HomeData PolitikDukung Anies-Sandi, Titiek Terancam Sanksi

Dukung Anies-Sandi, Titiek Terancam Sanksi

Kecil Besar

Novanto mengatakan, DPP akan menyerahkan mekanisme pemberian sanksi kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar Kahar Muzakir dan Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Freddy Latumahina.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto memastikan akan memberikan sanksi kepada Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), karena sikapnya yang dianggap mendukung pasangan calon cagub/cawagub DKI Anies – Sandi, padahal, Partai Golkar jelas mengusung Ahok- Djarot.

“Nanti ada  sesuai AD/ART,” kata Setya Novanto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017)

Novanto mengatakan, DPP  akan menyerahkan mekanisme pemberian sanksi kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar Kahar Muzakir dan Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Freddy Latumahina.

“Ya, tentu kita serahkan kepada Saudara Kahar Muzakir dan Saudara Freddy Latumahina,” kata Novanto.

Ia mengingatkan, sanksi diberikan berdasarkan AD/ART Partai Golkar. “Kita tunggu hasilnya apa,“  katanya..

Kasus ini muncul setelah diketahui Prabowo dan Titiek sedang makan malam bersama di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2). Dalam acara tersebut turut hadir pasangan calon cagub/cawagub DKI, Anies-Sandi. Dukungan Titiek ini terungkap setelah foto tersebut diunggah oleh Sandiaga Uno di akun instagramnya.

Pada foto tersebut, Anies-Sandi berfoto bersama Titiek, ketiganya kompak bergaya dengan mengacungkan tiga Jari, ciri khas kampanye Anies-Sandi. (Berbagai sumber/G18)

Baca juga :  The Danger Lies in Sri Mulyani?
spot_imgspot_img

#Trending Article

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

The Pig Head in Tempo

Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan.

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

Teror Soros, Nyata atau “Hiperbola”? 

Investor kondang George Soros belakangan ramai dibincangkan di media sosial. Apakah ancaman Soros benar adanya, atau hanya dilebih-lebihkan? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...