Bagi Recep Tayyip Erdoğan dan partai berkuasanya Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), bisa jadi Pemilihan Umum (Pemilu) 2023 akan menjadi yang paling berat dengan rentetan permasalahan ekonomi, turunnya kepercayaan publik, dan diperparah dengan bencana gempa pada awal Februari ini. Lalu, bisakah partai oposisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) memanfaatkan keadaan ini untuk menang?
Politik di Turki sangat menarik untuk disimak. Selain karena sosok Recep Tayyip Erdoğan yang banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia, sejarah dan dinamikanya penuh dengan kompleksitas tak berujung – khususnya sejak menjadi negara republik pada tahun 1923.
Perlu diketahui, nantinya pemilihan umum (pemilu) di Turki akan diselenggarakan serentak – dalam arti pemilihan parlemen dan presiden akan dilaksanakan pada waktu bersamaan – entah pada Mei atau Juni 2023. Erdoğan sendiri sempat memberi sinyal bahwa pemilu akan digelar bulan Mei.
Seperti yang diketahui bersama, Erdoğan menjabat sebagai kepala pemerintahan selama sekitar 20 tahun – terhitung sejak menjabat menjadi Perdana Menteri (PM) tahun 2003. Kemudian, Erdoğan menjadi Presiden secara penuh pada tahun 2018. Ini menjadikannya bersama partainya, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan, mendominasi pemerintahan Turki selama dua dekade.
Namun, sejak tahun 2020, terkhususnya sejak pandemi, permasalahan inflasi besar menjadi tantangan terberat bagi pemimpin negara yang sebelumnya pernah menjadi Wali Kota Istanbul tersebut.
Itu mengakibatkan kepercayaan publik menurun perlahan dan ekonomi Turki pun semakin goyah meskipun pemasukan dari pariwisata masih konsisten. Ini menjadi momentum bagi partai oposisi, yaitu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) atau Partai Rakyat Republik, untuk terus menekan Erdoğan dengan mengkritisi beberapa kebijakannya.
Musibah gempa bumi yang melanda Turki pada 6 Februari 2023 lalu juga dimanfaatkan oposisi untuk mengubah persepsi publik soal pemerintah. Menurut berbagai pihak, berbagai persoalan tersebut dapat membuat pemilu tahun ini menjadi yang paling berat bagi Erdoğan.
Sementara, CHP sendiri sudah lama mendambakan kemenangan yang sangat sulit diraihnya beberapa dekade belakang karena dominasi yang terlalu kuat dari AKP. Ambisi untuk memenangkan pemilu kali inipun juga diikuti dengan semangat CHP mengumumkan calon presiden (capres) yang mereka usung pada tanggal 6 Maret kemarin.
Namun, pertanyaan untuk pihak oposisi tetaplah sama. Apakah mereka akan bisa memanfaatkan rangkaian peristiwa ini untuk memenangkan pemilu dengan mudah? Atau bahkan Erdoğan bisa membalikkan keadaan politik Turki?
Kemalisme Akan Kembali?
CHP sendiri merupakan partai tertua yang didirikan oleh presiden pertama Republik Turki, yakni Mustapha Kemal Ataturk. Sebenarnya, prinsip yang dipegang oleh partai ini adalah pengejawantahan dari ideologi dari Mustapha Kemal dalam mendirikan negara Republik saat itu – yang mana ingin berkiblat pada sekularisme barat.
Ideologi Kemalisme menjadi roh dalam perjalanan revolusi Turki pada awal masa sistem republiknya. Buku karya Trias Kuncahyono berjudul Turki: Revolusi Tak Pernah Henti menyebutkan bahwa ada enam prinsip utama dalam pengembangan jalan pikiran Mustapha Kemal.
Enam prinsip tersebut terdiri dari Republikanisme, Nasionalisme, Populisme, Statisme, Sekularisme, dan Revolusionisme. Namun secara pengenalan terhadap publik, prinsip-prinsip yang juga disebut dengan “six arrows of Kemalism” ini lebih terkenal dengan sekularisme dan nasionalismenya yang menjadi fondasi utama diantara yang lainnya.
Partai CHP menjadi wadah bagi Mustapha sejak pendirian partainya tahun 1923 untuk menguatkan nilai-nilainya dari kader hingga menjadi “top of mind” di masyarakatnya. Tidak salah juga partai ini mendominasi pemilu parlemen setidaknya hingga tahun 1950 meskipun saat itu menggunakan kebijakan satu partai.
Menariknya adalah ada perbedaan besar antara gaya sekularismenya Turki dengan negara Barat yang menjadi sumber inspirasi utama Mustapha saat itu. Justru, perbedaan tersebut terletak pada sekularisme Turki yang dikontrol oleh pemerintah – dalam hal ini institusi militer menjadi kepanjangan tangan otoritas tertinggi.
Cara ini menjadi unik karena di saat negara liberal lainnya mengartikan sekularisme sebagai kebebasan privat atau individu. Turki berusaha memaksakan sekularisme tersebut lewat kebijakan-kebijakan politik seperti pelarangan kegiatan keagamaan Islam menggunakan bahasa Arab dan pelarangan hijab – menjadi kebijakan kontroversial yang paling terkenal.
Meskipun sekarang ini CHP tidak mendominasi lagi setelah AKP dan Erdoğan muncul ke permukaan sejak awal 2000-an, bukan berarti partai berlambang enam panah ini tidak bisa lagi partai papan atas.
Setidaknya, CHP menjadi rival berat AKP selama dua dekade terakhir. Hal ini karena memang secara prinsip Kemalisme masih mengakar di kader serta sebagian besar masyarakat Turki – khususnya di tiga kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir.
Sekarang, lengahnya pihak AKP sendiri dengan segala permasalahan yang dinilai benar-benar belum ditangani oleh rezim Erdoğan membuat CHP memiliki peluang besar untuk memberikan sekali pukul agar bisa kembali memegang kendali Turki setelah didominasi partai post-Islamist yang berkuasa sejak tahun 2002.
Akan tetapi, tantangan sekarang yang perlu dijawab adalah bagaimana persiapan CHP untuk menghadapi lagi AKP untuk pemilu bulan Juni – dimulai dari pencalonan presiden dan mengumpulkan beberapa partai lainnya untuk berkoalisi.
Erdoğan Lawan “Kemal” Baru?
Pada tanggal 6 Maret kemarin, CHP bersama koalisinya Partai Demokrasi dan Progresif (DPP) dan Partai Masa Depan (FP) telah mengumumkan capresnya. Capres tersebut adalah kader CHP bernama Kemal Kilicdaroglu.
Uniknya adalah, selain DPP dan FP sebagai anggota koalisi oposisi, Partai Sadeet yang merupakan partai basis Islam bergabung ke oposisi yang notabene berhaluan Kemalisme.
Lalu, bagaimana kiprah Kemal Kilicdaroglu selama ini? Politikus berumur 74 tahun ini sempat berada di institusi pemerintahan sebagai ketua lembaga keamanan Turki – sebelum pindah menjadi anggota parlemen tahun 2002 dan memimpin CHP sekaligus koalisi oposisi.
Sayangnya, selama 13 tahun kepemimpinannya di partai, tidak pernah sekalipun bisa memenangkan kontestasi pemilu akibat dari dominasi AKP. Namun, pemilihan Kemal menjadi capres sempat mendapatkan tentangan dari anggota oposisi sendiri, yaitu Partai Kebaikan (IYI).
IYI menilai bahwa sosok Kalicdaroglu kurang populer di masyarakat karena hanya punya peran di parlemen saja karena, secara taktis, IYI menganggap bahwa calon dari jabatan Wali Kota Istanbul atau Ankara menjadi pilihan bagus sebab publik akan menilai peran pemimpin dari kebijakannya langsung.
Partai IYI melihat Erdoğan sebagai tolak ukur keberhasilan politik sehingga tidak salah juga pemilihan Kalicdaroglu menjadi perdebatan di internal oposisi – sebelum akhirnya bergabung lagi setelah mendapatkan kesepakatan kompromi bersama anggota oposisi lainnya.
Pemilihan capres pun selesai. Lantas, apa lagi yang telah dilakukan CHP dan koalisi oposisinya dalam persiapan pemilu nanti?
Musibah besar gempa bumi di wilayah timur Turki ternyata menjadi momentum bagi oposisi untuk menekan rezim Erdoğan – khususnya dalam penanganan bencana – dan diharapkan itu bisa mengubah persepsi publik Turki.
Isu yang diangkat adalah Erdoğan dinilai lambat dalam penanganan dan terkesan menghalangi masuknya bantuan dari luar untuk masuk ke Turki. Sejauh ini, strategi tersebut setidaknya menjadi bahan pembicaraan di banyak media.
Kemudian, hal yang paling tidak biasa dari partai CHP adalah merekrut kader dari kalangan Muslim juga. Bahkan, anggota barunya tersebut merupakan mantan anggota Milli Gorus – gerakan politik keagamaan Islam – yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan pada tahun 1960-an dan 1970-an.
Menurut Hamdan Basyar, peneliti sosial dan politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), CHP mencoba menarik pihak Islamis sebagai strategi politiknya. CHP dinilai melakukan hal tersebut untuk menarik suara Islamis dari basis pendukung AKP dan Erdoğan.
Memang terlihat dari penjelasan tadi terasa angin berhembus ke arah oposisi untuk memenangkan pemilu untuk pertama kalinya. Namun, apakah seratus persen bisa dibilang begitu?
Jangan lupa bahwa, berdasarkan pemilu terakhir tahun 2018, kemenangan AKP dan Erdoğan berasal dari wilayah tengah hingga ke timur Turki. Meskipun oposisi mulai melakukan strategi menarik simpati masyarakat Muslim, masih banyak tantangan yang harus dihadapi – mengingat masih banyak pendukung yang memiliki dukungan mengakar terhadap AKP dan beberapa kebijakan Erdoğan yang dinilai berpihak pada kaum Islamis.
Ditambah musibah gempa ini, bukan tidak mungkin Erdoğan tidak memanfaatkan kondisi ini untuk mengembalikan persepsi publik – sebagaimana yang dilakukan oleh pihak oposisi terhadap pemerintah.
Maka dari itu, meski Erdoğan bisa dibilang akan menghadapi kontestasi pemilu terberatnya pada tahun 2023 ini, kemenangan CHP dan kelompok oposisi pun belum tentu dapat terwujudkan secara seratus persen. Layaknya dinamika politik di Indonesia, dinamika politik Turki pun juga masih cair dan bisa berubah bentuk di masa mendatang. (A88)
