HomeData PolitikDinasti Politik Masih Marak

Dinasti Politik Masih Marak

Peserta Pilkada serentak tahun ini mencapai 337 pasangan calon yang bertarung memperebutkan kursi bupati, walikota, hingga gubernur. Di beberapa daerah, masih ditemui kerabat, istri, dan anak kepala daerah yang juga ikut bertarung dalam Pilkada. Fakta ini menunjukan, praktik dinasti politik masih berjalan di Indonesia.


pinterpolitik.com

BANTEN – Dinasti politik rentan dengan praktik korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 58 dinasti politik yang berkembang subur di Indonesia, salah satu yang paling fenomenal adalah dinasti Atut Chosiyah di Provinsi Banten.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Andika Hazrumy yang tak lain merupakan putra sulung Atut Chosiyah, maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Selain anaknya, saudara Atut juga menguasai sejumlah wilayah di Banten. Misalnya, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany merupakan ipar Atut, sedangkan Bupati Serang Tatu Chasanah adalah adik Atut.

Sementara itu Jawa Tengah juga mengenal keluarga yang menerapkan dinasti politik, yaitu dinasti Sri Hartini dari Klaten yang kini juga tengah hangat diperbincangkan. Sri Hartini adalah Bupati Klaten periode 2015-2020, ia adalah istri dari Haryanto Wibowo yang sebelumnya juga menjadi Bupati Klaten periode 2000-2005.

Berikut ini daftar dinasti politik peserta Pilkada 2017 yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia:

Menanggapi suburnya dinasti politik di Indonesia, Pemerintah sempat mengatur pencegahan berdirinya dinasti politik melalui Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r yang menyatakan, seseorang yang mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan petahana tidak boleh maju menjadi kepala daerah kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan atau lima tahun.

Namun, ketentuan yang mengatur soal mencegah berkembangnya dinasti politik tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah yang sakhirnya dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk berlomba-lomba menyiapkan keluarganya sebagai pengganti dan mempertahankan dinastinya tetap berkuasa. (Berbagai sumber/A15)

Baca juga :  Raib Dana Pensiun PNS Kacau BUMN Era Jokowi
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Prabowo & Trump: MAGA vs MIGA? 

Sama seperti Donald Trump, Prabowo Subianto kerap diproyeksikan akan terapkan kebijakan-kebijakan proteksionis. Jika benar terjadi, apakah ini akan berdampak baik bagi Indonesia? 

The War of Java: Rambo vs Sambo?

Pertarungan antara Andika Perkasa melawan Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah jadi panggung pertarungan besar para elite nasional.

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...