Tiongkok dikabarkan merekrut 30 mantan pilot militer Inggris untuk melatih pilot Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA). Dengan tensi perseteruan Tiongkok dan Barat yang tengah memanas, mengapa para serdadu Inggris itu “membelot”?
Sepanjang pekan ini, Inggris ditampar oleh pemberitaan kurang menyenangkan atas kabar puluhan eks pilot militernya yang dilaporkan melatih pilot angkatan bersenjata Tiongkok (PLA).
Tensi antara Barat dan Tiongkok sendiri belakangan terus naik-turun, terutama atas agresivitas Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan (LCS) plus kemungkinan invasinya ke Taiwan.
Nyatanya, laporan yang menggemparkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Inggris itu benar-benar terjadi dan tercatat sebanyak 30 mantan pilot jet tempur maupun helikopter militer mereka melatih PLA.
Dikabarkan, para eks pilot Angkatan Udara Kerajaan (RFA) itu mendapatkan gaji hingga 240 ribu poundsterling atau sekitar Rp4,2 miliar setahun.
Seorang pejabat anonim Inggris menyebut Beijing memang secara aktif terus berusaha untuk mempekerjakan lebih banyak lagi mantan serdadu Inggris dari matra lainnya.
Tak hanya itu, eks personel militer dari negara-negara Barat lain juga turut menjadi incaran perekrutan Xi Jinping.
Kemenhan Inggris menjelaskan Tiongkok memanfaatkan pihak ketiga seperti perusahaan industri pertahanan pelat merah dan lembaga penelitian untuk merekrut pilot Inggris dan negara-negara NATO lainnya untuk melatih pilot-pilot mereka secara langsung.
Layanan Intelijen Pertahanan Kemenhan negeri Raja Charles pada hari Selasa kemarin juga telah mengeluarkan peringatan ancaman kepada personel dan mantan personel militer terkait pendekatan dari militer negara lain.
Seorang pejabat anonim lain di Kemenhan Inggris menyebut pengetahuan dan kemampuan militer Tiongkok hampir pasti meningkat atas perekrutan itu.
Di balik kecolongan dan respons kalang kabut Inggris itu, satu pertanyaan sederhana kemudian mengemuka, yakni mengapa seorang prajurit yang telah disumpah untuk tegak lurus dengan kepentingan negaranya dapat melakukan “pembelotan” itu?
Tersadar Nasionalisme Abstrak?
Alasan mengenai keuntungan personal atas jumlah bayaran fantastis yang diterima, mungkin saja hanya alasan kedua di balik fenomena puluhan mantan pilot militer Inggris yang melatih PLA Tiongkok.
Satu hal yang menjadi landasan filosofis utama yang mendasari tindakan mereka kiranya adalah terkait dengan persepsi soal nasionalisme yang telah bergeser dari sebelumnya.
Pada hakikatnya, nasionalisme sendiri berkembang dari konstruksi romantisisme untuk menyatukan identitas budaya dalam bingkai sosio-politik yang dimanifestasikan dalam bentuk negara.
Jika sebelumnya semangat peleburan identitas hanya berlandaskan kesukuan, ras, maupun agama, seiring waktu nasionalisme kemudian bertransformasi dan mengarah pada persatuan kewarganegaraan.
Filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau menjadi sosok prominen yang memperkenalkan teori kontrak sosial antara negara dan rakyatnya, termasuk hakikat nasionalisme dalam buku berjudul Du Contract Sociale.
Perspektif itu kemudian berdampak luar biasa dalam perkembangan politik dunia. Mulai dari Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799, hingga peperangan antarnegara modern yang terjadi setelahnya seperti Perang Dunia I dan II.
Namun, bersamaan dengan perkembangannnya, nasionalisme tidak selalu dimaknai saklek oleh setiap individu, maupun kelompok.
Dalam kacamata poststrukturalis yang dikemukakan Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, and Jean Baudrillard, nasionalisme agaknya mencapai titik puncak probabilitasnya untuk disadari sebagai sebuah hal yang terlalu abstrak untuk diperjuangkan hingga “tetes darah terakhir”.
Maknanya kemudian mengalami dekonstruksi sejalan dengan interpretasi bahwa nasionalisme hanya bagian dari alat negara mempertahankan kekuasaannya dengan akuntabilitas dan subjektivitas yang tak pasti.
Akan tetapi, selain perspektif tandingan mengenai nihilitas, nasionalisme juga mendapat tantangan dari perspektif dan motif ideologi lainnya yang melahirkan apa yang dikenal sebagai pemberontakan hingga separatisme.
Contoh konkret dari dekonstruksi makna nasionalisme sendiri agaknya dapat dilihat dari eksistensi tentara legiun asing dalam sebuah konflik, tentara bayaran atau kontraktor militer swasta (era modern), hingga sampel perlawanan berwujud separatisme di dalam negeri seperti Gerakan Aceh Merdeka serta Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Oleh karena itu, apa yang terjadi dengan “pembelotan” pilot Inggris dengan melatih PLA agaknya dapat dimaknai sebagai pergeseran makna nasionalisme yang bahkan terjadi di negara dengan sejarah dan reputasi militer melegenda seperti negeri Britania Raya.
Lalu, apa lagi kiranya yang dapat dimaknai dari fenomena pembelotan itu?
Tiongkok Sangat Lemah?
Selain kemungkinan pergeseran visi nasionalisme, terkuaknya manuver negeri yang dipimpin Xi Jinping untuk merekrut pilot dan personel militer negara Barat kiranya mengindikasikan lemahnya PLA. Mengapa demikian?
Ya, meskipun PLA mendapat predikat cukup kuat dalam prakiraan terkini, militer Tiongkok tercatat tidak memiliki pengalaman tempur riil (combat experience) yang mumpuni.
Peneliti senior pertahanan dari RAND Corporation – lembaga think tank nirlaba tentang kebijakan global asal Amerika Serikat (AS) – Timothy R. Heath turut menyoroti hal tersebut.
Dalam publikasinya yang berjudul China’s Military Has No Combat Experience: Does It Matter?, Heath menyebut bahwa meski berkembang signifikan, namun PLA berada dalam sistem komando usang dan dihantui korupsi internal yang merajalela.
Pengalaman terakhir bertempur PLA juga terjadi lebih dari empat dekade lalu di Perang Sino-Vietnam pada tahun 1979. Itupun, Tiongkok bertekuk lutut karena mengalami kekalahan. Praktis, generasi prajurit PLA saat ini hampir tanpa pengalaman tempur memadai.
Heath juga mengutip kritik internal PLA melalui surat kabar resminya, saat mengatakan Tiongkok terbuai dengan dekade perdamaian dan kemakmuran yang disebut “peace disease”. Hal itu dikatakan telah memperburuk korupsi dan merusak kesiapan militer mereka.
Padahal, pengalaman taktis secara operasional sangat penting bagi sebuah militer prominen dunia.
Heath mengutip sebuah studi, yang menemukan bahwa batalyon manuver di bawah komandan berpengalaman dalam Perang Vietnam mengalami kematian pertempuran sepertiga lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang memiliki komandan yang tidak berpengalaman.
Selain itu, dengan merekrut pilot militer untuk melatih PLA, Xi Jinping juga bisa saja tidak percaya diri dengan kemampuan dan pengalaman pilot tempurnya sendiri.
Kembali, meskipun telah mampu memproduksi jet tempur perangkat angkatan udara sendiri, alutsista Tiongkok minim dengan pengalam tempur konkret.
Suka ataupun tidak, perang adalah satu-satunya arena konkret yang mampu membuktikan kapabilitas sebuah persenjataan dan alutsista.
Sebagai contoh, jika dalam suatu peperangan senjata yang diproduksi AS ternyata tampil lebih baik dari senjata buatan Rusia, maka secara otomatis banyak negara akan melirik senjata buatan AS itu.
Sementara itu, meski selalu tampil sebagai negara yang agresif, Tiongkok tidak pernah terlibat dalam pertempuran modern. Berbeda dengan industri senjata AS, Rusia, maupun Eropa, yang dari tahun ke tahun selalu terlibat dalam palagan pertempuran, entah itu di Afghanistan, Suriah, atau Irak.
Akan tetapi, di sisi lain, tren kecolongan Inggris karena eks pilot militernya direkrut negara rival membuat sorotan kiranya juga pantas ditujukan kepada regulasi mereka dalam membentengi aset sumber daya negara.
Memang, Kemenhan Inggris pun menyadari hal itu dengan menyebut akan meninjau kembali Undang-Undang (UU) Kerahasiaan negaranya.
Tak hanya itu, Menteri Negara untuk Angkatan Bersenjata dan Veteran Inggris James Heappey juga mengatakan pemerintahnya saat ini sedang berupaya mengubah undang-undang untuk menjatuhkan hukuman bagi pilot militer yang kedapatan melatih tentara Tiongkok.
Bagaimanapun, dinamika kontemporer terkait perseteruan militer, intelijen, dan pertahanan negara-negara kuat dunia kiranya patut untuk terus disoroti.
Walaupun konflik terbuka di antara mereka seolah memiliki “bantalan” berupa kerja sama ekonomi dan perdagangan, antisipasi negara-negara lain seperti Indonesia untuk menangkal dampak minor eskalasi tensi tetap harus diutamakan. (J61)
