Mahsa Amini yang diduga salahi aturan berhijab di Iran meninggal dunia akibat dianiaya oleh aparat. Peristiwa ini memicu demo besar-besaran memprotes aturan-aturan agamis pemerintah Iran. Lantas, bagaimana refleksi demo Iran terhadap sekularisme di Indonesia?
Pada 16 September seolah dunia turut berduka atas meninggalnya Mahsa Amini yang diduga salahi aturan berhijab di Iran. Menurut saksi mata, dirinya dianiaya oleh polisi moral saat ditahan. Kematian Amini memicu luapan amarah masyarakat Iran yang telah muak dengan aturan terkait kewajiban berhijab bagi perempuan.
Banyak perempuan yang melakukan aksi unjuk rasa dengan melepas jilbab mereka. Tidak sedikit juga yang melakukan aksi potong rambut dimana fenomena ini memiliki makna kepedihan, kemarahan, serta simbol berkabung.
Rambut merupakan tanda kecantikan yang harus disembunyikan bagi perempuan Iran. Aksi potong rambut mengartikan bentuk protes kepada pemerintah bahwa para demonstran tidak peduli dengan standar, definisi, dan pikiran pemerintah terhadap penampilan perempuan.
Demonstrasi bukan hanya dihiasi oleh aksi potong rambut, membuka hijab, hingga melemparkan hijab ke bara api, tetapi juga korban yang berjatuhan. Sejak September lalu, jumlah korban telah mencapai 92 orang.
Selain itu, peristiwa ini dianggap sebagai demonstrasi terbesar sejak kerusuhan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2019 lalu. Kerusuhan menyebabkan 731 bank, 70 stasiun pengisian bensin umum (SPBU) dan 140 kantor pemerintahan dibakar oleh massa pendemo.
Merujuk pada tahun sebelumnya, demo anti-pemerintah di Iran bukan hanya terjadi saat ini saja, melainkan juga terjadi pada tahun 2018 dimana massa memprotes mahalnya harga pangan, meningkatnya angka pengangguran, dan standar hidup yang tidak membaik.
Selain itu, Iran masih ikut serta dalam konflik Timur Tengah yang memerlukan uang begitu banyak, sedangkan standar hidup masyarakat sedang tidak baik-baik saja.
Demonstrasi besar-besaran atas kematian Mahsa Amini, kenaikan BBM, serta standar hidup yang tidak membaik pada tahun 2018 lalu telah menuai perhatian dari dunia internasional. Uni Eropa (UE), misalnya pernah mendesak pemerintah Iran untuk menghormati hak asasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengikutsertakan mereka dalam kebijakan.
Uni Eropa juga menyoroti permasalahan terkait limitasi pemberitaan di media yang dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini jelas menjadi permasalahan yang serius. Bahkan, ketika demo besar-besaran meluap atas kematian Amini, pemerintah Iran sempat menciptakan “kiamat internet” setelah hampir seminggu demonstrasi tersebut pecah, terutama bagi platform Instagram dan WhatsApp.
Seluruh aksi pembatasan hak asasi masyarakat Iran tidak terlepas dari aliran atau prinsip suatu negara. Iran memang dikenal negara teokrasi dimana sistem pemerintahannya dijalankan oleh para pemimpin agama.
Prinsip ini menjadi familiar bagi masyarakat Indonesia agaknya tak jarang pemerintah membawa-bawa kaidah agama dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Lantas, bagaimana perkembangan prinsip sekularisme yang mengikis teokrasi, utamanya di Indonesia?
Orde Lama Hingga Orde Baru
Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh pemeluk agama Islam. Indonesia bahkan menjadi negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Faktanya tidak mengherankan jika Indonesia memegang prinsip teokrasi, namun apakah saat ini tren tersebut tergerus oleh prinsip sekularisme?
Sejak kemerdekaan, Indonesia tidak pernah benar-benar mengakui negara sekuler, bahkan tidak jarang terjadi ketegangan antara kelompok sekuler dan agamis.
Menurut buku berjudul English Secularism: A Confession of Belief yang ditulis oleh Holyoake, sekularisme diartikan sebagai seperangkat tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan pertimbangan manusiawi. Dengan demikian, landasan kebenarannya ditekankan pada logika ketimbang agama.
Sejak revolusi Perancis, sekularisme menjadi arus utama dalam pelbagai percakapan terkait budaya modern, terutama politik, norma, dan ilmu pengetahuan. Arus itu mengalir hingga kepada negara-negara Muslim hingga menghadapi proses ambivalensi antara penerimaan sekularisme dan penolakannya akibat pengaruh dari praktik kolonialisme.
Indonesia sendiri sering menggadang-gadang prinsip Pancasila sebagai landasan negara. Menariknya, pada sila pertama dikatakan bahwa Indonesia menjunjung ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, apakah Indonesia memegang prinsip teokrasi atau justru sekularisme?
Mengutip pendapat Jeremy Menchik dalam bukunya yang berjudul Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism, dia menyebut gagasan terkait “Nasionalisme Berketuhanan” di Indonesia.
Fakta unik yang ditemukan Menchik yaitu adanya pengaruh ortodoksi organisasi-organisasi Islam dalam nasionalisme Indonesia. Selain itu, kehadiran kelompok Kristen dan “aliran sesat” memperkuat komitmen ormas Islam untuk “menjaga Indonesia”.
Perjumpaan dengan kelompok Kristen dan “aliran sesat” membuat ormas-ormas Islam memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga Indonesia dari anasir-anasir itu. Perjalanan politik Indonesia sejak Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), hingga masa Reformasi memiliki titik tegang dan tenangnya tersendiri.
Sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, partai berhaluan nasionalis sekuler perlu merangkul massa Islam. Partai Komunis Indonesia (PKI) pun melakukan langkah yang serupa dengan menempatkan K.H. Achmad Dasoeki Siradj yang berlatar belakang santri pada Konstituante.
Dia memiliki tugas dalam menangkal argumen yang bersifat agamis dari tokoh-tokoh Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan justifikasi teologis gagasan PKI serta argumen sekularisme.
Pada masa Orde Baru, Soeharto menarik perhatian kelompok agamis yang dimulai dari misi penumpasan PKI dan semua orang yang dituduh berafiliasi dengannya serta mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).
Sebenarnya pada masa Orde Baru, pemerintah merepresentasikan pemerintahan bergaya sekuler dengan kebijakan pelarangan jilbab, masuknya Aliran Kepercayaan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), penempatan Pancasila sebagai Asas Tunggal, dan pendekatan represif terhadap kekuatan politik Islam yang bahkan beberapa di antaranya berujung pada kekerasan masif.
Menariknya, Soeharto tetap lakukan aksi “tarik ulur” dengan kelompok Islam sebagai sumber dukungan baru setelah meninggalkan otoritarianisme. Akhirnya, taktik tersebut memuluskan jalan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip Islam secara kultural maupun simbolik yang belum juga berhasil meraih kejayaan.
Tokoh-tokoh Islam dari NU dan Muhammadiyah akhirnya mengantarkan Indonesia menuju Reformasi. Utamanya yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Amien Rais bahkan tak mendirikan partai Islam setelah orde ini tumbang. Kemudian, bagaimana pola sekularisme pada era Reformasi?
Sekularisme Era Reformasi
Salah satu tokoh yang agaknya membawa popularitas isu “Islam Politik” adalah Anies Baswedan dimana dia hendak menulis beberapa tulisannya yang pada akhirnya membagi kelompok-kelompok partai politik (parpol) Islam menjadi Islam-friendly Parties. Kelompok itu antara lain golongan Islamist (PKS, PPP, dan PBB), Islam-inclusive (PAN dan PKB), dan Secular-inclusive (Golkar).
Sejak itu, kampanye politik selalu membawa isu sentimen agama, meskipun dikritik setajam apapun berdasarkan landasan logika golongan sekuler. Mulai dari partai-partai pecahan Golkar seperti Demokrat, Hanura, Gerindra, dan NasDem yang melakukan berbagai cara politis untuk menggaet suara pemilih Muslim, hingga PDIP yang mencalonkan K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2019.
Ma’ruf Amin memang pada akhirnya terpilih menjadi wakil presiden (wapres), namun tren sekularisme saat ini dinilai mengalami kenaikan preferensi. Hal ini dilihat dari adanya penurunan popularitas dari aktivis 212.
Pada suatu kesempatan petinggi Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengajak beberapa ormas Islam lain untuk bergabung dalam Aksi Bela Islam 2503. Kehadiran massa aksi terpantau tidak sebanyak aksi 212 mengingat jumlahnya hanya sekitar 200 orang.
Gerakan PA 212 dinilai tidak memiliki daya tarik bagi ormas lain. Meskipun demikian, PA 212 terus saja mengklaim memiliki massa yang banyak.
Lantas, apakah pernyataan narasi agamis memang sudah tidak laku lagi bagi masyarakat?
Tingkatkan Preferensi Sekularisme?
Demo besar di Iran telah memperlihatkan bahwa perlahan gerakan teokratis semakin tergerus oleh preferensi sekularisme.
Sejatinya, pergerakan 212 maupun gerakan agamis lainnya yang bersinggungan dengan politik memang rawan untuk melahirkan politik identitas. Selain itu, citra seorang pemimpin gerakan tersebut dapat mempengaruhi preferensi seseorang untuk menentukan preferensi politiknya.
Misalnya saja, Habib Rizieq Syihab (HRS) membuat citra 212 menjadi tercoreng akibat dirinya cenderung menunjukkan tujuan tertentu dari segi politik. Publik seakan memandang PA 212 sarat akan kepentingan politik. Dengan demikian, nilai-nilai agamis yang semula digadang-gadangkan, kemudian sirna oleh dinamika politik.
Sehubungan dengan preferensi sekularisme di Indonesia yang semakin dijunjung oleh masyarakat, peristiwa demo besar-besaran Iran yang memprotes aturan berhijab kiranya dapat berdampak bagi Indonesia dari segi preferensi politik.
Agaknya demo ini bukan hanya memantik gerakan feminisme saja, tetapi mempengaruhi kebebasan seseorang untuk menggunakan hak asasi tanpa adanya “bumbu” agamis.
Protes masyarakat Iran dapat dimaknai sebagai perjuangan atas hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk menggunakan pakaian dan memiliki standarnya masing-masing tanpa adanya aturan yang memaksa.
Dengan demikian, tragedi kematian Mahsa Amini dan demo besar-besaran yang memprotes kekangan pemerintah terhadap kebijakan agamis bisa saja dapat memantik sekularisme yang lebih kental di Indonesia. Misalnya saja dari segi politik dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. (Z81)
