HomeData PolitikPenyadapan Bukan "Barang Baru"

Penyadapan Bukan “Barang Baru”

PinterPolitik.com

JAKARTA  Mantan presiden ke- 6 Republik Indonesia ini pun meradang, SBY mengatakan kalau penyadapan telepon tersebut merupakan kejahatan luar biasa. Para anggota dewan rakyat pun langsung bereaksi dengan mengusulkan hak angket guna menyelidiki dugaan penyadapan tersebut, atas prakasai Fraksi Partai Demokrat.

Bila dirunut ke belakang, aksi sadap-menyadap bukan hal baru di Indonesia. Berdasarkan data yang terhimpun, sadap-menyadap ini tak hanya terjadi di antara para pejabat pemerintahan, tapi juga pada pengusaha dan masyarakat sipil. Beberapa kasus sadap menyadap yang pernah terkuak publik, diantaranya sebagai berikut:

Penyadapan BJ Habibie

Di tahun 1999, percakapan telepon antara Presiden BJ Habibie dan Jaksa Agung M. Andi Ghalib sehari setelah pemeriksaan mantan Presiden Soeharto disadap. Materinya kemudian disiarkan dalam majalah Panji Masyarakat, edisi 24 Februari 1999.

Penyadapan oleh Australia

Analis dari Agensi Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden, mengungkapkan pada 2009 para agen intelijen Australia telah melakukan penyadapan di lingkaran Istana Kepresidenan Indonesia, termasuk keluarga Presiden.

Penyadapan rumah Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa sejak akhir 2013, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat disadap. Tapi Jokowi sepertinya cuek. “Yang mau disadap dari saya apa, sih?” tanya Presiden.

Penyadapan oleh Operator Telepon

Pekan lalu, New York Times dan Canberra Times melaporkan adanya dugaan penyadapan 1,8 juta pelanggan Telkomsel dan Indosat oleh NSA dan badan intelijen Australia. Laporan ini, lagi-lagi, berasal dari mantan anggota NSA, Edward Snowden. Edward menyebutkan adanya spionase massal dan pengumpulan data dari dua operator tersebut. (Berbagai sumber/A15)

Baca juga :  Dompet Berjalan Presiden RI? #PART2
spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Dengarkan artikel ini: Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut. Meski belum juga terjadi, banyak yang...

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...