Di Balik Absennya Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (foto: istimewa)
7 minute read

Tidak seperti NU, Muhammadiyah mengaku netral di Pilpres 2019.


PinterPolitik.com

Muhammadiyah maupun NU netral dari politik. Itulah penggalan kata-kata dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, setelah melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di kantor pusat Muhammadiyah.

Menurut Haedar kesan bahwa NU berpihak pada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sedangkan Muhammadiyah berpihak pada Prabowo Subianto adalah pemahaman keliru. Ia mengatakan keberpihakan kader dua organisasi tersebut di Pilpres 2019 sudah biasa terjadi dari Pemilu ke Pemilu.

Ungkapan Haedar bukan tanpa alasan. Pada Pilpres kali ini, Muhammadiyah memang kerap diidentikkan dengan kubu Prabowo karena keterlibatan tokoh-tokohnya, seperti Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Bendahara Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Suyatno, hingga sesepuh tokoh Muhammadiyah Amien Rais di dalam Tim Pemenangan Prabowo-Sandi.

Ada kesan bahwa NU berpihak pada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sedangkan Muhammadiyah berpihak pada Prabowo Subianto Click To Tweet

Partai Amanat Nasional (PAN) yang dianggap sebagai “tangan politik” Muhammadiyah pun ada di barisan koalisi Prabowo-Sandi.

Sementara NU dianggap berada di kubu Jokowi. Hal ini terlihat dari merapatnya partai-partai berbasis NU kedalam lingkaran koalisi petahana serta terpilihnya KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi. Ma’ruf memang dikenal sebagai kiai yang saat ini paling berpengaruh di NU.

Walaupun demikian, belakangan Muhammadiyah memang terkesan bersikap abu-abu. Di satu sisi, secara struktural menolak berpihak ke salah satu kubu, tetapi di sisi lain tak sedikit pula dari kader-kader organisasi tersebut yang menyatakan dukungan ke kubu-kubu yang bertarung.

Tentu pertanyaannya adalah apakah benar pernyataan Haedar Nasir bahwa ormas yang dipimpinnya akan netral? Atau justru Muhammadiyah memiliki keberpihakan kepada salah satu calon secara sembunyi-sembunyi?

Muhammadiyah Apolitis?

Muhammadiyah bukan organisasi sembarangan. Organisasi Islam tersebut sudah lahir sebelum Indonesia merdekasejak tahun 1912. Dengan usia organisasi setua itu, maka tak heran jika sekarang warga Muhammadiyah berjumlah sekitar 35-40 juta orang dari total penduduk di Indonesia.

Selain usia mapan, Muhammadiyah pun berhasil meluaskan pengaruh dengan mendirikan lembaga keagamaan dan pendidikan dimana-mana. Saat ini, ormas ini telah berhasil mendirikan 4.623 Taman Pendidikan Quran (TPQ), 1.111 SMP, 1.291 SMA, 171 Perguruan Tinggi dan2.119 Rumah Sakit.

Modal massa dan lembaga-lembaga formal yang dimiliki oleh Muhammadiyah tentu saja membuat para politisi “tergiur” untuk merangkul organisasi tersebut di tahun-tahun politik, tidak terkecuali kubu Jokowi maupunPrabowo.

Di Pilpres 2019, baik Jokowi atau Prabowo sudah berusaha untuk mengajak Muhammadiyah merapat ke barisan mereka masing-masing. Walaupun demikian, organisasi bentukan Ahmad Dahlan itu tetap berpegang teguh untuk netral dan tak memihak ke kubu manapun.

Bagi kubu Prabowo, dukungan dari Muhammadiyah mungkin saja sangat berarti. Mengingat, Jokowi sudah berhasil merangkul NU dengan memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Karena itulah, dukungan dari Muhammadiyah bisa membantu Prabowo untuk mengimbangi suara umat Islam yang telah dimiliki oleh NU.

Sementara bagi kubu Jokowi, keberadaan Muhammadiyah akan semakin memperkuat citra dukungan dari umat Islam kepadanya. Hal ini juga penting untuk membendung kelompok-kelompok yang selama ini menyebut sang presiden anti-Islam.

Usaha kedua kubu memang belum membuahkan hasil. Secara kelembagaan, Muhammadiyah masih menyatakan netral di Pilpres 2019. Jika dirunut ke belakang, kenetralan Muhammadiyah kali ini bukanlah yang pertama.

Di Pilpres 2014, Muhammadiyah juga mengeluarkan sikap serupa. Saat itu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memutuskan untuk bersikap netral dan tidak mendukung Jokowi maupun Prabowo.

Ingin Jaga Marwah?

Secara historis, Ahmad Dahlan memang tidak mendirikan Muhammadiyah untuk menjadi organisasi politik. Sang kiai mendirikan ormas tersebut semata-mata karena ingin menyebarkan ide dan gerakan pembaruan Islam di kalangan muslim tanah air.

Ahmad Dahlan sendiri adalah orang Indonesia yang pernah menempuh pendidikan di Timur Tengah pada tahun 1902. Saat itu, di Timur Tengah sedang berkembang pemikiran dua “isme”, yakni Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme. Kedua pemikiran tersebut menghendaki kebangkitan dunia Islam dan Arab dalam menghadapi kolonialisme Barat.

Dalam buku berjudul Kiai Ahmad Dahlan karya Sutrisno Kutoyo, disebutkan bahwa Ahmad Dahlan lebih terpengaruh oleh pemikiran Pan-Islamisme karena ia bertemu langsung dengan tokoh-tokoh pembaruan Islam tersebut seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

Maka ketika pulang ke Indonesia, ia pun berusaha menyebarkan ide dan gerakan pembaharuan tersebut dengan mendirikan Muhammadiyah. Jalan perjuangan Muhammadiyah lebih kepada jalur pendidikan, keagamaan dan sosial.

Mungkin, karena alasan historis itulah mengapa akhirnya organisasi Muhammadiyah saat ini memilih bersikap netral dalam politik. Hal itu dikarenakan cita-cita Ahmad Dahlan dalam memajukan umat Islam adalah dengan menempuh jalur keagamaan, pendidikan hingga membangun lembaga kesehatan, bukan masuk dalam pusaran politik praktis.

Ahmad Dahlan memajukan umat Islam dengan menempuh jalur keagamaan, pendidikan hingga membangun lembaga sosial, bukan masuk dalam pusaran politik praktis. Click To Tweet

Seperti memegang komitmen awal pendirian Muhammadiyah, bisa saja saat ini pengurus pusat dan kader-kader Muhammadiyah sangat menjaga “marwah” asli organisasi tersebut.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Haedar Nashir yang menentang keras ketika Muhammadiyah dan ormas-ormas agama lain masuk dalam politik praktis. Sebab menurut Haedar, ormas Islam berbeda dengan partai politik.

Seperti disinggung sebelumnya, kenetralan Muhammadiyah dalam panggung Pilpres tak membuat tokoh-tokohnya tak terjun ke politik. Justru mereka dibebaskan untuk memilih capres pada Pilpres 2019.

Hal ini tentu juga bisa menjadi pembeda antara Muhammadiyah dengan NU yang kerap kali terang-terangan mendukung salah satu kekuatan politik.

Maka bisa disimpulkan bahwa Muhammadiyah tidak apolitis. Mereka justru berpolitik namun tanpa membawa embel-embel organisasi. Bisa saja memang inilah karakter politik Muhammadiyah sesungguhnya. Tak seperti NU, mereka sedikit “malu-malu” untuk menentukkan sikap politik pada Pilpres 2019.

Mungkin saja hal ini dikarenakan Muhammadiyah sangat menjaga marwah organisasi yang secara historis bukan bertujuan untuk masuk politik praktis.

Diam-diam dukung Prabowo?

Secara kelembagaan Haedar sudah menekankan Muhammadiyah netral. Tetapi anggapan bahwa Muhammadiyah mendukung Prabowo tetap tak dapat dihindari. Bagaimana tidak, beberapa tokoh Muhammadiyah dan PAN – yang selama ini dianggap sebagai partainya orang-orang Muhammadiyah – kini berada di dalam lingkaran pendukung Prabowo-Sandi.

Di kubu Jokowi, memang ada beberapa kader Muhammadiyah seperti mantan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Raja Juli Antonidan mantan Direktur Utama Lembaga Amil Zakat PP Muhammadiyah,Khoirul Muttaqin.

Akan tetapi, orang-orang Muhammadiyah yang berada di belakang Prabowo justru merupakan tokoh-tokoh inti Muhammadiyah. Katakanlah Amien Rais, Dahnil Anzar, hingga Suyatno.

Mungkinkah netralitas Muhammadiyah hanya sekedar ungkapan di hadapan publik semata sementara tokoh-tokoh penting organisasi itu sengaja diarahkan untuk memihak ke kubu Prabowo?

Lantas, mengapa keberpihakan itu jatuh ke kubu Prabowo? Mungkinkah Jokowi memang “gagal” menaklukkan Muhammadiyah dengan segala manuver politiknya selama ini?

Tak bisa dipungkiri, selama menjabat, Jokowi memang terkesan condong lebih dekat ke NU dibandingkan Muhammadiyah.  Hal itu bisa dilihat dari cara Jokowi mengakomodir kepentingan NU melalui kebijakan-kebijakannya selama ini.

Semisal, di tahun 2015 Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Meskipun ada organisasi Islam lain yang ikut menandatangani Hari Santri, NU tetap dominan dalam penentuan kebijakan tersebut. Hal itu bisa dilihat dari penetapan tanggal, dimana 22 Oktober 1945 adalah momen pendiri NU, Kiai Hasyim Asyari, menyerukan santri untuk berperang melawan Belanda.

Menariknya, dari 13 organisasi Islam yang datang dalam rapat rencana penetapan Hari Santri, hanya Muhammadiyah-lah yang menolak rencana tersebut.

Sementara di tahun 2016 kader Muhammadiyah, Djoko Susilo mengeluh kepada Jokowi karena porsi menteri asal NU di kabinet Jokowi mencapai 6 orang, sedangkan dari Muhammadiyah tidak ada satu orang pun.

Sekalipun belakangan Jokowi mengangkat Muhadjir Effendy yang adalah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, porsi menteri dari NU tetap lebih banyak dibandingkan dari Muhammadiyah. Hal itu mengindikasikan bahwa Jokowi seperti meminggirkan Muhammadiyah dalam panggung pemerintahannya.

Jokowi sepertinya mulai sadar bahwa merangkul Muhammadiyah itu diperlukan untuk perimbangan kekuasaan dan pengaruh politik di antara ormas-ormas Islam. Sehingga pada akhir tahun 2017, secara tiba-tiba Jokowi mengangkat Din Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban.

Selain itu, Jokowi juga mengundang Muhammadiyah ketika menentukan Nawacita Jilid 2 di tahun 2018. Sehingga Muhammadiyah pun mengusulkan 6 poin untuk masuk ke dalam Nawacita Jokowi.

Namun, hal tersebut juga tak mengurungkan niatan Muhammadiyah untuk tetap netral pada Pilpres 2019. Din Syamsuddin misalnya, baru saja mengundurkan diri dari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden karena tak mau dianggap memihak.

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa langkah Dim Syamsuddin tak diikuti oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah lain di kubu Prabowo? Mungkinkah di Pilpres kali ini pilihan Muhammadiyah jatuh pada Prabowo-Sandi?

Jawabannya tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, jika diperhatikan selama ini, Jokowi memang lebih dekat dengan NU. Selain itu, penetapan menteri yang mengakomodir kepentingan ormas-ormas Islam juga menjadi alasan tersendiri dan menjadi dasar penilaian publik.

Pada akhirnya, pernyataan sikap netral dari Muhammadiyah tentu saja tidak bisa begitu saja dimaknai secara tersurat. Dengan sejarah panjang ormas ini tentu saja ada kepentingan yang tidak sedikit yang diperjuangkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (D38)