Dendam Mega Rugikan SBY?

Dendam Mega Rugikan SBY?
TribunNews
6 minute read

Usai bertemu Prabowo, SBY menjelaskan posisi Demokrat yang dianggap sulit berkoalisi dengan Jokowi akibat terhalang hubungannya dengan Megawati.


PinterPolitik.com

“Jika kita tidak dapat mengakhiri perbedaan, setidak kita dapat membuat dunia aman dari perpecahan.” ~ John F. Kennedy

Pembukaan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden 2019, tinggal menghitung hari. Koalisi antar partai politik pun sudah mulai terbentuk, terutama koalisi kubu oposisi yang dikomandani Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Meski begitu, kepastian Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi oposisi, diakui Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih dalam tahap penjajakan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh mantan presiden keenam tersebut, di kediamannya di Mega Kuningan, Rabu (25/7) lalu.

Menurutnya, peluang partainya merapat ke koalisi Prabowo yang akan melawan Jokowi di Pilpres nanti, lebih terbuka lebar dibanding bergabung dengan Koalisi Pemerintah. Meski begitu, walau saat ini Demokrat tengah membuka lembar baru dengan Gerindra, bukan berarti SBY akan menutup buku  dengan peluang bergabung di koalisi Jokowi.


SBY mengakui kalau berkoalisi dengan Pemerintah akan sulit ditembus mengingat hubungannya yang kurang harmonis dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, masih belum pulih. Padahal mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di era Mega ini, mengaku sudah berupaya memperbaikinya.

Di lain pihak, SBY juga mengatakan kalau hubungannya dengan Jokowi sebenarnya sangat baik. Ia juga sangat menghargai upaya Jokowi yang telah secara tulus mengajaknya bergabung di koalisi Pemerintah. Namun belakangan, ia melihat kedekatan tersebut mulai memudar.

Dari pernyataan SBY yang bersayap di atas, terkesan kalau sebenarnya SBY masih ‘setengah hati’ berkoalisi dengan oposisi. Pernyataannya yang secara terbuka tentang hambatan yang dialami pun, seakan menjelaskan kalau masih ada kesempatan bagi Demokrat untuk berada di koalisi Jokowi apabila PDI Perjuangan ‘menerima’ partainya.

Apa mungkin SBY tengah melakukan ‘penawaran’ terakhirnya ke kubu Pemerintah?

Dendam Mega Jauhkan Jokowi

“Saat konflik terjadi ada satu faktor yang membuatnya berbeda, yaitu sikap orang tersebut.” ~  William James

Baca juga :
Manuver Enggar Bikin Indonesia Perang?

Dalam kehidupan, menurut filsuf modern asal AS di atas, konflik kerap tak bisa dihindari. Namun ada satu faktor yang mampu membedakan seseorang dari yang lainnya, yaitu bagaimana orang tersebut menyikapi konflik, apakah akan mampu mengembalikannya pada kedamaian atau berakhir dengan perpecahan.

Pada kasus konflik pribadi antara Megawati dengan SBY yang telah terjadi hampir 15 tahun ini, memang menciptakan perpecahan hubungan antara Partai Demokrat yang berhasil memenangkan Pilpres 2004 dengan PDI Perjuangan yang memilih berada di pihak berseberangan atau oposisi pada saat itu.

Setelah SBY menyelesaikan dua periode kepemimpinannya, Megawati berhasil memutar keadaan, yaitu dengan menjadi partai yang menguasai pemerintahan berkat kemenangan Jokowi di Pilpres 2014. Walau tidak sepenuhnya berada di posisi oposisi, namun konflik antara Mega dan SBY pada awalnya diakui sedikit mengganggu pemerintahan Jokowi.

Diakui SBY, selama ini bukan hanya dirinya saja yang berupaya memperbaiki hubungannya dengan salah satu putri proklamator tersebut. Selain sempat mendapat bantuan dari mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas, Jokowi pun telah berulang kali mengupayakan terjadinya rekonsiliasi di antara keduanya.

Namun, upaya tersebut kandas karena Mega tidak juga dapat diluruhkan pendiriannya. Atas alasan itulah, SBY mulai membuka peluang untuk berkoalisi dengan Prabowo. Sebab ia yakin, untuk berkoalisi perlu iklim yang baik, termasuk adanya mutual trust dan mutual respect yang bagi SBY sulit didapatkan dari koalisi Pemerintah.

Pentingnya membangun iklim yang baik dalam berkoalisi, menurut John L. Gilin dan John P. Gilin berdasarkan teori interaksi sosial, memang sangat diperlukan agar proses interaksi sosial yang terjadi antar parpol di dalam koalisi dapat berjalan dengan baik dan lancar atau terjadi proses sosial asosiatif (association process).

Baca juga :
Sindir Jokowi, Anies Salah Peluru

Sebaliknya, apabila Demokrat tetap memaksakan diri bergabung ke kubu Pemerintah, bisa jadi kerenggangan hubungan antara Mega dan SBY akan menimbulkan proses disosiatif (dissociation process), di mana koalisi yang terjadi menjadi tidak solid akibat kerap diwarnai dengan pertikaian dan tarik menarik kepentingan.

Di sisi lain, keputusan SBY untuk berkoalisi dengan kubu Gerindra juga tidak sepenuhnya merugikan Demokrat. Terlepas dari peluang kemenangannya, posisi Demokrat sebagai partai menengah yang bergabung dengan koalisi Gerindra, PKS, dan PAN, pada akhirnya bisa membawa dinamika kontestasi yang menarik di Pilpres nanti.

Antagonisme Mega, Agonistik SBY

“Terkadang konflik antara ‘apa yang diperjuangkan’ dan ‘apa yang dilakukan’ telah ditanggapi dengan jelas.” ~ Noam Chomsky

Adanya konflik dalam perjalanan hidup manusia, menurut profesor lingustik dari Institut Teknologi Massachusetts di atas, dapat diibaratkan sebagai keberadaan alam yang sangat sulit diprediksi. Tak ada yang dapat meramalkan, kapan konflik datang dan berakhir, sama seperti konflik antara Mega dan SBY yang entah kapan akan berdamai.

Dalam demokrasi, pertentangan antar elit politik tak hanya dapat mengganggu stabilitas tapi juga memberi dinamika tersendiri dalam kehidupan berpolitik. Pertentangan elit tersebut dikenal sebagai demokrasi agonistik, di mana kompetisi yang dilakukan para elit bersifat cair sehingga berisiko menimbulkan demokrasi yang kurang stabil.

Terkait hal ini, hubungan buruk antara Mega dan SBY menimbulkan agonistik yang dampaknya mempersulit Demokrat untuk dapat diterima di koalisi Jokowi. Dalam hal ini, SBY menuding Mega sebagai tokoh antagonistik yang menjadi faktor utama dalam membuat Demokrat akhirnya berbalik arah merapat ke kubu Prabowo.

Merujuk pada pengalaman pahit PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan SBY selama 10 tahun, sangat mungkin Mega ingin agar Demokrat ikut merasakan posisinya saat itu. Sehingga walaupun hubungan SBY dengan Jokowi sangat akrab, namun posisi Mega sebagai ketua umum partai pengusung Jokowi juga sulit untuk diabaikan.

Terlebih, Demokrat juga sempat berupaya agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi cawapres. Posisi ini tentu akan sulit diraih, mengingat dalam koalisi Jokowi ada parpol besar lain yang juga merasa berhak mendapat posisi tersebut. Sebagai parpol yang baru bergabung pun, Demokrat otomatis tidak memiliki posisi tawar tinggi.

Baca juga :
Jokowi dan Ancaman Kehancuran BUMN

Kondisinya tentu bisa jadi berbeda saat Demokrat membuka kemungkinan koalisi dengan Prabowo. Sebagai capres yang akan diusung Gerindra, PKS, dan PAN, mantan Danjen Kopassus itu diakui membutuhkan tak hanya dukungan elektabilitas AHY yang tinggi di kalangan milenial, tapi juga mesin politik Demokrat yang sangat besar di Jawa.

Sehingga seperti yang dikatakan oleh Chantal Mouffe, kalau kondisi agonistik antara Mega dan SBY, bila dilihat dari sisi optimistik, akan mampu memberikan perubahan dinamis yang menguntungkan Demokrat. Dengan masuknya Partai Mercy itu ke kubu oposisi, juga secara tidak langsung mengurangi hegemoni Jokowi atas parpol menengah.

Dampaknya, saat ini kubu oposisi akan mampu memberikan perlawanan yang berarti di Pilpres tahun depan. Inilah yang dianggap Mouffe sebagai transformasi agonistik yang mampu membawa dinamika politik ke arah yang lebih baik. Sebab konflik antara Mega dan SBY, akan sekali lagi ditentukan dalam kontestasi politik nasional.

Bila mengadaptasi perkataan Presiden John F. Kennedy di awal tulisan, maka apabila konflik politik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka setidaknya jadikan kompetisi tersebut melalui cara yang demokratis. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa SBY sengaja mengumbar hambatan tersebut ke masyarakat?

Bisa jadi, sebenarnya SBY tengah melakukan playing victim atau memberikan penawaran terakhir ke koalisi Pemerintah. Sebab bila menilik dari pernyataannya, terbaca kalau SBY sebetulnya masih menyimpan harapan dapat bergabung ke kubu Jokowi. Apalagi, SBY pun masih belum memberikan pernyataan final mengenai koalisinya ke kubu Prabowo. Jadi, apakah ini berarti SBY merasa dirugikan Mega?  (R24)

Facebook Comments