HomeData PolitikPolemik Hak Angket KPK

Polemik Hak Angket KPK

Persoalan hak angket KPK masih menjadi kemelut di DPR saat ini, walau beberapa fraksi sudah mengungkapkan penolakannya, namun Fahri Hamzah masih ngotot untuk membentuk panitia khusus.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]H[/dropcap]ak angket diusulkan pertama kali oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, guna memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman wawancara Berita Acara Pidana (BAP) Miryam S. Haryani, karena mengaku mendapatkan ancaman dari beberapa anggota DPR RI. Namun ketika Miryam berhasil ditangkap polisi dan diserahkan kepada KPK, hak angket ini tetap digulirkan dengan tujuan yang berbeda.

Kini, Fahri mengklaim kalau proses pelaksanaannya telah sampai pada penyerahan nama-nama perwakilan dari tiap fraksi. Hak angket memang baru bisa bergulir apabila jumlah anggota panitia khusus (pansus) telah mencapai kuorum, selain itu fraksi yang tidak mengirimkan perwakilannya tidak bisa mengikuti rapat Pansus. Otomatis, mereka juga tidak bisa menentukan sikap terkait substansi dan materi angket tersebut.

Walau banyak fraksi yang menolak dan belum menyerahkan nama perwakilannya, namun ada juga fraksi yang menolak tapi tetap mengirimkan wakilnya. Dalihnya, agar pansus tetap terbentuk walau tidak didukung oleh semua fraksi. Manuver ini dilakukan agar tidak rugi, “Kami putuskan untuk mengirimkan perwakilan ke Pansus Angket KPK,” kata seorang sumber di kompleks parlemen, Rabu (17/5) malam.

Alasan lainnya, mereka juga ingin mengawal proses angket tersebut agar materi dan substansinya tidak melebar kemana-mana. “Siapa tahu bisa mempengaruhi dengan lobi dan lainnya,” lanjut sumber tersebut. Ketika ditanya, apakah ketua umum partainya telah menyetujui keputusan tersebut? Sumber itu mengaku sudah mengajukan, namun hingga saat ini sang ketua umum masih di luar negeri.

Baca juga :  Benny Laos: Panas Nikel Maluku Utara?

“Beliau sedang di luar negeri, kami sudah sampaikan. Tapi, jika beliau tak setuju maka kami langsung batalkan. Kami tak jadi kirim wakil ke Pansus,” akunya. Bila dilihat dari niatnya, DPR mengklaim kalau dengan adanya hak angket ini, akan membantu pengungkapan kasus e-KTP dengan lebih gamblang.

Namun, KPK sendiri telah menyatakan kalau hak angket DPR ini malah akan menghambat kerja mereka. Bergulirnya hak angket ini juga ditengarai sebagai upaya DPR untuk kader-kader partai politik yang banyak terseret dalam kasus megaproyek E-KTP ini. Bagaimana pendapatmu!

(Suara Pembaruan)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...