Cendana, Alasan Gagalnya Reformasi?

Cendana, Alasan Gagalnya Reformasi?
Masih kuatnya keluarga Cendana dianggap sebagai salah satu faktor penyebab gagalnya reformasi. (Foto: istimewa)
7 minute read

Sudah 20 tahun reformasi berjalan. Namun, persoalan-persoalan ekonomi dan politik sepertinya tidak kunjung membaik. Ketimpangan ekonomi yang terjadi sejak era Orde Baru tetap berlangsung hingga saat ini. Apakah ini karena masih kuatnya pengaruh politik dan ekonomi keluarga Cendana?


PinterPolitik.com

“When dictatorship is a fact, revolution becomes a right.”

:: Victor Hugo (1802-1885), penyair Prancis ::

Sampun sekeca, Cak”? (‘Sudah enakan/nyaman, Cak?’) Itulah pertanyaan yang diajukan kepada Muhammad Ainun Nadjib atau yang populer dengan nama Cak Nun, ketika ia siuman setelah pingsan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur.

Sekitar lima belas tahun lalu, kesehatan penyair dan budayawan itu memang sedang bermasalah akibat gangguan kelenjar tiroid. Namun, ia tetap menyempatkan hadir pada pengajian di berbagai tempat, termasuk di LP Cipinang.

Cak Nun berkisah bahwa saat pengajian di LP Cipinang tersebut ia pingsan, dan ketika siuman, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang sejuk, dengan gorden yang bagus, hiasan-hiasan dan lukisan di dinding, serta keadaan yang membuat ia bertanya-tanya: “LP Cipinang kok koyo ngene (seperti ini)? Kamarnya elit dan bagus, padahal ini LP Cipinang loh.”

Dan kata-kata “sampun sekeca, Cak” adalah pertanyaan yang diajukan oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, putra dari Presiden ke-2 RI, Soeharto. Tommy saat itu memang sedang menjalani masa hukumannya di LP Cipinang.

“Ternyata itu adalah kamar Mas Tommy. Dan Tommy berkuasa di situ, banyak bodyguard-nya, segala fasilitas beres, mau keluar kapan saja bisa”, seloroh Cak Nun. Kisah ini ia ceritakan saat acara syawalan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pertengahan 2017 lalu.

Penggalan kisah tersebut adalah salah satu gambaran paling jelas masih kuatnya pengaruh keluarga Cendana pasca reformasi 1998.

Memang, pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki tahap berikutnya dalam sistem demokrasi yang sesungguhnya. Reformasi membuka keran-keran kebebasan yang terkungkung selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Namun, keran-keran kebebasan dan pembaharuan tersebut tidak lantas menghilangkan kekuasaan Orde Baru dari Indonesia. Pemerintah boleh berganti, namun struktur ekonomi, bisnis dan kekuasaan atas properti masih menyisakan tangan-tangan kekuasaan Cendana dan kroni.

Setidaknya hal itulah yang juga coba disampaikan oleh aktivis reformasi yang kini menjabat sebagai Sekjen Pena 98, Adian Napitupulu. Pria yang kini juga duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP menyebutkan bahwa Pilpres 2019 mendatang adalah pertarungan terakhir dari kubu Cendana dan para kroni-kroninya.

Adian bahkan mengatakan bahwa para aktivis harus bersiap-siap untuk kembali berhadapan dengan kekuatan Orde Baru sama seperti yang terjadi pada 20 tahun lalu. Kata-kata ini membuktikan bahwa reformasi 1998 tidak menghilangkan kekuasaan Cendana.

Hal ini tentu saja menarik dan menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Cendana berpotensi untuk kembali muncul ke permukaan. Lalu, apakah hal itu berarti reformasi yang telah berumur 20 tahun ini tidak bisa sepenuhnya mencapai tujuan-tujuannya karena masih kuatnya kekuatan dinasti Soeharto?

Cendana Akan Kembali, Tunggu Saja

Majalah The Economist dalam sebuah artikelnya di tahun 2015 pernah membahas politik dinasti. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa “keabadian” kekuatan politik dan bisnis sebuah keluarga atau dinasti akan mengacaukan meritokrasi dan demokrasi.

Cendana, Alasan Gagalnya Reformasi?

Hal ini diamini oleh sejarawan Amerika Serikat (AS), Arthur Schlesinger Jr. Ia pernah menyebutkan bahwa bahkan di negara seperti AS sekalipun, kekuatan politik dinasti atau keluarga masih sangat besar dan mempengaruhi perjalanan negara tersebut.

Faktanya, hampir di seluruh dunia, kekuatan politik keluarga masih menjadi warna utama. Sebut saja Trudeau family di Kanada, lalu ada Kennedy, Bush dan Clinton family di Amerika Serikat, Nehru-Gandhi family di India, Park family di Korea Selatan, hingga Soekarno dan Soeharto family di Indonesia, serta masih banyak lagi keluarga-keluarga berpengaruh di dunia. Nama terakhir kini tengah mencoba mengambil dan membangun kembali kejayaan politik di Indonesia.

Bukan tanpa alasan Indo Barometer menempatkan Soeharto dan Soekarno sebagai dua tokoh teratas yang dianggap sebagai pemimpin terbaik sepanjang sejarah Indonesia – sekalipun banyak tuduhan yang menyebut lembaga survei tersebut cenderung tendensius.

Apalagi, pola pergantian kekuasaan yang terlihat hanya melibatkan dua keluarga sejak republik ini didirikan – tentu tanpa mengesampingkan entitas politik pribadi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Jika melihat pola tersebut, pertanyaan terbesarnya adalah apakah kali ini kekuasaan akan berpindah kembali ke keluarga Cendana?

Menilik kiprah keluarga Cendana belakangan ini, jelas terlihat adanya keinginan anak-anak Soeharto untuk mengembalikan kekuasaan trah tersebut ke permukaan. Dalam wawancaranya dengan kantor berita Aljazeera beberapa waktu lalu, Tommy Soeharto menampik semua tuduhan yang menyebut pemerintahan sang ayah penuh dengan korupsi dan pelanggaran HAM.

Ia juga mengklaim semua kasus yang menimpa dirinya adalah konspirasi untuk merusak citra politiknya. Tommy juga terlihat berupaya untuk memperbaiki citra sang ayah, agar slogan-slogan macam “penak jamanku toh” bisa laku dijual. Namun, tentu saja itu adalah pekerjaan yang berat, mengingat Soeharto dituduh mengambil kekayaan hingga Rp 200 triliun dan bertanggungjawab atas pembantaian jutaan orang selama masa kekuasaannya.

Kiprah anak-anak Cendana memang selalu menarik untuk diamati. Karena gagal memperebutkan tampuk pimpinan Partai Golkar, Tommy memutuskan untuk mendirikan partainya sendiri, Partai Berkarya. Pemilu 2019 akan menjadi tantangan pertama partai yang dari logo dan warnanya ini sangat mirip dengan Golkar.

Sementara saudarinya, Titiek Soeharto masih akan terus berjuang di Golkar dan sangat mungkin memecah dukungan partai itu. Bagaimanapun juga, Titiek adalah mantan istri Prabowo Subianto yang akan menjadi salah satu kontestan perebut kursi RI 1 pada Pilpres 2019 nanti, sekalipun Golkar telah menyatakan dukungan pada sang lawan, Presiden Jokowi. Dalam segala perpecahan yang pernah terjadi, Prabowo sedikit banyak juga mewakili keluarga Cendana.

Sementara, saudari Tommy yang lain, Tutut Soeharto juga disebut “diam-diam” melakukan manuver politik untuk terlibat pada Pemilu 2019 – sekalipun hal tersebut perlu dikonfirmasi kebenarannya.

Hal ini membuktikan bahwa walaupun reformasi telah mengganti Soeharto dari pucuk pimpinan negara, namun keluarga, anak cucunya, bahkan kroni-kroninya masih memiliki pengaruh yang sangat besar.

Contoh nyatanya adalah pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, dukungan Keluarga Cendana masih diperebutkan. Saat itu pasangan Anies-Sandi merapat ke barisan anak-anak Soeharto, salah satunya lewat Titiek, sementara Ahok-Djarot mendekat lewat adik tiri Soeharto, Probosutedjo. Kedua pasangan mengklaim mendapatkan dukungan dari entitas keluarga Cendana yang didekati tersebut – hal yang tentu saja laris dijual kepada orang-orang yang mengidolakan Soeharto.

Masih kuatnya Keluarga Cendana tentu saja menimbulkan pertanyaan, apakah kondisi Indonesia pasca reformasi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan era Orde Baru? Kebebasan mungkin jauh lebih baik, tetapi bagaimana dari sisi penguasaan atas ekonomi dan bisnis?

Reformasi Hanya Political Revolution

Pidato Panglima ABRI, Wiranto, pasca lengsernya Soeharto, sedikit banyak menggambarkan mengapa Cendana masih bisa berjaya kembali. Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam di kabinet Jokowi ini menyampaikan bahwa “ABRI akan tetap menjaga keselematan dan kehormatan Soeharto dan keluarganya”.

Kata-kata ini tentu saja menjadi bukti bahwa sekalipun Soeharto lengser, he still has the power. Faktanya, reformasi 1998 hanya mengganti puncuk pimpinan negara, dan tidak mengubah struktur ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Konglomerasi bisnis masih tetap diisi oleh kroni-kroni Soeharto, bahkan struktur politik dari era Orde Baru dan generasinya masih tetap berkuasa hingga saat ini.

Orang-orang memang menyebut Reformasi 1998 sebagai “revolusi”, namun konteksnya jauh berbeda jika dibandingkan dengan Revolusi Bolshevik yang dilakukan oleh Vladimir Lenin dengan menghapus kekuasaan Imperium Russia, atau ketika revolusi yang dipimpin Sun Yat-sen menghapus kejayaan Dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok pada 1912.

Dua revolusi tersebut melibatkan penghapusan struktur kekuasaan lama dan menggantinya dengan yang baru. Bahkan keduanya juga melibatkan penghapusan keluarga melalui pertumpahan darah.

Sementara, reformasi 1998 hanya mengganti pemerintahan yang berkuasa, tanpa menghapus pengaruh politik dan bisnis keluarga yang sebelumnya berkuasa. Orang-orang boleh menyebut kekuasaan Cendana berakhir dan harus mengembalikan kekayaan negara yang diambil. Namun, hingga detik ini hal tersebut tidak pernah terjadi.

Kondisi ini sesungguhnya sesuai dengan apa yang disebut oleh Leon Trotsky sebagai political revolution. Konsepsi revolusi ini berbeda dengan social revolution yang mengganti semua struktur ekonomi dan kepemilikan properti dalam masyarakat.

Dalam konteks tersebut, reformasi tidak menghapus kekuasaan bisnis dan ekonomi trah Soeharto dan ini memampukan mereka untuk kembali ke pucuk kekuasaan jika memungkinkan. Kisah Cak Nun di awal tulisan merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa Keluarga Cendana tetap berkuasa sekalipun rezim Orde Baru telah berakhir.

Kini, keluarga Cendana sedang bersiap-siap untuk melakukan come back­-nya ke dunia politik. Persoalannya adalah apakah pada Pilpres 2019 hal itu bisa terwujud, atau mereka harus menunggu hingga tahun 2024? Atau kekuatan politiknya akan benar-benar berakhir pada Pilpres 2019 seperti klaim Adian Napitupulu?

Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, dinamika politik yang melibatkan keluarga Cendana akan terus menarik untuk diperbincangkan. Pada akhirnya, semua tahu bahwa Soeharto telah berhasil membangun pemerintahan otoriter selama ia berkuasa, dan – seperti kata Victor Hugo di awal tulisan ini – dengan demikian revolusi adalah hak rakyat. (S13)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here