HomeCelotehTim Hukum PDIP Jadi ‘Jubir’ Yasonna?

Tim Hukum PDIP Jadi ‘Jubir’ Yasonna?

“Jatuh cinta berjuta rasanya,” – Titiek Puspa, Jatuh Cinta


PinterPolitik.com

Udah berhari-hari, kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP yang melibatkan Harun Masiku masih juga jadi bahan obrolan. Berbagai urusan seperti menghilangnya Harun hingga tindakan para aparat masih terus jadi sorotan banyak pihak.

Salah satu isu yang masih juga jadi bahan pembicaraan terkait kasus ini adalah soal pencopotan Ronny Sompi dari jabatan Dirjen Imigrasi. Memang sih, kala itu terjadi polemik soal keimigrasian karena Harun yang semula disebut ada di luar negeri, ternyata diduga ada di Indonesia.

Meski begitu, banyak yang menilai kalau Menkumham Yasonna Laoly juga harus ikut bertanggung jawab dalam polemik ini. Bagi beberapa orang, Pak Yasonna ini seperti sedang buang badan kepada Pak Ronny terkait dengan pencopotannya dari jabatan Dirjen Imigrasi.

Nah, ternyata, terkait dengan proses ini, ada pihak yang mau angkat bicara. Jadi, tim hukum PDIP yang memang dibentuk khusu untuk kasus ini, punya pernyataan khusus terkait dengan langkah Pak Yasonna memberi tindakan kepada Pak Ronny.

Kalau menurut Koordinator Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta, sebenarnya Pak Ronny ini tidak dicopot, tetapi dialihtugaskan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan sikap tegas Pak Yasonna dalam menjawab pertanyaan publik terkait dengan kasus Harun.

Oh gitu ya, berarti salah dong ya yang bilang kalau Pak Ronny itu dicopot. Oke deh.

Eh tapi, kenapa ya tim hukum PDIP yang harus menjelaskan kebijakan Pak Yasonna soal Pak Ronny ini? Apakah mereka jadi kelihatan seperti juru bicaranya Pak Yasonna? Eh, ini nanya  loh, gak ada tuduhan, termasuk yang di judul juga, hehe.

Pertanyaan itu lumayan beralasan kan? Biasanya kan kebijakan seorang menteri itu dijelaskan kepada publik oleh humas atau jubir dari kementerian atau menteri tersebut. Kok ini yang menjelaskan malah tim hukum dari partai politik sih?

Sebelumnya kan Pak Yasonna sempat jadi kontroversi karena mengumumkan jajaran tim hukum tersebut. Lalu kemudian ada pernyataan kalau Pak Yasonna ini bukan bagian dari tim hukum tersebut. Terus pernyataan tim hukum soal kebijakan Pak Yasonna ini maksudnya apa ya?

Baca juga :  PTUN Say No To PDIP

Hmmm, gak tahulah. Mungkin ada yang bingung, mungkin ada juga ya mau menerima berbagai informasi itu.  Ya udahlah, semoga aja berbagai drama terkait kasus Harun ini segera berakhir dengan tindakan hukum seadil-adilnya dan setegas-tegasnya kepada seluruh pihak yang terlibat. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...