebagai wakil rakyat. Begitu pun dengan kesetiaan kepala daerah pada kepala negara, seperti yang diakui Mendagri Tjahjo Kumolo, sah-sah saja bila ada kepala daerah yang tidak mendukung Jokowi di Pilpres nanti.

Sehingga berdasarkan paparan di atas, sebenarnya sah saja apabila nanti Edy lebih mendukung Prabowo daripada Jokowi, selama mengikuti aturan yang berlaku. Apalagi sikap ini pun sudah dilakukan gubernur lainnya, seperti Gubernur  Sumatra Barat yang merupakan kader PKS Irwan Prayitno, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Globalisasi dan Fenomena Patronisme Baru

“Globalisasi tidak akan berhasil pada masyarakat umum.” ~ Justin Trudeau Click To Tweet

Pernyataan Perdana Menteri Kanada di atas mungkin ada benarnya, sebab globalisasi lebih banyak berimbas pada sektor makro. Beralihnya sistem demokrasi otoritarian menjadi sistem demokrasi terbuka yang dianut saat ini misalnya, hanya berimbas pada para elite dan politisi yang berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan.

Adanya desentralisasi dan patronisme baru yang ikut memberi kekuasaan pada parpol pengusung, secara tak langsung berefek pada pudarnya tradisi feodalisme politik di tanah air. Melalui kekuasaannya, kepala daerah memiliki kebebasan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat apabila memang tak sesuai dengan aspirasi rakyat yang dipimpinnya.

Sistem pemerintahan seperti ini, sebenarnya bukan hal yang baru di AS. Fakta ini dibuktikan ketika tujuh negara bagian di negara itu menolak kebijakan imigrasi yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Walaupun membuat Trump berang, namun dalam demokrasi, penolakan ini dibenarkan karena mendapatkan dukungan dari Senat.

Sistem otonomi pemerintahan di mana kepala daerah lebih patuh pada kebijakan parpol pendukung atau yang dominan di legislatif, daripada kebijakan kepala negara, juga terjadi di Italia. Di negara yang menggunakan sistem parlementer tersebut, patronisme kekuasaan ini disebut dengan istilah Lottizzazione.

Sementara di Indonesia yang sudah terbiasa dengan sistem feodalisme, keberadaan kepala daerah yang berseberangan dengan kepala negara, masih menjadi fenomena baru. Terkait pernyataan Edy yang ingin berkonsultasi lebih dulu dengan parpol pendukungnya, menurut G.T. Allison bisa jadi sebagai salah satu upaya political bargaining outcomes.

Menurut Allison dalam Bureaucratic Politics, sebagai aparatur birokrasi mau tidak mau posisi Edy saat ini membuatnya harus terlibat aktif dalam kontestasi tahun depan. Sebab jabatan gubernur termasuk strategis dan penuh dengan pergulatan kepentingan, termasuk berkompromi dengan kepentingan sejumlah parpol pengusungnya.

Jadi, kira-kira kepada siapakah dukungan Edy akan berlabuh nantinya? (R24)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here