Utang internasional memang jadi salah satu penyebab utama krisis Sri Lanka. Anehnya, kenapa kehancuran negara tersebut baru terjadi sekarang? Mungkinkah ada peristiwa spesifik yang jadi trigger atau pemicunya?
Krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka berhasil menyedot perhatian publik. Negara kepulauan tersebut dikabarkan dilanda tingkat inflasi melebihi 50 persen. Harga bahan-bahan pokok di sana pun ikut melambung tinggi dan ini mendorong masyarakatnya melakukan demonstrasi besar-besaran.
Bahkan, sesuai kabar terbaru, sampai ada sekelompok warga yang berani menyerbu kediaman Presiden Gottabaya Rajapaksa dan “menjajahnya” layaknya sebuah vila pariwisata. Tujuan mereka hanya satu, yakni meruntuhkan rezim Rajapaksa yang membuat negara tersebut hancur lebur.
Jika kita berupaya mencari tahu kenapa Sri Lanka bisa jatuh ke keadaan seperti itu, kita pasti akan menemukan bahwa penyebab terbesarnya merupakan masalah utang luar negeri. Tidak salah, Sri Lanka disebutkan memang dilanda utang luar negeri yang menumpuk sebanyak US$ 51 miliar.
Dan seperti yang sudah dijelaskan dalam artikel PinterPolitik berjudul Perang! IMF Lebih Kejam dari Tiongkok?, meski narasi yang beredar mengatakan bahwa Sri Lanka kolaps akibat utang Tiongkok, kalau kita lihat datanya, justru yang jadi masalah terbesar negara tersebut adalah utang dari sejumlah skema peminjaman pada negara dan institusi Barat – seperti International Monetary Fund (IMF) – yang dilakukan sejak tahun 1965.
Selain masalah utang, ketergantungan impor yang terjadi di sana juga menjadi salah satu “setan” penyebab hancurnya negara bekas jajahan Portugis tersebut.
Akan tetapi, ada satu pertanyaan penting yang juga perlu kita tanyakan. Kalau memang utang luar negeri adalah masalah lama Sri Lanka, kenapa kolaps baru terjadi pada tahun 2022 ini? Mungkinkah ada suatu pemantik yang akhirnya merobohkan tumpukan domino rapuh, yakni perekonomian Sri Lanka?
Akibat Ambisi Ekonomi Hijau?
Tidak bisa diragukan lagi bahwa salah satu faktor terbesar hancurnya Sri Lanka adalah mismanagement pemerintahan. Dan mismanagement terparah dalam lima tahun terakhir rezim Rajapaksa ternyata terjadi akibat memaksakan kebijakan ekonomi hijau.
Ya, agenda politik yang umumnya dianggap jadi solusi modern negara dalam menghadapi ancaman perubahan iklim ini justru jadi paku terakhir yang menutup “peti mati” Sri Lanka.
Pada tahun 2019, tepat setelah memenangkan pemilihan umum (pemilu) Sri Lanka, Rajapaksa berjanji akan merevolusi sektor agrikultur negaranya. Dengan ambisi ekonomi hijau, Rajapaksa berniat menjadikan Sri Lanka sebagai negara pertama yang 100 persen aktivitas pertaniannya menggunakan bahan-bahan organik.
Lalu, pada bulan April 2019, Rajapaksa menerbitkan kebijakan sebuah kebijakan kontroversial, yakni melarang semua penggunaan agrochemical, seperti pestisida dan pupuk kimiawi dalam sektor agrikultur. Pada akhirnya, kebijakan ini blunder dan menjadi sebuah bencana besar.
Ada tiga alasan kenapa ambisi ekonomi hijau Rajapaksa justru malah menyegel takdir Sri Lanka yang sudah keteteran utang dan ketergantungan impor.
Pertama, pelarangan agrochemical secara spontan membunuh produktivitas panen Sri Lanka. Enam bulan setelah kebijakan ini diterapkan, produksi beras padi dikabarkan langsung turun 20 persen dan harga beras naik hingga 50 persen. Ini kemudian berdampak langsung pada peningkatan inflasi yang signifikan dari tahun 2019 sampai 2021.
Kedua, akibat blunder tadi, tingkat impor Sri Lanka ikut mencuat tinggi – utamanya dalam sektor pangan. Untuk beras padi saja, enam bulan setelah pelarangan agrochemical dilaksanakan, Sri Lanka terpaksa impor beras besar-besaran senilai US$450 juta (Rp 6,8 triliun) – hanya untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri.
Ketiga, dan ini yang paling parah, kebijakan pelarangan agrochemical menciptakan ripple effect atau efek beriak pada seluruh aspek ekonomi Sri Lanka. Karena pemerintah harus ganti rugi kehancuran yang terjadi di sektor pertanian, banyak uang negara akhirnya dialihkan hanya untuk kompensasi gagal panen dan lahan pertanian yang tandus.
Sebanyak US$ 200 juta (Rp 3,02 triliun) diberikan untuk kompensasi lahan tani, dan US$149 juta digunakan dalam bentuk subsidi harga kepada keluarga petani beras yang terdampak langsung. Tentunya, angka itu tidak cukup, karena dari sektor kebun teh saja, kerugian yang terjadi dipercaya mencapai US$ 425 juta.
Efek beriak yang terjadi karena hal ini telah menyebabkan hampir setengah juta orang Sri Lanka telah tenggelam di bawah garis kemiskinan.
Menariknya, meski dampak buruk kebijakan itu sudah terlihat, Rajapaksa di tahun-tahun mendatang tetap saja menerapkannya. Ia berpandangan bahwa reformasi sektor pertanian ini dapat menjadi kunci untuk menjauhkan krisis ekonomi, karena dapat membawa perubahan positif pada kehidupan dua juta petani Sri Lanka.
Kesalahan fatal ini bisa kita terjemahkan menggunakan sebuah istilah tentang kekeliruan bernalar, yang disebut informal fallacy. Lawrence Grouce dalam tulisannya “Post Hoc ergo Propter Hoc” dalam Journal of Thoracic Disease, menjelaskan bahwa kesalahan berpikir ini terjadi akibat seseorang salah mengidentifikasi kausalitas atau hubungan penyebab-akibat suatu permasalahan.
Karena Sri Lanka sebelumnya memang sudah mengalami permasalahan pangan, Rajapaksa tampaknya berpikir bahwa kemajuan di sektor agrikultur pasti akan berdampak positif pada perekonomian negaranya. Padahal, yang menjadi masalah krisis pangan di sana bukanlah modernitas pertanian, melainkan mismanagement dan ketergantungan impor.
Sederhananya, solusi ekonomi hijau yang diterapkan di Sri Lanka menjadi jawaban yang bagus tapi sangat tidak tepat dengan kondisi perekonomian yang terjadi di sana.
Namun, ini semua justru melahirkan pertanyaan besar baru. Mengapa Rajapaksa sangat ambisius menerapkan kebijakan ekonomi hijaunya? Apakah mungkin ada pengaruh di belakang layar yang membuatnya demikian?
Karena Pengaruh Barat?
Pada tahun 2018, situs World Economic Forum (WEF) menerbitkan satu artikel menarik yang berjudul Sri Lanka PM: This is how I will make my country rich by 2025. Ini adalah artikel yang ditulis pemerintahan Sri Lanka melalui Perdana Menteri (PM), Ranil Wickremesinghe, yang pada intinya membicarakan tentang komitmen Sri Lanka me-reformasi sistem perekonomiannya.
Dalam artikel itu, disebutkan bahwa Sri Lanka berminat menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi hijau – sembari meningkatkan tingkat kerja samanya dengan negara-negara Barat. Ranil pun mengatakan bahwa pihaknya menyadari saat ini tuntutan akan sistem perekonomian yang berkelanjutan semakin meningkat.
Tidak luput, ia juga menyebut peran WEF sebagai organisasi yang akan membantunya mewujudkan mimpi-mimpi ini.
Menariknya, ternyata setelah kerusuhan besar terjadi, artikel tersebut tiba-tiba hilang dari laman WEF. Fenomena ini menarik pertanyaan besar dari warganet yang menyadarinya. Tidak sedikit bahkan menduga bahwa ada keterlibatan WEF – yang notabene adalah perkumpulan kekuatan ekonomi besar barat, khususnya dalam membuat Rajapaksa begitu semangat menerapkan kebijakan ekonomi hijau.
Dapatkah argumen seperti itu kita benarkan? Well, kalau kita berkaca pada tulisan Naomi Klein yang berjudul Shock Doctrine, negara dan perusahaan besar secara historis dan sistematis bisa dikatakan selalu memanfaatkan peluang eksploitasi dari trauma bencana sosial dan bencana alam untuk agenda politik.
Taruhlah teror tentang Perang Dunia, misalkan, ancaman tentang potensi bahaya perang selalu jadi alasan utama bagi sebuah negara untuk membeli senjata, sekaligus jadi alasan penjual senjata untuk membuat dagangannya laku.
Dengan demikian, bukan tidak mungkin bila marketing bahaya pemanasan global dan kehancuran lingkungan hidup juga dimainkan sebagai agenda politik untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti industri canggih ramah lingkungan misalnya.
Pandangan serupa disampaikan juga oleh filsuf Slovenia, Slavoj Žižek. Dalam kritiknya terhadap ide ecological utopianism, yakni sebuah ide yang melihat kemajuan dan keselamatan dunia hanya bisa dicapai dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, Žižek menilai bahwa saat ini kampanye green economy sesungguhnya telah menjadi alat paksaan, sekaligus penarik perhatian dari negara-negara maju.
Layaknya konsep stick–and-carrot, jika sebuah negara berkembang ingin dapat perhatian dan bantuan negara maju, maka mereka juga harus ikut terapkan kebijakan ekonomi hijau. Di sisi lain, jika negara tersebut tidak mau terapkan ekonomi hijau, mereka tidak hanya tidak akan dapatkan bantuan negara maju, tetapi juga menjadi bahan cemoohan komunitas internasional karena dicap sebagai penghancur lingkungan.
Dengan pandangan dari Klein dan Žižek ini, kita bisa interpretasikan bahwa mungkin saja tujuan Rajapaksa menerapkan kebijakan ekonomi hijau adalah untuk mendapatkan perhatian negara maju, khususnya negara-negara Barat.
Akan tetapi, pada akhirnya kita bisa lihat sendiri bahwa itu justru jadi sesuatu yang memperparah keadaan ekonomi Sri Lanka.
Ke depannya, fenomena ini juga perlu jadi pembelajaran bagi Indonesia. Tidak semua ide modern dapat menyelesaikan masalah, dan tidak semua iming-iming bantuan internasional akan menjadi penyelamat negara yang dibayangi krisis. (D74)
