Demo 22 Mei, Proyek Demokrasi Bayaran?

Demo Rusuh 22 Mei di Bawaslu
Seorang polisi menembakkan gas air mata ke para pendemo (Foto: South China Morning Post)
7 minute read

Demo 22 Mei di Bawaslu berakhir ricuh, banyak yang menduga disusupi provokator. Polisi menangkap 257 tersangka dengan barang bukti uang, batu, bom Molotov, serta pistol. Ini menuntun pada dugaan demo ini sudah direncanakan, massa pendemo diternak dan dipesan oleh pihak berkepentingan.


PinterPolitik.com

Dalam beberapa waktu terakhir, suasana politik terutama di ibukota terasa sangat panas. Di depan kantor Bawaslu para pendukung 02 menuntut agar Bawaslu membatalkan penetapan kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf, dan memberikan trofi kemenangan Pemilu 2019 pada Prabowo-Sandi. Aksi ini berawal dengan orasi biasa, makan takjil bersama, lalu salat tarawih di jalan MH Thamrin.

Pukul 21.00 massa banyak diminta untuk meninggalkan lokasi. Tak dinyana, selang beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 23.00 massa mulai berdatangan, dari sanalah mulai terjadi provokasi, batu-batu mulai dilemparkan mengenai aparat. Aparat kemudian membalasnya dengan menggunakan gas air mata dan bom asap.

Eskalasi kericuhan ini makin menjadi-jadi, petasan disulut dan dilempar ke polisi yang sedang berjaga, beberapa atribut dibakar di jalanan. Kejadian tersebut menjadikan polisi memukul mundur mereka. Ketika terus mundur, massa kemudian membakar deretan mobil yang terparkir di asrama Brimob Petamburan.

Di fly over Slipi juga terjadi bentrokan antara aparat dengan massa. Di Tanah Abang, kerusuhan juga menjadi-jadi. Selasa pagi, Anies Baswedan mengumumkan 6 orang meninggal, 200 luka-luka. Beberapa video memperlihatkan bagaimana mereka tertembak oleh peluru.

Polisi duga demo disusupi oleh provokator bayaran dan sudah direncanakan. Kapolri Tito Karnavian menggelar jumpa pers dan membeberkan beberapa jenis senjata yang massa aksi protes gunakan di malam harinya. Polisi kemudian menangkap 257 tersangka provokator. Polisi menduga provokator datang dari luar Jakarta, mulai dari Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, hingga Jambi.

Ditemukan juga mobil ambulance Gerindra berisi batu, alat demo dan uang yang sudah disita oleh pihak berwajib. Amplop uang Rp 6 juta ditemukan dikabarkan untuk membayar massa pesanan tersebut.

Bahkan ditemukan senjata M4, versi pendek dari M16. Senjata yang biasa digunakan oleh non-infanteri, seperti ajudan. Selain itu, didapati revolver jenis Taurus dan Glock, dengan dua dus peluru sebayak 50-60 butir. Senjata api tersebut diamankan beberapa hari sebelum demo 22 Mei.

Baca juga :
Wiranto vs FPI, Teman Lupa Teman

Tak hanya itu, pendemo juga didapati banyak membawa busur, conblock, bom molotov, petasan dan bahan bakar. Polisi juga mengungkap bahwa pendemo banyak yang bertato dan bernapas alkohol, dimana berseberangan dengan massa kebanyakan yang cenderung islami.

Mobokrasi Vs Demokrasi

Demo malam itu lah yang menjadi penanda penting dari apa yang disebut sebagai demokrasi dan mobokrasi. Kericuhan yang terjadi, dan didomplenginya gerakan massa oleh massa bayaran yang dipesan oleh kelompok kepentingan tertentu menjadi gambaran dari hal tersebut.

Mobokrasi adalah suatu pemerintahan oleh massa, atau sebuah upaya intimidasi terhadap kekuasan yang sah. Mobokrasi biasanya dipertukarkan secara konseptual dengan oklokrasi. Sebuah bentuk sistem yang setara dengan tirani dan oligarki, sebab ketiganya tidak mampu mengakomodir kepentingan seluruh komunitas yang ada.

Plato di bukunya The Republic menyatakan keberatan dengan demokrasi sedari awal sebab akan berbuah salah satunya berjenis moborkasi, yaitu semua orang tanpa kapabilitas bisa berbicara apa saja.

Mobokrasi selalu dikendalikan oleh demagog sumbu pendek dan kepanikan moral yang merebak. Di Amerika Serikat, Abraham Lincoln di tahun 1837 pernah menulis soal merajalelanya geng yang melakukan tindakan brutal di depan publik untuk menekan kelompok kekuasaan lain.

Jesús Padilla Gálvez, seorang filosof logika dan bahasa mengatakan dalam papernya berjudul ‘Democracy in Times of Ochlocracy’ bahwa beberapa kelompok memang menggunakan narasi ketidakpercayaan pada demokrasi, mempertanyakan kemampuan demokrasi untuk merepresentasikan suara rakyat secara sempurna.

Celah ini dipergunakan oleh kelompok populis dengan menggunakan mobokrasi. Mobokrasi bekerja bagi masyarakat yang kurang terdidik.  

Baca juga :
Nasdem-Anies Menuju Blok Baru?

Demokrasi sebaliknya adalah sistem yang paling ‘fair’ bagi semua pihak, sebab seluruh masyarakat bisa berpartisipasi tanpa pandang bulu baik status kekayaan, keturunan maupun jabatannya. Sama-sama berasaskan pada suara masyarakat secara umum, demokrasi sejatinya tidak memiliki pijakan ideologis, sehingga dia dikritik akan melahirkan demokrasi massa atau mayoritarianisme yang di beberapa sisi akan berakhir pada mobisme.

Namun kritik tersebut sekiranya bisa ditanggulangi bahwa memang sedari ide pencetusan demokrasi harus melandaskan diri pada rasionalitas. Bahwa rasionalitas adalah pijakan utama yang digunakan dalam menentukan pilihan. Dan oleh demikian akan tepilih kandidat yang paling rasional.

Bayangannya adalah, kandidat yang rasional mampu membuat satu bentuk pemerintahan dengan sistem yang rasional pula, dengan demikian rasionalitas dalam demokrasi dapat berguna untuk mensejahterakan dan mengatur masyarakat.

Sistem demokrasi yang terbuka juga memberikan ruang kepada seluruh suara minoritas yang sebelumnya tidak terwadahi, berbeda dengan mobokrasi yang bercorak tidak rasional, cenderung populis dan mengabaikan kepentingan seluruh golongan, demokrasi secara esensial dipastikan harus bisa memberikan ruang bersuara bagi mereka yang tidak puas.

Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi yang bercorak rasionalitas adalah demokrasi yang sejatinya harus diaplikasikan. Rasionalitas ini yang abai dalam sisi demonstrasi yang berlangsung di depan gedung Bawaslu 22 Mei lalu.

Oleh karena itu, jika berbagai temuan polisi tentang polisi ini benar-benar terkonfirmasi, secara sempurna, kerusuhan yang terjadi di 22 Mei lalu dapat menjadi gambaran dari mobokrasi. Mereka bahkan tidak hanya sekedar mobokrasi, massa ini bisa jadi adalah massa yang dipesan dengan paket lengkap.

22 Mei kaya 98 gak nih? Click To Tweet

Bandit, Massa Bayaran dan Politik

Penggunaan massa sebagai tekanan terhadap lawan politik sejatinya kerap terjadi, dia sudah berlangsung sekurang-kurangnya yang mampu ditelisik sebagai sebuah usaha untuk menernakkan massa bisa didapati di akhir abad pertengahan saat itu. Kala itu, pertarungan antar kerajaan terjadi tidak dengan menggunakan pasukan raja, namun menggunakan jasa bandit bayaran.

Baca juga :
Ekonomi Politik Mahalnya Tiket Pesawat

Jika hari ini makna bandit hanya sekedar sebagai orang yang mencuri barang orang kaya, dulunya bandit beroperasi layaknya militer. Mereka dilatih di kamp-kamp dan dibiayai oleh sang pemiliknya. Hal ini terjadi sebab banyak kerajaan di eropa yang tidak memiliki pasukan, jikapun ada tidak terlatih, sedang konflik antar kerajaan terus terjadi memperebutkan kuasa.

Bandit, atau massa bayaran ini banyak ditemukan di daratan tinggi Dalmatian antara Venice dan Turki, juga di Hungaria, Catalonia, Pyrenees, dan di beberapa daratan rendah Kerajaan Romawi, seperti Westerwald. Perusahaan-perusahaan penyedia bandit ini mulai subur dari abad 15 hingga 18 Masehi.

Bandit di Eropa, dulu dipergunakan kerajaan sebagai adu kekuatan politik, memang diternak dan disengaja. Hal ini berlangsung sebelum kerajaan-kerajaan di daratan eropa menandatangani Perjanjian Westphalia (1648) yang menjadi cikal bakal dari negara modern.

Peternakan massa yang brutal ini adalah sejatinya eksploitasi dari kondisi maysarakat yang ada. Ada beberapa kalangan yang memang melihat potensi dari diberdayakannya mereka untuk mereka yang memiliki kepentingan. Carsten Kuther menyatakan bahwa menjadi bandit tidak hanya sekedar fakta adanya kelas, namun juga adanya upaya perlawanan kebudayaan. Dan kegiatan menjadi bandit ini memiliki pertalian sejarah yang panjang.

Sehingga kemunculan bandit, massa yang rusuh tidak hanya fakta mereka dipesan, bahwa memang ada satu gejala krisis politik yang sengaja kemudian diisi oleh kelompok tertentu.

Jadi massa bayaran yang bertindak brutal dan dikelola orang tertentu tidak hanya kali ini saja, sudah sejak lama ada di sejarah dunia.

Di abad modern kita menengal gerakan bandit di Kuba, yang juga terjadi di Peru, juga Kolombia, di mana menewaskan sekitar 300.000 orang saat itu di kurun waktu 1945-1965.

Anton Blok mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa bandit akan selalu dimiliki oleh sang majikan, sebab jika tidak mereka sudah dipastikan akan diberangus oleh aparat dan masyarakat, bukti kehadiran mereka dan beroperasinya mereka, sekaligus menisbahkan akan adanya kekuatan aparat atau pihak tertentu yang menyokong mereka, dan dari sinilah segala transaksi gelap bermula, mulai dari senjata sampai pembocoran informasi kenegaraan.

Modus bandit sedari dulu selalu sama, yaitu dengan menggunakan cara-cara kekerasan, brutalitas, dan penjarahan, semua hal ini dilakukan untuk menularkan teror kepada seluruh masayarakat, terutama yang berkuasa.

Maka dari sini bisa saja tergambar bahwa massa pendemo tersebut menjadi pertanda ada permainan di balik ini semua, ada orang kuat dibelakang ini kejadian ini. Orang tersebut boleh jadi memerintahkan tindak kekerasan, dan jika itu terbukti, jelas ini semua bukan demokrasi yang berasaskan rasionalitas, ini adalah sebuah demokrasi jalanan alias mobokrasi. (N45)

Merchedes Keren Pinterpolitik

Facebook Comments