“(Soal vaksin Nusantara) sudah tutup buku”. – Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan
Setelah sekian lama menimbulkan polemik dan tarik menarik kepentingan, akhirnya selesai juga polemik vaksin Nusantara. Kehadiran vaksin yang satu ini udah berasa kayak bau Pilpres yang menimbulkan polarisasi dalam masyarakat.
Bisa jadi memang kemunculan vaksin ini sebenarnya menjadi representasi konteks polarisasi politik itu, terutama dengan masih kuatnya kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.
Nah, untungnya masalah vaksin ini telah berakhir seiring pertemuan yang dilakukan di Markas TNI Angkatan Darat. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, KSAD Andika Perkasa, Kepala BPOM Penny Lukito dan Menteri Kesehatan Budi Sadikin.
Baca Juga: Corona, Indonesia Ungguli Singapura?
Rapat ini secara spesifik membahas soal polemik vaksin Nusantara ini. Berasa kayak pertemuan ala-ala Avengers gitu ya, seperti yang terjadi di film Captain America: Civil War.
Rapat ini sendiri disebut-sebut diinisiasi oleh Muhadjir setelah mendapat telepon dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pak Pratikno menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri polemik vaksin Nusantara. Hmm, udah langsung turun tangan nih Pak Jokowi buat ngasih arahan.
Buat yang belum tahu, vaksin yang dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini memang menuai polemik. BPOM sudah menyatakan vaksin yang berbasis sel dendritik ini tidak lulus uji klinis I. Namun, beberapa anggota DPR dan tokoh-tokoh lain menjadi relawan uji klinis II. Makanya sempat ribut-ribut dengan banyak pihak.
Pertemuan ini sendiri sempat berjalan alot. Kepala BPOM kukuh mengatakan riset vaksin Nusantara masih banyak kekurangan dan uji klinis tak bisa dilanjutkan. Vaksin ini tetap dinyatakan tak lolos uji klinis tahap pertama.
Akhirnya, setelah rapat berlangsung lebih dari dua jam, Andika, Penny, dan Budi meneken nota kesepahaman. Dalam dokumen 3 halaman itu, uji klinis vaksin Nusantara disepakati disetop. Tapi penelitian sel dendritik tetap bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, sebagai riset berbasis pelayanan.
Terapi itu juga tak boleh diperdagangkan dan tak butuh izin edar.
Wih, berasa kayak win win solution buat semua pihak ya. Hmm, semoga prosedur penelitiannya juga berjalan dengan benar. Soalnya, kalau sampai terjadi masalah dengan para penerima vaksin, bisa bahaya juga. Ujung-ujungnya bisa terjadi baku hantam. Uppps.
Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.