Dalam pertemuan antar-Menteri Luar Negeri (Menlu) dari negara-negara anggota G20 dan sejumlah perwakilan undangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan pada Menlu RI Retno Marsudi untuk memandu jalannya diskusi. Namun, pembahasan disebut lebih banyak pada adu tudingan terhadap Rusia terkait konflik di Ukraina.
“Betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Betapa bahagianya punya banyak teman” – Sherina, “Persahabatan” (2000)
Menjadi sebuah pengalaman menarik bagi mereka yang pernah menjabat sebagai ketua kelas ketika masih duduk di bangku sekolah. Biasanya, sosok ketua kelas dilihat sebagai orang yang harus bisa memandu teman-temannya agar tidak terperosok ke masalah-masalah yang bisa dihindari.
Ketika terjadi pertengkaran di dalam kelas, misalnya, ketua kelas harus bijak menengahi siswa-siswa yang berselisih. Selain itu, kala kelas ramai ketika tidak ada guru di kelas, ketua kelas juga yang biasanya berinisiatif untuk menenangkan agar tidak dimarahi oleh guru.
Mungkin, bila dianalogikan dengan suasana kelas, pertemuan antar-menteri luar negeri (Menlu) negara-negara anggota G20 di Bali pada 7-8 Juli 2022 lalu bisa dibilang mirip. Dengan tidak adanya sosok yang benar-benar bisa mengatur perilaku para peserta, sang “ketua kelas” lah yang akhirnya harus hadir untuk memimpin para “anggota kelas”.
Dalam pertemuan G20 kemarin, bukan tidak mungkin peran tersebut jatuh di tangan Menlu RI Retno Marsudi. Di bawah panduan mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Belanda tersebut, negara-negara anggota G20 – seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Arab Saudi, Turki, dan sebagainya – bertemu dalam satu ruangan.
Pertemuan itu juga menjadi pengalaman pertama bagi Menlu AS Antony Blinken dan Menlu Rusia Sergei Lavrov berada dalam satu ruangan semenjak konflik Rusia-Ukraina meletus sejak 24 Februari 2022 lalu. Tentu, ini menjadi momen yang bersejarah dalam sejarah dunia.
Namun, tatap muka antara Blinken dan Lavrov bukan berarti pandangan bisa bertemu begitu saja antara AS dan Rusia. Justru, ketegangan malah makin menjadi-jadi dalam pertemuan antar-menlu tersebut.
Kala Lavrov tiba di venue pertemuan dan bersalaman dengan Retno, misalnya, sejumlah wartawan asing langsung meneriaki Menlu Rusia tersebut dan mempertanyakan mengapa Rusia memulai perang terhadap Ukraina. Selain itu, Lavrov dilaporkan absen dalam ruangan kala Ukraina mendapat giliran berbicara.
Belum lagi, upaya diplomasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kyiv, Ukraina, dan Moskow, Rusia, dinilai tidak membuahkan hasil yang begitu nyata. Sang presiden sendiri bahkan sudah mewanti-wanti publik soal kenaikan harga pangan yang berbahan gandum – seperti mi instan dan roti.
Tidak dipungkiri lagi bahwa isu Rusia dan Ukraina bakal tetap menjadi isu utama dalam politik internasional ke depannya – mengingat dampaknya yang cukup pesar terhadap harga pangan dan energi dunia. Ini bakal menjadi tugas yang cukup berat bagi para diplomat Indonesia untuk menyelamatkan negara kepulauan ini dari ancaman krisis dan inflasi.
Lantas, manuver apa yang perlu dipersiapkan oleh Menlu Retno dan para diplomat Indonesia menghadapi krisis global ini? Mengapa tantangan ini bisa jadi berat bagi Retno dan kementeriannya?
Retno, The Congregator?
Apa yang ditampilkan Jokowi dalam diplomasi yang dijalankannya antara Rusia dan Ukraina jelas bertujuan untuk membangun konsensus di antara negara-negara yang berkepentingan. Hal ini juga yang diharapkan pemerintahan Jokowi dengan mengundang Ukraina sekaligus Rusia dalam rangkaian kegiatan G20 2022.
Dalam pertemuan Menlu G20, misalnya, Retno sendiri menekankan pada pentingnya multilateralisme dalam menyelesaikan persoalan-persoalan global. Salah satu isu yang diangkat dalam pidato pembukaan Retno pun adalah persoalan pangan dan energi global.
Namun, pada faktanya, daripada mencari solusi yang dua arah, banyak negara Barat seperti AS menuding Rusia sebagai pihak yang harusnya bertanggung jawab atas krisis yang menghantui. Belum lagi, Blinken secara jelas menunjukkan keengganannya untuk berbicara langsung dengan Lavrov.
Lagipula, elephant in the room (persoalan utama) juga sudah jelas hadir di antara negara-negara ini. Siapa tahu persoalan utama ini bisa menjadi kepentingan bersama (common interest) bagi negara-negara G20 untuk memperdalam kerja sama antara satu sama lain.
Mungkin, sebagai “ketua kelas”, menjadi kewajiban Retno untuk bisa menyelesaikan ketegangan yang terjadi dalam ruangan. Apalagi, peran kepemimpinan diplomatik dalam situasi krisis seperti ini bisa jadi penting.
Mengacu pada tulisan Corneliu Bjola yang berjudul Diplomatic Leadership in Times of International Crisis, kepemimpinan diplomatik kala krisis dapat dibagi menjadi tiga jenis. Jenis kepemimpinan pertama adalah maverick, yakni sosok pemimpin yang memiliki visi besar tetapi tidak bisa sepenuhnya menginspirasi pihak lainnya.
Kedua, terdapat jenis kepemimpinan congregator, yakni pemimpin diplomatik yang berupaya untuk membangun konsensus. Terakhir, jenis kepemimpinan yang ketiga adalah pragmatist yang mengombinasikan keduanya untuk membangun hubungan yang mutual.
Bukan tidak mungkin, pemerintahan Jokowi melalui kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Retno menginginkan adanya pembangunan konsensus melalui prinsip multilateralisme. Bukan tidak mungkin, peran congregator seperti yang dijelaskan Bjola lah yang diambil oleh Retno kala memimpin pertemuan Menlu G20.
Peran seperti ini pun pernah diambil oleh seorang diplomat asal Spanyol yang bernama Javier Solana yang menjadi congregator di antara negara-negara Eropa kala krisis diplomatik terjadi di Kosovo pada tahun 1999. Dalam pembicaraan-pembicaraan tertutup, Solana sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) North Atlantic Treaty Organization (NATO) berusaha menjaga kohesi di antara negara-negara anggotanya.
Lantas, bila Retno ingin menjalankan peran seperti yang dilakukan oleh Solana, mungkinkah peran tersebut bisa berjalan lancar? Kemudian, apa yang sebenarnya perlu menjadi pertimbangan Jokowi bila ingin sukses mewujudkan prinsip-prinsip multilateralisme dalam persoalan konflik Rusia-Ukraina?
Waktunya Jokowi Ganti Retno?
Keberhasilan Solana dalam menjalankan perannya sebagai congregator cukup dikenal di dunia internasional. Andrew Rettman dalam tulisannya di EU Observer bahkan menyebut Solana sebagai master dalam diplomasi diam-diam (quiet) dan tersembunyi (behind-the-scene).
Inipun mirip dengan apa yang dijalankan oleh Retno terkait persoalan Rusia, Ukraina, dan G20. Sebelum Jokowi akhirnya memberikan undangan untuk datang di KTT G20 2022 kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui percakapan telepon, Retno ditengarai melalui diplomasi secara diam-diam di antara negara-negara Eropa Barat.
Pasalnya, Indonesia disebut terus ditekan oleh AS dan negara-negara Eropa agar tidak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT tersebut. Padahal, undangan kepada Putin juga bisa jadi kepentingan Jokowi untuk menjalankan peran sebagai tuan rumah G20 yang baik.
Dengan kepentingan ini, bukan tidak mungkin Jokowi membutuhkan congregator yang mumpuni – setidaknya bisa diterima dan dipercaya oleh banyak pihak yang saling berlawanan. Dengan kepercayaan dan kharisma lah, mengacu pada tulisan Rettman, Solana bisa meyakinkan negara-negara Eropa di saat-saat krisis.
Namun, bila melihat kembali latar belakang sebelum menjabat sebagai Menlu, Retno bukanlah orang yang memiliki pengalaman panjang dalam organisasi-organisasi multilateral. Pengalaman seperti ini tentu diperlukan bila ingin menegakkan prinsip multilateralisme di tengah dunia yang semakin multipolar.
Aaron L. Connelly dalam tulisannya yang berjudul Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges menjelaskan bahwa Retno lebih merupakan seorang Europeanist. Label yang diberikan oleh Connelly ini menjadi masuk akal karena sang Menlu justru lebih banyak berpengalaman sebagai Dubes di negara-negara Eropa seperti Islandia dan Norwegia (2005-2008), serta Belanda (2012-2015).
Bukan tidak mungkin, sebagai seorang Europeanist, Retno tidak memiliki kepercayaan yang cukup dari salah satu pihak. Rusia, misalnya, kini menjadi negara yang bersitegang dengan negara-negara Barat.
Justru, sebenarnya terdapat nama-nama lain yang lebih berpengalaman – dan bisa saja memiliki sumbangsih lebih besar dalam isu konflik Rusia-Ukraina. Nama-nama tersebut adalah Arif Havas Oegroseno yang kini menjabat sebagai Dubes untuk Jerman dan Desra Percaya yang kini menjabat sebagai Dubes untuk Britania (Inggris) Raya.
Mengacu pada tulisan Connelly, Havas memiliki pengalaman panjang dalam menegosiasikan persoalan maritim – sebuah isu yang kini jadi perhatian antara ASEAN dan Tiongkok. Sementara, Desra berpengalaman panjang di organisasi-organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pengalaman panjang dalam dunia diplomatik seperti ini bisa saja menciptakan kepercayaan dan karisma pada tingkat tertentu bagi sang diplomat. Mungkin, pengalaman panjang inilah yang membuat Menlu seperti Ali Alatas yang menjabat pada 1988-1999 mendapatkan kepercayaan tinggi dari banyak negara – bahkan sampai muncul desas-desus untuk dicalonkan menjadi Sekjen PBB.
Berkaca dari berbagai penjelasan di atas, bukan tidak mungkin Jokowi perlu mempertimbangkan kepemimpinan diplomatik yang lebih mumpuni bila ingin sukses dalam menjalankan diplomasi Indonesia dalam isu Rusia-Ukraina. Lagipula, dengan kepemimpinan yang sesuai, Indonesia pun bisa menjadi “ketua kelas” yang baik dan memiliki banyak teman layaknya lirik Sherina di awal tulisan. Bukan begitu? (A43)
