HomeData PolitikDukung Anies-Sandi, Titiek Terancam Sanksi

Dukung Anies-Sandi, Titiek Terancam Sanksi

Novanto mengatakan, DPP akan menyerahkan mekanisme pemberian sanksi kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar Kahar Muzakir dan Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Freddy Latumahina.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto memastikan akan memberikan sanksi kepada Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), karena sikapnya yang dianggap mendukung pasangan calon cagub/cawagub DKI Anies – Sandi, padahal, Partai Golkar jelas mengusung Ahok- Djarot.

“Nanti ada  sesuai AD/ART,” kata Setya Novanto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017)

Novanto mengatakan, DPP  akan menyerahkan mekanisme pemberian sanksi kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar Kahar Muzakir dan Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Freddy Latumahina.

“Ya, tentu kita serahkan kepada Saudara Kahar Muzakir dan Saudara Freddy Latumahina,” kata Novanto.

Ia mengingatkan, sanksi diberikan berdasarkan AD/ART Partai Golkar. “Kita tunggu hasilnya apa,“  katanya..

Kasus ini muncul setelah diketahui Prabowo dan Titiek sedang makan malam bersama di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2). Dalam acara tersebut turut hadir pasangan calon cagub/cawagub DKI, Anies-Sandi. Dukungan Titiek ini terungkap setelah foto tersebut diunggah oleh Sandiaga Uno di akun instagramnya.

Pada foto tersebut, Anies-Sandi berfoto bersama Titiek, ketiganya kompak bergaya dengan mengacungkan tiga Jari, ciri khas kampanye Anies-Sandi. (Berbagai sumber/G18)

Baca juga :  Prabowo & Trump: MAGA vs MIGA? 
spot_imgspot_img

#Trending Article

Rahasia Triumvirat Teddy, AHY, dan Hegseth?

Dengarkan artikel ini: Dibuat dengan menggunakan AI. Terdapat kesamaan administrasi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercayakan posisi strategis kepada sosok...

Betulkah Jokowi Melemah? 

Belakangan mulai muncul pandangan bahwa pengaruh politik Jokowi kian melemah, hal tersebut seringnya diatribusikan dengan perkembangan berita judi online yang kerap dikaitkan dengan Budi Arie, dan kabar penangguhan jabatan doktor Bahlil Lahadalia, dua orang yang memang dulu disebut dekat dengan Jokowi. Tapi, apakah betul Jokowi sudah melemah pengaruhnya? 

Masihkah Prabowo Americans’ Fair-Haired Boy?

Dua negara menjadi tujuan utama Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya pasca dilantik sebagai presiden: Tiongkok dan Amerika Serikat.

Paloh Pensiun NasDem, Anies Penerusnya?

Sinyal “ketidakabadian” Surya Paloh bisa saja terkait dengan regenerasi yang mungkin akan terjadi di Partai NasDem dalam beberapa waktu ke depan. Penerusnya dinilai tetap selaras dengan Surya, meski boleh jadi tak diteruskan oleh sang anak. Serta satu hal lain yang cukup menarik, sosok yang tepat untuk menyeimbangkan relasi dengan kekuasaan dan, plus Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo, Kunci Kembalinya Negara Hadir?

Dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke Tiongkok, sejumlah konglomerat besar ikut serta dalam rombongan. Mungkinkah negara kini kembali hadir?

Prabowo dan “Kebangkitan Majapahit”

Narasi kejayaan Nusantara bukan tidak mungkin jadi landasan Prabowo untuk bangun kebanggaan nasional dan perkuat posisi Indonesia di dunia.

Prabowo & Trump: MAGA vs MIGA? 

Sama seperti Donald Trump, Prabowo Subianto kerap diproyeksikan akan terapkan kebijakan-kebijakan proteksionis. Jika benar terjadi, apakah ini akan berdampak baik bagi Indonesia? 

The War of Java: Rambo vs Sambo?

Pertarungan antara Andika Perkasa melawan Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah jadi panggung pertarungan besar para elite nasional.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...